Lima Argumentasi Paling Konyol Organisasi Papua Merdeka

Segala sesuatu yang kita yakini dan lakukan tentu memiliki alasan. Hanya orang yang tidak waras yang tidak tahu alasannya mengapa ia berbuat sesuatu. Sebagai contoh, saya makan ayam goreng. Tentu saja ada alasan di balik saya makan ayam goreng. Misalkan saja saya makan ayam goreng karena ayam goreng adalah makanan favorit saya atau bisa jadi saya terpaksa makan ayam goreng karena tidak ada pilihan makanan lain pada saat itu. Begitu pula mengapa saya mendukung NKRI tentu juga ada alasannya. Seringkali kata "debat" dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Padahal melalui debat kita dapat belajar untuk berpikir kritis dan perdebatan membuat pola pikir kita semakin dewasa dan mampu menerima pendapat orang lain. Debat menjadi sesuatu yang negatif ketika debat tersebut telah menjadi debat kusir bahkan sudah bercampur berbagai macam kata makian. Saya sudah sering berdebat dengan para pendukung OPM di media sosial Facebook. Seringkali mereka hanya bisa mencaci maki lawan bicaranya ketika mereka telah terpojokkan. Berikut ini adalah lima argumen OPM yang paling konyol yang paling sering saya temui :

Belanda tidak menjajah Papua

Argumentasi ini dapat langsung menghilangkan rasa simpatik orang-orang Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Papua yang mungkin sempat muncul. Orang-orang Indonesia dapat langsung mengambil kesimpulan bahwa OPM bukanlah pejuang kemerdekaan sejati, melainkan kolaborator penjajah yang sakit hati. Bagi seorang pejuang kemerdekaan sejati, kemerdekaan harus direbut dengan tangan sendiri, bukan menunggu diberi. Tidak ada penjajah yang lebih baik, semua penjajah sama-sama buruk. Pernahkah Anda terpikirkan mengapa Benny Wenda tidak pernah melakukan kampanye Papua merdeka di Etiopia dan Haiti? Selain tidak akan dapat banyak uang karena Etiopia dan Haiti adalah negara miskin, alasannya juga karena kampanye Papua merdeka akan menjadi bahan tertawaan di sana. Etiopia dan Haiti merupakan simbol perlawanan bangsa kulit hitam terhadap penjajahan bangsa kulit putih. Orang-orang Etiopia bangga akan negaranya karena menjadi satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa sedangkan orang-orang Haiti bangga akan negaranya karena menjadi republik kulit hitam pertama di dunia setelah peristiwa Revolusi Haiti yang merupakan pemberontakan budak terbesar kedua dalam sejarah umat manusia setelah pemberontakan Spartacus terhadap Imperium Romawi. Sebenarnya mereka bisa dengan mudah mengatakan "Belanda juga adalah penjajah bagi bangsa Papua" dan memotong sebuah perdebatan. Akan tetapi, mereka malah memilih ngotot membela Belanda bahkan memuji-muji Belanda yang justru berakibat munculnya sikap antipati dari orang-orang Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Papua untuk selama-lamanya.

Pertempuran Vertieres, pertempuran terakhir dalam sejarah Revolusi Haiti

Papua merdeka, Indonesia langsung jatuh miskin

Ini adalah argumentasi orang-orang yang buta geografi. Yang mereka tahu hanya Pulau Papua yang kaya akan sumber daya alam. Lebih lucunya lagi, semua pendatang yang tinggal di Papua mereka sebut sebagai "orang Jawa". Padahal para pendatang tersebut ada bermacam-macam etnis selain Jawa, antara lain Bugis, Bali, Batak, Manado, dan Ambon. Jika Anda masih ingat pelajaran geografi, Anda pasti ingat penjelasan Aceh sebagai provinsi yang kaya akan gas alam, Kalimantan Timur sebagai provinsi yang kaya akan batu bara, dan Bangka Belitung sebagai provinsi yang kaya akan timah. Tambang minyak bumi di luar Papua ada di Cepu, Cirebon, Wonokromo, Tarakan, Palembang, dan Jambi. Tambang emas di luar Papua ada di Batu Hijau, Simau, Tasikmalaya, dan Meulaboh. Toraja, Gayo, dan Flores juga merupakan daerah-daerah penghasil kopi yang telah menembus pasar mancanegara. Belum ditambah industri pariwisata Indonesia yang kini sedang berkembang pesat. Jadi tidak masuk akal jika kita mengatakan Indonesia langsung jatuh miskin begitu Papua lepas dari Indonesia. Kita tidak ingin Papua lepas dari NKRI bukan karena ingin mengeksploitasi kekayaan alamnya tetapi secara historis Papua memang sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Andaikata Pulau Papua setandus Gurun Sahara pun, kita tetap ingin Papua menjadi bagian dari NKRI.

Mata uang kolonial dianggap sebagai mata uang nasional

Mata uang kolonial Belanda yang diklaim OPM sebagai mata uang Papua Barat

Jika ini adalah mata uang Papua Barat, mengapa wajah-wajah yang terpampang adalah wajah orang-orang kulit putih? Mengapa bukan wajah tokoh-tokoh OPM seperti Markus Kaisiepo, Ferry Awom, atau Kelly Kwalik? Jika kita lihat mata uang Filipina, maka yang terpampang di sana adalah wajah Jose Rizal, Emilio Aguinaldo, dan Apolinario Mabini, bukan wajah Ferdinand Magellan atau Raja Felipe II. Jika kita lihat mata uang Amerika Serikat, maka yang terpampang di sana adalah wajah George Washington, Alexander Hamilton, dan Benjamin Franklin, bukan wajah Raja George III. Tentu kalau hal ini disampaikan di depan orang-orang asing, mereka juga pasti tertawa terbahak-bahak. Semua orang langsung tahu lembar uang di atas merupakan mata uang kolonial Belanda di Papua Barat cukup dengan melihat tulisan "Nederlands Nieuw Guinea".

Pernahkah Anda menyebut mata uang ini sebagai mata uang Republik Indonesia?

Indonesia melakukan genosida terhadap penduduk asli Papua

Memangnya apa sih arti dari kata "genosida"? Menurut KBBI, genosida berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Menurut mereka, bukti pemerintah Indonesia melakukan genosida adalah jumlah pertumbuhan penduduk Papua yang terlihat lambat. Menurut mereka seharusnya penduduk asli Papua sudah mencapai 5 juta jiwa bukan 2 juta jiwa karena penduduk Papua Nugini sudah mencapai 5 juta jiwa. Pertanyaannya apakah mereka ini juga sudah menghitung orang-orang Papua yang tinggal di luar Papua? Lagipula tidak bisa bikin banyak anak kok orang lain yang disalahkan? Coba Anda pikirkan, lucu tidak sih kalau ada suami istri yang tidak bisa bikin anak malah ketua RT yang disalahkan? Filep Karma sendiri yang juga menggebu-gebu mengatakan bahwa terjadi genosida di Papua bukannya menikah dengan sesama orang Papua dan bikin anak-anak Papua sebanyak mungkin ternyata malah menikah sama orang Jawa. Sungguh munafik! Kalau memang benar-benar terjadi genosida di Papua, bagaimana bisa yang jadi gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua dan Papua Barat adalah orang-orang asli Papua? Bagaimana bisa ada beberapa orang Papua yang jadi menteri Republik Indonesia? Lebih lucunya lagi, sudah tahu terjadi "genosida" bukannya sembunyi mereka malah bikin akun Facebook dan memasang foto wajahnya sebagai profile picture.

Inikah salah satu bukti adanya genosida?

Kalau benar terjadi genosida, mana mungkin ada orang asli Papua jadi gubernur?

Semua orang asli Papua adalah OPM

OPM ternyata tidak bisa membedakan mana etnis mana organisasi. OAP adalah sebuah etnis sedangkan OPM adalah sebuah organisasi. Sekarang pertanyaan saya apakah semua orang Muslim di Indonesia adalah FPI? Apakah semua orang kulit putih di Amerika Serikat adalah Ku Klux Klan? Jawabannya adalah "tidak". Kita melihat tidak kalah banyak orang-orang Muslim yang membenci FPI dan orang-orang kulit putih yang membenci KKK. Begitu pula dengan orang-orang Papua, pasti ada orang-orang Papua yang membenci OPM. Seperti yang kita ketahui, OPM adalah organisasi yang dibentuk oleh budak-budak Belanda yang sakit hati karena majikan mereka diusir dari Tanah Papua. Mungkin mereka tidak diperbudak secara fisik tetapi mereka diperbudak secara mental oleh Belanda. Buktinya mereka tidak menganggap Belanda sebagai penjajah. Mereka telah dibentuk dengan pemikiran bahwa mereka adalah bangsa inferior sehingga membutuhkan bangsa Belanda untuk memerkenalkan mereka dengan peradaban seolah mereka tidak mampu membangun peradaban dengan kekuatan mereka sendiri. Jika semua orang asli Papua adalah OPM, apakah semua orang Papua suka "mencium pantat" orang Belanda seperti halnya OPM? Ada banyak orang Papua yang tidak mau disuruh "mencium pantat" orang Belanda, beberapa di antaranya adalah Silas Papare, Frans Kaisiepo, Marthen Indey, dan Johannes Dimara. Biasanya para simpatisan OPM hanya bisa mengatakan : "Mereka hanyalah cerita karangan Indonesia." Maka saya juga bisa mengatakan : "Benny Wenda adalah cerita dongeng karangan OPM yaitu seseorang yang punya kekuatan menghipnotis banyak orang dengan gas kentut sehingga mereka mendukung Papua merdeka."

Secara fisik mereka adalah budak tetapi jiwa mereka merdeka

Secara fisik mereka adalah merdeka tetapi jiwa mereka budak

Kisah-Kisah Kekejaman FRETILIN dan INTERFET

Pemberitaan dan penulisan sejarah Timor Timur seringkali tidak berimbang. Militer Indonesia dan kelompok pro integrasi seringkali dianggap melanggar HAM di Timor Timur, sedangkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan dan PBB jarang diekspos. Maka dari itu, penulis ingin membagikan kisah-kisah kekejaman kelompok pro kemerdekaan dan PBB di masa sebelum dan sesudah jajak pendapat. Sebagai penjelasan, UNAMET (United Nations Mission in East Timor) adalah tim dari PBB yang bertugas memersiapkan dan mengawal jalannya referendum sedangkan INTERFET (International Force for East Timor) adalah pasukan perdamaian PBB yang dikirimkan untuk memulihkan ketertiban pasca referendum. Pasukan INTERFET dikomandani oleh Jenderal Sir Peter John Cosgrove dari Australia. Beberapa kisah merupakan kesaksian langsung para korban maupun saksi mata korban dan lainnya merupakan arsip berita yang telah mengalami penyuntingan oleh penulis sehingga lebih rapi dan enak dibaca.

Mayor Jenderal Sir Peter John Cosgrove (kanan) sebagai komandan pasukan INTERFET

Kesaksian Korban dan Saksi Mata

Cristoper Madeyra (32 th), kelahiran Dili, saat ini tinggal di Jakarta (Korban)

Pada tahun 1999 pasca jajak pendapat, korban didatangi oleh satu kendaraan UNAMET berisi kurang lebih empat orang, korban langsung ditangkap dan dibawa ke markas UNAMET di Balibo. Saat berada di markas UNAMET, korban diperlakukan secara tidak manusiawi seperti binatang. Korban dipaksa oleh orang-orang UNAMET untuk bergabung dengan kelompok pro kemerdekaan. Namun korban menolak sehingga mendapat siksaan berupa kepala ditusuk dengan sangkur, kaki kanan ditempel dengan besi panas sehingga mengalami luka bakar, dan pinggang korban disayat dengan sangkur. Karena sudah tidak tahan, korban berusaha melarikan diri tetapi ketahuan sehingga korban ditembak oleh pasukan UNAMET dan mengenai tangan kiri korban.

Martinha (30 th), istri korban, saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Alfonso (26 th), kelahiran Dili)

Pada tanggal 20 September 1999, pasukan INTERFET melakukan penyisiran ke rumah-rumah penduduk di Aimutin, Dili. Saat pasukan berada di rumahnya, korban diperintahkan keluar. Namun korban tidak segera keluar karena tidak terlalu mendengar (tuli) dan tetap mengemas barang untuk eksodus. Korban mengamankan barang-barang bengkel milik Gadapaksi terlebih dahulu dan menyuruh istrinya keluar terlebih dulu. Akhirnya korban dipaksa keluar oleh pasukan INTERFET. Begitu keluar dari rumah, korban langsung diteriaki "mohu" oleh masyarakat. Tidak lama kemudian masyarakat menyiram korban dengan bensin dan membakar korban hidup-hidup di depan istrinya sedangkan pasukan INTERFET yang berada di lokasi kejadian tidak berusaha mencegah aksi massa tersebut.

Isabel Durego (45 th), istri korban, saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Antoni Durego Parera (35 th), kelahiran Dili)

Pada tanggal 8 September 1999, korban bersama keluarga rombongan dua mobil dalam perjalanan Dili ke Atambua dihadang oleh kelompok pro kemerdekaan di daerah Tibar. Korban diturunkan dari mobil dan dianiaya di depan keluarganya. Setelah dianiaya hingga sekarat, rombongan keluarga korban dipaksa segera meninggalkan tempat dan tubuh korban yang sekarat dibiarkan begitu saja di perternakan di daerah Tibar. Beberapa waktu kemudian ditemukan oleh keluarga korban dengan keadaan tinggal kerangka.

Alberto de Jesus Soares (40 th), saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Virgilio Martins dan Apolinario Pinto, keduanya mantan anggota DPRD kabupaten Vikeke)

Pada tanggal 26 September 1999, korban bersama rekannya A. N. Apolinario Pinto serta anak perempuannya umur 9 tahun (sekarang tinggal dengan kerabatnya di Konsulat Timor Leste di Kupang) dengan mobil dalam perjalanan dari Farol menuju Bekora dicegat oleh kelompok pro kemerdekaan di Jembatan Kuluhun. Kedua korban dianiaya dan anaknya dibiarkan pergi. Dalam kondisi tidak berdaya, kedua korban dimasukkan kembali ke dalam mobil selanjutnya korban dibakar hidup-hidup bersama mobilnya. Saksi mata Alberto melihat kejadian tersebut tetapi tidak dapat berbuat banyak karena massa pro kemerdekaan sangat banyak. Pertolongan baru dapat dilakukan setelah massa pro integrasi didatangkan dari Dili untuk melakukan evakuasi.

C. W. Sukarno (60 th), kelahiran Kebumen, pernah menjadi kepala sekolah SLTPN Hatolia, Ermera, saat ini tinggal di Magelang (Korban)

Pada hari Jumat tanggal 5 September 1998, korban mengemban tugas negara sebagai kepala sekolah SLTPN Hatolia, Ermera, dan menetap di perumahan guru Bekora, Dili. Saat akan mengurus yayasan GNOTA ke kepala departemen pendidikan Ermera, sebelum sampai tujuan korban dihadang oleh tiga orang yang mengatasnamakan kelompok FRETILIN dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan menusuk dari belakang sampai tembus perut hingga mengalami tiga luka tusuk di tiga tempat yang terpisah, tangan kanan dipukul dengan besi hingga patah, serta tulang pangkal jari tengah hancur ditindih batu. Korban dituduh sebagai tentara yang suka membunuh orang serta meminta korban menyerahkan pistolnya. Namun korban menjawab bahwa korban adalah bukan seorang tentara melainkan seorang guru dan mempunyai anak dan istri. Sebagai umat Katolik, korban memohon kepada tiga orang tersebut untuk tidak membunuhnya. Korban memersilakan mereka mengambil dompet dan motornya. Namun para pelaku tidak menjawab dan berkata bahwa pelaku akan membunuh korban kemudian pelaku menyeret korban ke sisi jalan sejauh 20 meter serta membuangnya ke jurang sedalam 30 meter. Pelaku melarikan diri dengan membawa uang dan motor tersebut. Setelah sekitar 10 menit tidak sadar, dengan sisa tenaga korban berteriak meminta tolong. Kemudian korban ditolong oleh sopir mikrolet dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Dili. Setelah tiba di rumah sakit, korban mendapatkan perawatan medis. Setelah korban mulai sadar dari hasil perawatan, selanjutnya korban kembali ke rumahnya di Bekora. Kemudian setelah beberapa lama, korban berniat untuk meninggalkan Timor Timur menuju ke Semarang karena merasa trauma dan terancam dengan situasi yang sedang terjadi saat itu.

Abdullah bin Don Duru (38 th), kelahiran Dili, saat ini menetap di Kupang bekerja sebagai pengurus masjid (Korban)

Sekitar bulan Agustus 1999 pada masa kampanye menjelang jajak pendapat, korban berencana akan menghadiri kampanye pro intergrasi. Pada saat dalam perjalanan, korban menyaksikan adik kandungnya diculik oleh kelompok pro kemerdekaan dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke arah Pasar Komoro. Melihat kejadian tersebut, korban berusaha mengejar pelaku sampai masuk ke dalam pasar. Setelah korban masuk ke dalam pasar, semua jalan ditutup sehingga korban terjebak. Pada saat yang bersamaan, puluhan pelaku yang terdiri dari kelompok pro kemerdekaan menganiaya korban dengan sadis sehingga mengalami luka tusuk pada bagian pinggang belakang, luka bacok pada bagian leher, dua ujung jari tangan kiri terpotong, luka pukulan pada tulang hidung, serta menderita luka lain hampir di sekujur tubuhnya. Setelah kejadian tersebut, korban berhasil diselamatkan oleh orang-orang dan kerabat yang masih bersimpati kepadanya untuk dibawa ke rumah sakit. Meskipun korban mengalami luka yang serius, pada saat jajak pendapat korban tetap hadir dan memberikan suaranya meski dengan tandu karena korban tidak mau kehilangan suaranya untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia. Setelah diumumkan bahwa hasil jajak pendapat dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan, korban terpaksa melarikan diri ke Kupang.

Arsip Berita
Pasukan INTERFET Siksa Enam Warga

Pasukan INTERFET asal Australia melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap enam warga yang hendak mengangkut barang-barang ungsian dari kota Dili untuk dibawa menuju ke perbatasan di Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Dari Dili, Minggu (26/9), dilaporkan enam warga itu masing-masing tiga orang berasal dari Atambua dan tiga lainnya anggota milisi Aitarak dari Dili. Tiga warga Atambua yaitu Jonny R. Eden (24), Yani Ndoen (35), dan Luis Seru (36) yang hingga kini masih raib sedangkan ketiga anggota Aitarak adalah Lorenco Gomes (38), Caitano da Silva (38), dan Joao Ximenes (39).

Jonny mengaku, keenam orang itu ditangkap Rabu (22/9) saat hendak mengambil beberapa barang dengan mobil Hiline di markas Aitarak di Kompleks Tropical, Dili. "Saya melihat ada tiga karung berisi mayat dan tampak masih ada darah di tempat itu," ujarnya dan menambahkan, melihat mayat yang dibakar di sekitar Markas Aitarak tetapi identitasnya tidak diketahui. Enam orang tersebut pada sekitar pukul 20:00 dibawa ke Lapangan Tenis Melati kemudian disiksa dan disuruh tidur tertelungkup di tempat itu dengan penjagaan ketat dan todongan senjata. "Di situ saya juga lihat mayat dibungkus dalam satu karung dan dua lainnya tergeletak," katanya. Jonny juga diperlakukan secara kasar, antara lain dipukul dengan popor senapan pada bagian punggung serta ditendangi oleh pasukan INTERFET.

Pada hari Kamis (23/9), keenam orang itu kemudian dibawa ke Stadion Municipal, Dili. Mereka diinterogasi dan disuruh berlutut di atas kotoran manusia serta dijemur pada terik matahari di lapangan selama satu jam. Penangkapan dan penyiksaan dilakukan setelah sejumlah warga pro kemerdekaan memberitahu personel INTERFET bahwa mereka adalah anggota milisi yang telah melakukan pembunuhan. Ketika melakukan penyiksaan, sejumlah personel INTERFET asal Australia menutup tanda nama pada seragamnya dengan lakban berwarna hitam sehingga tidak bisa diketahui identitasnya. "Tetapi jelas dari kulitnya mereka bule dari Australia," katanya.

"No Problem"

Menurut pengakuan Thomas, sekitar satu jam (14:00-15:00 WITA) empat anggota Aitarak yang hendak membebaskan warga pro integrasi yang disandera di Tibar disiksa oleh pasukan INTERFET. Saat itu pula melintas tiga truk TNI dari Ermera yang akan menuju ke Dili. Seorang korban bernama Fernando sempat berteriak meminta pertolongan. Anggota-anggota TNI itu segera turun dari truk dan memerintahkan pasukan INTERFET melepaskan tawanan. "'No problem, no problem', kata orang Australia itu setelah tentara kita perintahkan agar kami dibebaskan," kata Thomas tatkala menirukan jawaban seorang anggota INTERFET asal Australia kepada pimpinan konvoi TNI yang berhenti di tempat tersebut.

Sekitar 20 anggota INTERFET asal Australia berada di Tibar dengan menggunakan tiga mobil milik UNAMET. Sementara sejumlah anggota pro kemerdekaan juga berada di tempat tersebut membantu pasukan PBB untuk mencari dan menangkap warga pro integrasi khususnya anggota PPI. "Mereka bukan sebagai pasukan perdamaian yang harus netral di Timtim tetapi pasukan Australia yang bekerja sama dengan CNRT dan FALINTIL untuk melawan pro integrasi. Kalau pasukan perdamaian, seharusnya mengamankan dua pihak (pro integrasi dan pro kemerdekaan)," kata Thomas.

Zely Ariane : Teroris Wanita yang Mengatasnamakan HAM

Zely Ariane, koordinator kelompok teroris NAPAS

Masih hafalkah Anda kelima sila Pancasila? Masih setiakah Anda terhadap ideologi Pancasila? Pada masa Reformasi ini, kesaktian Pancasila sungguh-sungguh sedang diuji. P4 (Penataran, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) sebagai tombak terdepan dalam program indoktrinasi negara akan ideologi Pancasila justru telah dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Bahkan mungkin kata "indoktrinasi" yang saya pakai di kalimat sebelumnya dipersepsikan secara negatif oleh sebagian pembaca.

Zely Ariane, koordinator NAPAS (National Papua Solidarity), melalui blognya menulis artikel yang berjudul "Penegakan HAM Papua vs NKRI Harga Mati". (Baca lebih lanjut : http://infonapas.blogspot.com/2013/06/penegakan-ham-papua-vs-nkri-harga-mati.html">http://infonapas.blogspot.com/2013/06/penegakan-ham-papua-vs-nkri-harga-mati.html) Artikel aktivis HAM ini sungguh melecehkan doktrin "NKRI harga mati" dan dapat menciptakan kemarahan dari orang-orang Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Itulah alasannya kenapa saya menyebut Zely Ariane sebagai seorang teroris. Ia memang tidak memegang senjata. Akan tetapi, ia berusaha menghancurkan negara ini dengan HAM. Saya akan melampirkan kutipan-kutipan dari artikel tersebut tiap paragraf. Agar mudah dibedakan dan enak dibaca, kutipan dari artikel Zely Ariane saya tulis cetak miring.

Pertama, kelompok-kelompok sejenis ini dibentuk dan dipelihara oleh militer Indonesia. Cara-cara menyebar ancamannyapun dikembangkan serupa. Bayaran maupun tidak, para penggerak aksi tersebut, khususnya para pimpinan lapangan, adalah orang yang cukup 'militan' mengawal isu-isu NKRI harga mati, walau dengan materi penjelasan yang sangat miskin dan acak-acakan, seperti halnya berbagai kelompok paramiliter seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Barisan Merah Putih, dan sejenisnya. Bila kita menyaksikan dokumenter The Act of Killing, hal semacam itu tampak jelas dalam tindakan dan pikiran Pemuda Pancasila, misalnya. Kelompok-kelompok semacam ini dapat tiba-tiba muncul dan beraksi ketika isu-isu terkait perbatasan maupun separatisme muncul ke permukaan.

Zely Ariane melalui tulisan ini sungguh melecehkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Di mata wanita ini, masyarakat Indonesia enggan melakukan aksi bela negara dan hanya militer Indonesia yang bersedia membela negara. Kemudian orang-orang yang punya rasa nasionalisme dan tergabung dalam kelompok Pemuda Pancasila atau Pemuda Panca Marga adalah orang-orang jahat yang suka menyebar ancaman. Bicara The Act of Killing, bukankah orang-orang PKI dulu juga sering menginjak-injak Alquran dan meneriakkan yel-yel "Ganyang sorban!", "Ganyang santri!", dan lain-lain? Apakah orang-orang PKI yang telah melecehkan agama orang lain ini harus dibiarkan saja? Drs. Arukat Djaswadi, ketua Front Anti Komunis Indonesia, menjelaskan bahwa seharusnya yang menjadi tersangka itu justru PKI karena pelaku pelanggaran HAM berat itu awalnya dari sikap makar PKI sedangkan rakyat dan bangsa hanya melakukan pembelaan diri. Beliau yang juga direktur CICS (Centre Indonesia for Community Study) ini menganggap bahwa orang-orang PKI kini sedang menunggangi Komnas HAM untuk "memutihkan" sejarah mereka dan memaksa ormas-ormas lain seperti Pemuda Pancasila dan Gerakan Pemuda Ansor meminta maaf kepada mereka. Lalu bukankah OPM sendiri yang selama ini dibela Zely Ariane dan kawan-kawan juga sering mengancam orang-orang Papua yang dianggap pro NKRI? Lantas di manakah keadilan untuk orang-orang Papua yang masih setia dengan NKRI ini?

Kedua, NKRI harga mati yang menjadi doktrin mereka tidak sama dengan NKRI dan tak sama dengan RI. NKRI harga mati adalah doktrin orde baru yang melanggar hak azasi manusia. Dalam bingkai NKRI harga matilah Soeharto Orde Baru mendalangi pembantaian massal 1 juta manusia tak bersenjata pada 1965-1966, operasi militer di Papua sejak 1969, Timor Leste, dan Aceh. Ratusan ribu orang tak bersenjata menjadi korban yang sampai sekarang tak mendapat keadilan. Sementara NKRI sendiripun sama sekali bukan harga mati karena bentuk negara dapat diubah sesuai kehendak rakyat dan kebaikan seluruh atau mayoritas warganya.

Zely Ariane melalui tulisan ini jelas terlihat buta sejarah. NKRI harga mati adalah doktrin yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Buktinya RIS (Republik Indonesia Serikat) belum genap satu tahun usianya sudah bubar. Sebagian besar masyarakat dari semua negara bagian RIS ingin bersatu dalam naungan NKRI meskipun ada beberapa pemberontakan yang terjadi karena menentang proses peleburan negara-negara bagian bikinan kolonial Belanda ini. Pemberontakan-pemberontakan itupun didalangi oleh KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Kalimat "bentuk negara dapat diubah sesuai kehendak rakyat dan kebaikan seluruh atau mayoritas warganya" menunjukkan bahwa ia tidak paham apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah embrio dari doktrin "NKRI harga mati". Sumpah Pemuda adalah sumpah yang diikrarkan para pemuda dari seluruh penjuru Hindia Belanda bahwa mereka mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh dibuat mainan bahkan banyak orang rela mati demi menjaga sebuah sumpah. Para leluhur kita dulu rela datang jauh-jauh dari berbagai daerah hanya demi merumuskan Sumpah Pemuda. Kalau sekarang kita sebagai generasi muda membiarkan negara kita tercinta Indonesia terpecah belah, generasi muda macam apa kita ini?

Ketiga, eskalasi persoalan Papua di dunia internasional, kegagalan penanganan kesejahteraan Jakarta dan kegagalan pendekatan 'mengindonesiakan Papua' oleh pemerintah era reformasi, membuat pemerintah bukannya mengubah paradigma pendekatan namun justru mengintensifkan kekerasan. Persoalan separatisme, selain karena sebab-sebab historis yang harus didialogkan, juga karena paradigma pemerintah sendiri yang menstigmatisasi orang Papua sebagai separatis dan memenjarakan semua aksi damai tanpa kekerasan yang mengekspresikan kehendak pemisahan diri. Selain itu teror dan tuduhan-tuduhan separatis pada semua orang Papua, yang melawan dan meminta keadilan, oleh pemerintah melalui aparat keamanan, membuat hati dan pikiran orang Papua semakin dekat dengan separatisme, karena pemerintah Indonesia yang ada di hadapan mereka adalah pemerintah yang membunuh dan tak mau dialog. Dengan cara itu telah lebih dari 100.000 orang Papua dibunuh sejak 1969, kemiskinan dan penyakit semakin akut membuat Papua berada pada posisi terendah dalam indeks pembangunan manusia. Sementara Freeport semakin kaya, pejabat pusat dan daerah yang menangani Papua semakin makmur, aparat semakin luas cabang-cabang bisnis legal dan ilegalnya. Itu semua terjadi terus hingga saat ini tanpa kontrol dan penegakan hukum di negeri kaya raya itu.

Papua sudah menjadi Indonesia sejak dulu. Jadi sebenarnya tidak ada istilah "gagal meng-Indonesia-kan Papua". Secara historis, Papua pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, hingga Kesultanan Tidore. Papua sebagai bagian dari Indonesia kembali dikonfirmasi secara nasional dengan adanya beberapa wakil pemuda asal Papua saat peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian dikonfirmasi kembali secara internasional melalui PEPERA tahun 1969 dan disetujui dalam Sidang Umum PBB ke-24 dengan disahkannya Resolusi PBB no. 2504. Pemerintah pusat bukannya tidak peduli terhadap masyarakat di Papua tetapi banyak pejabat daerah di Papua yang korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun Papua. TNI dan POLRI dari dulu hingga hari ini juga masih terus menghimbau orang-orang yang berseberangan secara ideologi untuk segera "bertobat" tanpa menggunakan senjata. Namun jika para separatis berbuat aksi kriminal, sudah sewajarnya TNI maupun POLRI menindak tegas mereka. Di balik konflik yang terjadi di Papua, banyak anggota TNI yang ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan dan kesehatan di Papua. Pemerintah Indonesia tidak menstigma orang-orang Papua sebagai separatis, buktinya sejak zaman Orde Baru selalu ada menteri orang asli Papua dan setiap upacara bendera ketika Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka selalu ada wakil paskibraka dari Papua dan Papua Barat. Malah saya sering kali menemui orang-orang yang simpatik terhadap OPM yang mengatakan bahwa semua orang Papua adalah OPM. Nah sekarang siapa yang bikin stigma terhadap orang-orang Papua?

Perwakilan Front Pemuda Merah Putih mengatakan : "Bila separatisme di Papua didukung maka yang lain juga akan minta sehingga Indonesia akan jadi bubar." Bila demikian, maka sebetulnya kita harus memahami bahwa landasan bernegara kita sudah semakin terkikis. Bukan terkikis karena kurang menghapal Pancasila atau UUD' 45 atau kurang hapal atau merdu menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi karena para penyelenggara negara dan penegak hukum adalah pihak-pihak yang tidak dicintai rakyat, yang semua kebijakannya lebih banyak menguntungkan orang-orang kaya dan korporasi ketimbang orang-orang kebanyakan.

Apalah artinya menghafal Pancasila dan UUD 1945 tetapi tidak memahami isinya? Tentu Zely Ariane tahu apa sila ketiga Pancasila. Namun ia tidak memahami bahkan cenderung ingin menghapuskan sila ketiga. Jadi yang dikatakan oleh pihak Front Pemuda Merah Putih bahwa KontraS pro separatisme memang benar adanya. Maka dari itu, tepatlah jika KontraS dan NAPAS disebut sebagai kelompok teroris yang mengatasnamakan HAM. Bahkan KontraS dan NAPAS dapat dikatakan lebih berbahaya daripada Jemaah Islamiyah, NII (Negara Islam Indonesia), atau Laskar Jihad sebab mereka terlihat innocent dan lebih bersifat persuasif dalam mendoktrin ideologi humanisme radikal kepada masyarakat Indonesia untuk melawan negara.

Para tentara rendahan yang diperintahkan membela NKRI dan mati di Papua adalah korban dari kebijakan represi negara atas nama NKRI yang tak memberi manfaat bagi diri dan keluarganya : gajinya tetap rendah dan anak cucunya tetap tak bisa sekolah tinggi. Demikian pula para pendukung OPM yang marah karena tanahnya diobrak-abrik tanpa mereka pernah dilibatkan untuk bicara, ditanyai pendapatnya, yang anak-anak dan keluarganya, jangankan bersekolah, mencari makan dan mengelola tanah saja tak lagi diberi ruang oleh negara. Keduanya sama-sama korban dari ideologi NKRI Soeharto Orde Baru yang masih menjadi kendaraan politik para Jenderal dan materi doktrin para perwira dan tamtama di sekolah-sekolah militer.

Walaupun gaji mereka rendah, mereka memiliki semangat yang berkobar-kobar menjaga tanah air. Itulah yang seharusnya kita apresiasi dari para prajurit TNI kita. Cara berpikir wanita ini selalu diukur dengan materi. Memang dasar cewek matre! Saya sendiri menulis artikel ini tidak dibayar dan tidak ada yang memberi saya penghargaan. Saya menulis artikel ini karena saya tidak suka negara saya dilecehkan oleh para aktivis HAM pengkhianat negara ini. Sekarang apa kontribusi Zely Ariane terhadap negara ini selain menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia dan TNI?

NKRI harga mati adalah doktrin Orde Baru yang melanggar HAM. Semua instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia tak akan bisa dijalankan selagi doktrin ini tidak disingkirkan. Kita mesti menjadi negara hukum bukan negara kesatuan dengan harga kematian. NKRI harga mati jika terus dibiarkan justru akan menghancurkan landasan berbangsa dan bernegara yang paling hakiki : kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Saya sebagai penulis turut mendukung penegakan HAM di Indonesia. Akan tetapi, saya tidak setuju dengan pembelaan atas nama HAM secara membabi buta. Zely Ariane, Poengky Indarti, dan Haris Azhar adalah orang-orang humanis garis keras. Mereka rela mengorbankan kedaulatan bangsa demi kelompok tertentu. Penegakan HAM harus sesuai dengan Pancasila. Para teroris ini ingin menyingkirkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Doktrin "NKRI harga mati" adalah bagian dari sila ketiga Pancasila. Landasan berbangsa dan bernegara kita adalah Pancasila, bukan kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial versi Zely Ariane. Maka dari itu, omongan Zely Ariane bahwa doktrin "NKRI harga mati" adalah doktrin Orde Baru adalah omongan sampah yang tidak berdasar.

Dulu Guru Diteror, Timor Leste Sekarang Butuh Guru

Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dijatuhi bom atom oleh pesawat Sekutu. Sekitar 80.000 jiwa tewas seketika dan ribuan infrastruktur rata dengan tanah. Pada saat kabar tersebut sampai ke telinga Kaisar Hirohito, Hirohito bertanya : "Ada berapa guru yang masih tersisa di Jepang?" Tentu saja pertanyaan ini cukup mengejutkan banyak orang karena ia seharusnya bertanya berapa jumlah pasukan yang tersisa, bukan berapa jumlah guru. Sosok guru adalah sosok yang sangat dihormati di Jepang. Maka dari itu, tidaklah mengherankan jika Jepang dalam waktu 30 tahun dari yang awalnya hancur lebur akibat Perang Dunia II mampu menjadi raksasa ekonomi di Asia. Bagaimana dengan di Indonesia?

Saat ini di Timor Leste sangat kekurangan tenaga pendidik. Maka dari itu, pemerintah Timor Leste meminta Indonesia mengirimkan tenaga pengajar ke sana. Selain kekurangan guru, Timor Leste juga mengalami kekurangan tenaga teknis perencanaan. Hal ini disampaikan oleh duta besar Indonesia untuk Timor Leste Eddy Setiabudi dalam Rapat Koordinasi BNP2TKI dengan perwakilan Republik Indonesia dan Employment Business Meeting di Batam. Menurutnya, kekurangan itu dapat diisi oleh para pekerja asal Indonesia yang sedang mencari pekerjaan.

Indonesia sendiri sebenarnya juga membutuhkan banyak sekali guru khususnya untuk daerah-daerah pedalaman. Indonesia sebaiknya tidak "ekspor" tenaga pengajar ke Timor Leste tetapi memaksimalkan guru-guru honorer yang ada untuk dikirim ke daerah-daerah pedalaman. Demi menunjang kenyamanan dan kesejahteraan para guru, pemerintah dapat mendirikan wisma untuk guru-guru yang ditugaskan mengajar di daerah-daerah terpencil. Setiap wisma guru diberi fasilitas jaringan internet dan tempat olahraga. Diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat meningkatkan kinerja para guru. Setiap guru yang dikirim ke sana diberikan gaji yang jauh lebih tinggi daripada yang bekerja di kota. Untuk memastikan guru tersebut memiliki dedikasi atau tidak dalam dunia pendidikan, setiap guru diwajibkan mengikuti ujian seleksi yang diadakan pemerintah daerah dan diikat dengan kontrak kerja dengan pemerintah daerah setempat.

Timor Timur pada masa integrasi, pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus pada tingkat pendidikan di sana. Pemerintah Indonesia menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk mendirikan sekolah-sekolah serta menggaji para guru yang dikirim untuk mengajar di Timor Timur. Jumlah sekolah di Timor Timur terus meningkat sehingga pada tahun 1985 sudah ada sekolah dasar di setiap desa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1995, dinyatakan perbaikan yang cepat terjadi dalam hal melek huruf, pendaftaran sekolah, dan hasil yang dicapai karena ada 33% penduduk dewasa (15 tahun ke atas) yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan SD. Pada tahun 1992, didirikanlah UNTIM (Universitas Timor Timur, sekarang Universidade Nacional Timor Lorosa'e) sebagai universitas pertama yang berdiri di Bumi Lorosae.

Sangat disayangkan, apa yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia bagaikan peribahasa air susu dibalas air tuba. Tentu masih membekas di benak beberapa orang, khususnya para guru yang pernah dikirim ke Timor Timur ketika masih bergabung dengan Indonesia, banyak guru yang mengeluhkan murid-muridnya tidak bisa berkonsentrasi, sering terlambat, tidak memakai seragam, bersifat tidak tunduk atau berdisiplin, meninggalkan kelas, dan hanya ingin berbicara tentang kemerdekaan Timor Timur. Ada juga beberapa kasus di mana pengajar diancam siswanya sendiri kalau tidak diberikan nilai yang memuaskan sehingga banyak pengajar di sana yang khawatir akan keselamatan jiwanya. Berdasarkan berita yang dilansir IndoNews tanggal 29 Juni 1999, ada sekitar 40% guru di kabupaten Lautem terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Mereka mengaku merasa ada perasaan tidak aman mengajar. "Selain ancaman dari pihak pro kemerdekaan, juga perilaku kebanyakan siswa sudah tidak simpatik. Kadang mereka sudah main pukul," demikian kesaksian Abdul Rauf Kadir, salah seorang guru yang beristri warga pribumi Timor Timur.

Guru adalah aset berharga yang harus kita jaga demi kemajuan bangsa. Mengingat apa yang telah dilakukan oleh para generasi muda Timor Timur dahulu, Indonesia tidak perlu mengirim tenaga pengajar ke sana sebab banyak dari antara mereka yang tidak tahu terima kasih.

Mobil Timor Leste Ikut Konsumsi BBM Bersubsidi di Indonesia

Timor Leste sebagai salah satu negara termiskin di dunia, harga-harga barang di negara tersebut cukup fantastis, tidak terkecuali BBM. Seperti yang diberitakan oleh Republika pada tanggal 4 Juni 2013, harga bensin satu liter di Timor Leste sebesar 1,4 dolar AS atau setara dengan 14 ribu rupiah. Tidak jarang mobil-mobil berpelat Timor Leste menyeberang perbatasan untuk membeli BBM di Timor Barat yang merupakan wilayah Indonesia. Mereka membeli BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia.

Fenomena ini telah mendapat perhatian dari para pejabat di NTT sejak setahun yang lalu. Sejumlah anggota DPRD TTU (Timor Tengah Utara), NTT, merasa kesal dengan maraknya mobil-mobil berpelat Timor Leste yang membeli BBM bersubsidi di NTT. Wakil ketua DPRD TTU Hermegildus Bone berpendapat bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat seharusnya membuat peraturan tentang penggunaan BBM oleh mobil berpelat asing. Hermegildus Bone mengatakan : "Harus ada satu aturan yang jelas mengenai pemakaian BBM mobil berpelat Timor Leste yang setiap hari keluar masuk daerah kita dan secara bebas mengonsumsi BBM subsidi kita. Hal ini tentunya sangat merugikan warga yang setiap saat rutin membayar pajak tetapi hasil subsidi dinikmati bersama warga asing."

Berdasarkan pantauan media Kompas di tahun 2012, terdapat sejumlah mobil berpelat Timor Leste yang masuk Kefamenanu (ibukota kabupaten TTU). Tidak sedikit mobil-mobil asal Timor Leste yang berhenti untuk membeli bensin di pinggir jalan maupun di SPBU. Di sepanjang jalan protokol terdapat beberapa pedagang bensin eceran. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kompas tanggal 6 Maret 2012, salah seorang pedagang bensin eceran bernama Anis mengaku bahwa dia seringkali menjual bensin ecerannya ke mobil-mobil berpelat Timor Leste tetapi Anis tidak memermasalahkan hal itu. "Sudah banyak mobil dan motor dari Timor Leste yang isi bensin eceran saya namun soal harga sama seperti konsumen lain yaitu Rp 5.000 per botol," kata pedagang bensin eceran tersebut.

Seorang pemilik mobil asal Timor Leste sedang membeli bensin eceran di NTT

Menurut berita yang dilansir oleh Kompas tanggal 8 Maret 2012, salah seorang warga Timor Leste asal distrik Oekusi, Angelino da Conceicao, mengatakan bahwa dia sering membeli BBM di Indonesia karena harga BBM di Indonesia jauh lebih murah. Dia sempat memborong bensin sebanyak 120 liter untuk persediaan dua sampai tiga minggu. Dia mengatakan : "Saya rancang khusus tangkinya (modifikasi) dengan menambah kapasitas pengisian yang semula standar. Saya ubah menjadi 120 liter sehingga nanti pada saat sampai Timor Leste saya akan pakai untuk mobil saya tiap hari." Selain membeli bensin, Angelino da Conceicao selama di NTT juga membeli sembako, pakaian, aksesoris hingga onderdil mobil.

Direktur Utama PT. Pertamina Karen Agustin Setiawan menyatakan akan menerapkan harga khusus bagi para pemilik kendaraan asal Timor Leste. Dengan tegas ia mengatakan : "Untuk kendaraan Timor Leste yang hendak memakai BBM dari Indonesia, kami dan pemerintah Indonesia telah bersepakat untuk dikenakan tarif khusus! Itu nantinya pihak Timor Leste akan berurusan langsung dengan Pertamina. Jika ketahuan masih terdapat kendaraan Timor Leste yang menggunakan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia, tolong disampaikan kepada kami. Kami tak ingin masyarakat Indonesia selalu dirugikan. Karena BBM bersubsidi itu hanya khusus diberikan bagi masyarakat Indonesia, bukan untuk mobil-mobil Timor Leste!" Mengenai penyeludupan BBM ke Timor Leste, Karen Agustin Setiawan mengatakan bahwa mereka sudah memeringatkan pihak POLRI dan TNI untuk memerketat daerah perbatasan.

Jangan Samakan Mahasiswa Timor Leste dengan Mahasiswa Lokal!

Pada tahun 1999, Timor Timur berpisah dari NKRI dan menjadi sebuah wilayah di bawah kendali PBB. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur resmi menjadi sebuah negara dengan nama "Republik Demokratik Timor Leste". Pada masa integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia, banyak putra-putri asli Timor Timur yang melanjutkan kuliah di luar provinsi Timor Timur. Beberapa kota yang menjadi pilihan favorit untuk melanjutkan studi mereka adalah Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Hingga hari ini Indonesia masih menjadi negara yang paling difavoritkan sebagai pilihan studi mahasiswa Timor Leste.

Wakil Menteri Ekonomi dan Pembangunan Timor Leste Rui Manuel Hanjam pernah berkunjung ke Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada tahun 2008 dalam rangka melakukan penjajakan kemungkinan kerja sama bilateral dalam hal pendidikan. Dalam kunjungan tersebut, Rui Hanjam meminta dua permintaan yang tidak pantas disetujui oleh pihak UGM. Yang pertama, ia meminta diberikannya jatah khusus untuk mahasiswa Timor Leste yang ingin menempuh studi di UGM. Permintaan yang kedua lebih gila dari yang pertama, ia meminta biaya kuliah mahasiswa Timor Leste disamakan dengan mahasiswa lokal, tidak disamakan dengan mahasiswa asing. Menurut Rui Manuel Hanjam, Indonesia harus memerlakukan Timor Leste seperti "adik kandung"-nya.

Rui Manuel Hanjam (sebelah kiri) ketika bersama seorang wakil dari Uni Eropa

Universitas Muhammadiyah Malang juga merupakan salah satu universitas favorit para mahasiswa asal Timor Leste. Berdasarkan hasil studi lapangan salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam program ACICIS (Australian Consortium for Indonesian In Country Study), salah seorang mahasiswa Timor Leste yang menjadi narasumbernya mengaku bahwa biaya kuliah yang dikenakan kepadanya sama dengan mahasiswa Indonesia. Hal ini tentu dapat menimbulkan rasa iri mahasiswa asing lainnya terhadap mahasiswa asal Timor Leste. Atas dasar apa mereka dikenakan biaya yang sama dengan mahasiswa lokal? Padahal dalam wawancara tersebut, pada saat ditanya mengenai pengalaman mereka pada masa integrasi, salah satu dari antara mahasiswa yang menjadi narasumber pernah melakukan demonstrasi menentang pemerintah Indonesia dan dipenjara, salah seorang lainnya juga bercerita pernah ikut lari ke hutan bersama orangtuanya karena orangtuanya menjadi buronan karena keterlibatannya dengan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan, sebutan untuk FRETILIN maupun CNRT).

Mari kembali kepada dua permintaan Wakil Menteri Ekonomi dan Pembangunan Timor Leste Rui Manuel Hanjam. Permintaan yang pertama tidak pantas disetujui karena mahasiswa lokal harus lebih diutamakan daripada mahasiswa asing. Masih ada banyak mahasiswa asal NTT, Maluku, dan Papua yang notabene daerah asal mereka masih banyak yang tertinggal yang ingin melanjutkan kuliah di universitas-universitas negeri yang bergengsi. Mereka ini yang seharusnya dibantu dengan diberi jatah khusus sehingga pada saat lulus mereka dapat kembali dan membangun daerah asal mereka. Kemudian masih banyak pelajar keturunan Tionghoa yang berstatus WNI yang mengeluhkan sulitnya untuk bisa masuk ke dalam universitas-universitas negeri. Menurut mereka masih ada unsur rasisme dalam universitas-universitas negeri. Jika WNI keturunan Tionghoa saja susah untuk masuk, mengapa para mahasiswa asing asal Timor Leste dipermudah? Bukankah ada banyak orang Indonesia keturunan Tionghoa yang sudah berjasa bagi negeri ini?

Mengenai permintaan kedua, orang-orang Timor Timur yang memilih merdeka dan menjadi warga negara Timor Leste seharusnya sadar akan risiko mereka. Jika mereka memilih menjadi warga negara Timor Leste, maka sudah menjadi risiko yang mereka hadapi jika mereka diperlakukan sebagai mahasiswa asing. Apa yang dilakukan oleh Rui Manuel Hanjam justru memermalukan negara mereka sendiri dan ia dapat dicap "bagaikan anjing yang menjilat ludahnya sendiri". Sudah memilih merdeka kok masih ingin diperlakukan sama? Sudah baik-baik pemerintah Indonesia mengizinkan mereka kuliah di Indonesia kok masih ingin minta lebih (dalam pepatah Jawa, diwehi ati ngrogoh rempela artinya "sudah diberi hati masih minta jantung")? Selain itu, dapat menimbulkan rasa iri hati mahasiswa asing lainnya terhadap mahasiswa dari Timor Leste karena biaya kuliah mereka disamakan dengan mahasiswa Indonesia. Hal ini dapat menjadi bumerang bagi universitas itu sendiri karena dianggap tidak adil dalam memerlakukan mahasiswanya.

Sebagai penutup, pemerintah Indonesia harus ingat bahwa masih ada banyak anak-anak pengungsi korban politik Timor Timur yang hingga hari ini tidak bersekolah. Kehidupan mereka kian hari kian memrihatinkan. Sudah seharusnya pemerintah menolong dengan memberikan pendidikan gratis kepada mereka hingga mereka kuliah. Pemerintah Indonesia masih memiliki hutang atas jasa-jasa orang-orang Timor Timur pro integrasi. Merekalah yang seharusnya ditolong, bukan mereka yang dulu pernah menjelek-jelekkan nama Indonesia di mata internasional yang kita tolong.

1 Desember Bukan Hari Kemerdekaan Papua Barat

Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Papua selalu khawatir akan terjadinya kekacauan atau kerusuhan yang didalangi oleh beberapa gerombolan orang yang menamakan diri mereka OPM (Organisasi Papua Merdeka) atau KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Setiap tanggal ini, mereka mengadakan pengibaran bendera Bintang Kejora dan terkadang mengancam warga untuk ikut serta dalam upacara tersebut. Bentrokan antara massa pro separatisme dan aparat kepolisian seringkali tidak terelakkan. Mereka mengklaim bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari di mana Papua Barat menyatakan diri merdeka dari Belanda. Di satu sisi, pemerintah dan beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari terbentuknya OPM. Manakah yang benar?

Kedua pihak, baik pemerintah Indonesia maupun OPM, salah mengartikan peristiwa pada tanggal 1 Desember 1961. Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal di mana pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah badan yang bernama Nieuw Guinea Raad dalam rangka menggagalkan penggabungan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Ini adalah modus yang sama yang dipakai oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan (1945-1949) dengan cara membentuk negara-negara bagian untuk memecah belah rakyat Indonesia. Nieuw Guinea Raad terdiri dari 28 anggota dan dipimpin oleh Johan Herman Frederik Sollewijn Gelpke sebagai ketua dewan. Yang dipilih menjadi anggota-anggota Nieuw Guinea Raad adalah orang-orang Papua yang masih setia kepada Kerajaan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memiliki privilege pada masa kolonial Belanda.

Maka dari itu, klaim OPM bahwa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 adalah klaim yang tidak logis. Bila kita analogikan, hal ini seperti Indonesia menjadikan hari terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jika kita memiliki cara berpikir seperti OPM tersebut, maka kita tidak akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus melainkan pada tanggal 1 Maret.

Jika 1 Desember 1961 benar merupakan "Hari Kemerdekaan Papua Barat", maka ada dua pertanyaan yang mereka harus bisa jawab : "Siapa yang memroklamasikan?" dan "Apa isi teks proklamasinya?" Hasilnya tidak ada yang bisa menjawab karena memang jawabannya "tidak ada". Jika kita membaca sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia atau Vietnam, kita akan tahu bahwa Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia atau Ho Chi Minh adalah proklamator kemerdekaan Vietnam. Isi teks proklamasinya juga dapat kita cari di Wikipedia. Tanggal 1 Juli 1971 yang ada peristiwa pembacaan teks proklamasinya justru dianggap sebagai "Hari Lahir OPM". Nama Seth Jafeth Rumkorem sebagai proklamatornya justru tenggelam oleh nama-nama tokoh OPM lainnya seperti Benny Wenda, Goliat Tabuni, dan Jacob Rumbiak. Ini sama seperti orang-orang lebih tahu nama Soedirman daripada Soekarno atau orang-orang lebih tahu nama Vo Nguyen Giap daripada Ho Chi Minh. Sungguh miris!

Papua sebenarnya sudah merdeka. Kapan? Papua secara resmi merdeka yaitu pada tanggal 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Tanah Papua untuk selamanya. Sudah seharusnya kita, terutama masyarakat Papua, memaknai tanggal 1 Mei sebagai hari di mana masyarakat Papua dapat mulai membangun tanah mereka menuju masyarakat yang sejahtera dalam bingkai NKRI. Untuk tanggal 1 Desember, mari kita anggap sebagai catatan hitam dalam sejarah di mana Belanda berusaha menggagalkan Papua untuk kembali bergabung bersama saudara-saudaranya dari Aceh hingga Maluku.