Showing posts sorted by relevance for query referendum. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query referendum. Sort by date Show all posts

Kecurangan UNAMET dalam Referendum di Timor Timur

Karena pemerintah Indonesia terus-menerus mendapatkan tekanan dari berbagai negara khususnya Australia, Presiden Baharuddin Jusuf Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum di Timor Timur untuk mengetahui apakah rakyat Timor Timur menginginkan Timor Timur tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia atau menjadi sebuah negara sendiri. PM Australia John Howard secara pribadi mendesak Presiden B. J. Habibie melalui sebuah surat untuk segera mengadakan referendum di wilayah bekas koloni Portugal tersebut. Amerika Serikat sebagai salah satu sekutu Australia turut menjatuhkan embargo militer kepada Indonesia. Tanggung jawab referendum tersebut nantinya diserahkan kepada PBB. PBB segera membentuk tim misi dan mengirimkan staf dan pasukan yang sebagian besar berasal dari Australia untuk melaksanakan dan mengawasi referendum di Timor Timur. Data-data kecurangan di bawah diperoleh dari situs milik UNTAS (Uni Timor Aswa'in, organisasi yang menghimpun orang-orang Timor Timur pro integrasi pasca referendum).

Kecurangan dalam Referendum
Misi PBB tersebut diberi nama UNAMET (United Nations Mission in East Timor). UNAMET dibentuk pada tanggal 11 Juni 1999 sebagai kelanjutan dari Perjanjian Tri Partit tanggal 5 Mei 1999. UNAMET menyusun tahap kegiatan referendum sebagai berikut :
1. Tahap pendaftaran (16 Juli hingga 10 Agustus 1999)
2. Tahap kampanye (11 hingga 27 Agustus 1999)
3. Periode tenang (28 hingga 29 Agustus 1999)
4. Tahap pemungutan suara (30 Agustus 1999)
5. Tahap penghitungan suara (31 Agustus hingga 6 September 1999 tetapi kemudian dimajukan hingga 3 September 1999)

Kecurangan-kecurangan yang menonjol sebelum pelaksanaan jajak pendapat :
1. Perekrutan local staff hanya diambil dari kelompok pro kemerdekaan atau masyarakat yang akan memilih opsi merdeka

2. Sebagian besar TPS dari 274 TPS dengan lebih dari 700 bilik suara terletak di dekat pemukiman-pemukiman masyarakat pro kemerdekaan
3. Tanggal 16 Juli 1999 di desa Ritabo kecamatan Maliana kabupaten Bobonaro, tiga anggota UNAMET memaksa masyarakat melepas baju-baju yang bertuliskan pro otonomi dan menurunkan bendera Merah Putih yang masih berkibar di rumah-rumah penduduk
4. Tanggal 20 Juli 1999 di desa Komoro kabupaten Dili, anggota UNAMET beserta para local staff-nya melakukan intimidasi dengan mengizinkan masyarakat mendaftar dengan syarat memilih opsi 2 (opsi merdeka)
5. Tanggal 27 Juli 1999 di desa Bekoli kabupaten Baukau, personel UNAMET no. Ran 303 menjelaskan kepada masyarakat setempat : "Kedatangan UNAMET ke Timor Timur adalah untuk memerdekakan Timor Timur, perang saudara akan terjadi di Timor Timur dan itu adalah biasa bagi negara-negara yang sedang dilanda konflik di dunia manapun."
6. Tanggal 5 Agustus 1999 di kabupaten Ainaro, UNAMET mengizinkan pembentukan dewan mahasiswa tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat
7. Tanggal 5 Agustus 1999 di kabupaten Bobonaro, seorang anggota UNAMET yang sedang menerima pendaftaran mengatakan : "Kedatangan UNAMET hanya untuk bekerjasama dengan FALINTIL, bukan dengan Indonesia."
8. Tanggal 8 Agustus 1999 di surat kabar lokal Timor Timur diberitakan tindakan-tindakan tidak terpuji para personel UNAMET yang memerkosa wanita-wanita Timor Timur
9. Tanggal 14 Agustus 1999 di desa Paragua dan desa Gulolo kabupaten Bobonaro, seorang personel UNAMET bernama Smith bersama rekan-rekannya menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah masyarakat pro otonomi dan mengatakan : "Apabila masyarakat tidak menurunkan bendera Merah Putih yang dikibarkan di rumah masing-masing, maka akan saya sobek dan kalau tidak, akan ada rombongan CNRT di belakang yang akan merobeknya."
10. Tanggal 28 Agustus 1999 di kabupaten Maliana, seorang anggota UNAMET bernama Peter Bartu asal Australia memutarbalikkan berita-berita mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di Maliana hingga menyebabkan ketegangan antara pihak pro kemerdekaan dan pro otonomi

Ada banyak tindakan kecurangan yang terjadi secara terang-terangan pada tanggal 30 Agustus 1999 (hari pemungutan suara). Berdasarkan laporan berbagai pihak, ada 29 macam kecurangan yang terjadi di 89 dari 274 TPS yang tersebar di 13 kabupaten di Timor Timur. Macam-macam pelanggaran tersebut :
Dilakukan oleh UNAMET :
1. Mengintimidasi masyarakat untuk memilik opsi 2 (tercatat 20 pengaduan dari Dili, Suai, dan Ambeno)
2. Memercepat waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara (tercatat 5 pengaduan dari Dili dan Ermera)
3. Sejumlah kartu suara opsi 2 sudah dicoblos dan dipersiapkan tinggal dimasukkan ke kotak suara (tercatat 2 pengaduan dari Dili)
4. Sebelum pemungutan suara dimulai kotak suara tidak dibuka (tercatat 1 pengaduan dari Aileu)
5. Kotak suara telah diisi kartu-kartu suara sebelum pencoblosan dimulai (tercatat 2 pengaduan dari Los Palos)
6. Mengarahkan pemilih buta huruf dan lansia untuk memilih opsi 2 (tercatat 2 pengaduan dari Dili dan Los Palos)
7. Menolak POLRI mengawal kotak-kotak suara sebaliknya menggunakan CNRT untuk mengawal kotak-kotak suara (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
8. CIVPOL (Civilian Police) menahan pemilih dengan alasan tidak jelas (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
9. Memersulit wartawan Indonesia sebaliknya memermudah wartawan asing untuk meliput di TPS (tercatat 1 pengaduan dari Vikeke)
10. Tidak mengizinkan pemantau nasional sebaliknya pemantau internasional dapat dengan mudah mengecek bilik-bilik suara (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
Dilakukan oleh local staff :
1. Memengaruhi bahkan memaksa para pemilih untuk mencoblos opsi 2 (tercatat 17 pengaduan dari Dili, Ermera, Ailiu, Maliana, dan Ainaro)
2. Mencoblos kartu-kartu suara dengan opsi 2 tanpa seizin pemilih (tercatat 3 pengaduan dari Los Palos dan Ermera)
3. Mengantar dan menunjukkan kepada orang-orang tua ke kotak suara untuk mencoblos opsi 2 (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
4. Merampas kartu suara dan pemilih tidak diperbolehkan mencoblos (tercatat 1 pengaduan dari Ermera)
5. Membagikan kartu suara dan membisikkan agar memilih opsi 2 (tercatat 3 pengaduan dari Maliana dan Ambeno)
Dilakukan oleh FALINTIL :
1. Menghadang serta mengintimidasi masyarakat pro otonomi yang akan menuju ke TPS (tercatat 3 pengaduan dari Ermera dan Aileu)
2. Mengintimidasi dari belakang bilik suara untuk memilih opsi 2 (tercatat 2 pengaduan dari Ermera)
3. Show of force dengan menggunakan senjata di sekitar TPS untuk menakuti masyarakat agar memilih opsi 2 (tercatat 1 pengaduan dari Baukau)
Dilakukan oleh warga pro kemerdekaan :
1. Memblokade masyarakat pro otonomi menuju ke TPS (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
2. Menjaga TPS dengan berseragam militer sambil membisikkan untuk memilih opsi 2 (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
3. Mengarahkan / memengaruhi / memaksa memilih opsi 2 (tercatat 9 pengaduan dari Dili, Vikeke, dan Aileu)
4. Menyebarkan isu pelemparan granat agar masyarakat pro otonomi takut ke TPS (tercatat 1 pengaduan dari Suai)
5. Menyerang masyarakat pro otonomi sehingga mengungsi dan tidak memilih (tercatat 1 pengaduan dari Aileu)
Dilakukan oleh mahasiswa pro kemerdekaan :
1. Membagikan kartu suara ke rumah-rumah untuk memilih opsi 2 (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
2. Memengaruhi masyarakat untuk mencoblos opsi 2 (tercatat 3 pengaduan dari Vikeke)
Dilakukan oleh turis / wartawan Australia :
1. Membawa satu bundel sampel suara yang opsi 2 telah dicoblos untuk diberikan kepada masyarakat (tercatat 1 pengaduan dari Suai)
Kartu suara salah cetak : tercatat 1 pengaduan dari Baukau


Kartu suara saat referendum

Aksi Protes terhadap PBB
Karena dianggap berpihak kepada pro kemerdekaan, empat kelompok pengunjuk rasa dengan jumlah pengunjuk rasa sekitar 300 orang mendatangi gedung PBB di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta, untuk mendesak agar UNAMET mundur. Keempat kelompok pengunjuk rasa tersebut adalah PERKASA (Perjuangan Kedaulatan Rakyat), PERPENAS (Persatuan Pemuda Nasionalis), FCBL (Forum Cinta Bumi Lorosae), serta HUMANIKA. Di lain pihak, aparat keamanan dari POLRI sudah berjaga-jaga di depan gedung sambil membawa pentung dan tameng untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

Mereka mengadakan aksi demo di depan gedung PBB dengan membawa bunga anggrek dan poster bertuliskan "Ingat!! UNAMET curang", "UNAMET go to hell", "UNAMET war criminal in Indonesia", dll. Ada pula yang melampiaskan kekesalan dengan melemparkan telur busuk ke arah gedung PBB. Beberapa karyawan yang berada di dalam pagar terkena cipratan telur busuk. Para pengunjuk rasa dari kelompok PERKASA juga mengacung-acungkan bambu runcing dengan bendera Merah Putih dipasang di ujungnya sambil berteriak "Usir UNAMET!"

Ketua umum PERKASA Zulkifli Idris Tarigan berorasi di depan gedung PBB dan mengklaim bahwa ia memiliki bukti-bukti kecurangan UNAMET. Hal senada juga disampaikan oleh kelompok PERPENAS. Di lain pihak, dalam unjuk rasa FCBL terdapat sejumlah tokoh pro integrasi seperti Armindo Soares Mariano, Domingos Maria das Dores Soares, dan Fransisco Lopes de Carvalho. Dalam kelompok ini ada beberapa pengunjuk rasa yang menggunakan pakaian adat Timor Timur. "Orang UNAMET sengaja mengalahkan pro otonomi," kata Armindo Soares Mariano sedangkan Fransisco Lopes de Carvalho menuding UNAMET telah memrakarsai berdirinya kantor-kantor CNRT di Timor Timur.

Masa Integrasi Adalah Masa Terindah bagi Timor Timur

Timor Timur, wilayah yang pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia, kini telah menjadi sebuah negara yang bernama "Timor Leste". Timor Timur awalnya merupakan wilayah jajahan Portugal hingga tahun 1975. Kemudian berintegrasi dengan Indonesia sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat Timor Timur saat itu. Selama Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, rakyat Timor Timur jauh lebih sejahtera dan lebih maju dibandingkan masa penjajahan Portugis dan setelah melepaskan diri dari NKRI. Timor Timur akhirnya lepas dari NKRI setelah diadakan referendum yang penuh kecurangan pada tahun 1999. Saat ini Timor Leste menjadi negara termiskin ke-7 di dunia.

Peta Timor Leste

Bendera Timor Leste

Masa Kolonial Portugis
Bangsa Portugis menjajah Timor Timur selama kurang lebih 450 tahun. Rakyat Timor Timur hidup dalam kemiskinan, sebagian besar rakyat buta huruf, dan penuh diskriminasi bahkan dalam pendiskriminasian penduduk pribumi dilarang menginjak jalan aspal. Sebuah diskriminasi yang dapat dinilai keterlaluan. Hanya ada sedikit sekali lulusan akademi yang dihasilkan bangsa Portugis selama menjajah Timor Timur. Orang-orang pada umumnya hanya tahu Ir. Mario Viegas Carrascalao. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis dan ilmuwan, di tahun 1861 pernah mencatat kondisi kota Dili sebagai pusat administrasi Timor Portugis : "Tempat paling miskin bahkan dibandingkan kota-kota termiskin di Hindia Belanda sekalipun. Tak ada tanda-tanda orang bercocok tanam atau peradaban di sekitarnya." Bisa dikatakan nasib bangsa Indonesia ketika dijajah Belanda lebih beruntung walaupun yang namanya penjajahan selalu tidak enak.

Pemberlakuan pemberian finta (upeti) kepada pemerintah kolonial Portugis menimbulkan kebencian di antara para liurai (raja setempat) dan pernah timbul perlawanan pada tahun 1710. Pemberontakan tahun 1710 ini memaksa orang-orang Portugis memindahkan pusat administrasi kolonialnya dari Lifau ke Dili untuk seterusnya sampai orang-orang Portugis hengkang dari bumi Lorosae pada tahun 1975. Pada tahun 1859, gubernur Timor Portugis Afonso de Castro membuat kebijakan tanam paksa yakni tanaman untuk diekspor khususnya kopi. Kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini menimbulkan perlawanan terhadap penjajah Portugis yang dipimpin oleh para liurai pada tahun 1861. Sistem kerja paksa kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Jose Celestino da Silva dalam bentuk pembangunan jalan. Di tahun 1908, Gubernur da Silva juga mengganti finta dengan pajak kepala.

Perlawanan liurai yang terbesar dan terakhir adalah perlawanan yang dipimpin oleh Dom Boaventura (liurai Manufahi). Dom Boaventura melanjutkan perlawanan ayahnya, Dom Duarte, yang dipaksa menyerah di tahun 1900. Ia mulai mengadakan perlawanan di tahun 1911. Pemerintah kolonial Portugis mengerahkan pasukan pribumi Timor Portugis ditambah pasukan yang didatangkan dari Afrika Timur Portugis (sekarang Mozambik). Perlawanan berhasil ditumpas pada tahun 1912. Diperkirakan 25 ribu orang tewas selama kampanye militer menumpas perlawanan Dom Boaventura. Sang liurai ditangkap dan diasingkan ke Pulau Atauro sampai akhir hidupnya. Kemudian pemerintah Timor Portugis memberikan kewenangan langsung kepada suco (desa) sebagai pemerintahan lokal. Dengan demikian, kekuasaan dan pengaruh para liurai menjadi kecil dan penjajah Portugis dapat mengontrol secara langsung hingga ke pedalaman.

Dom Boaventura dari Manufahi

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga (atau disebut juga Revolusi Anyelir) yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik mulai berdiri di Timor Timur : APODETI, FRETILIN, UDT, TRABALHISTA, KOTA. UDT (Uniao Democratica Timorense) menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. APODETI (Associacao Popular Democratica Timorense) menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. FRETILIN (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente) menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Dua partai kecil lainnya, KOTA (Klibur Oan Timor Aswain) menginginkan pemerintahan tradisional yang fokus pada kepemimpinan liurai sedangkan TRABALHISTA yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali. Secara garis besar, dua partai kecil ini sejalan dengan cita-cita APODETI.

Kerusuhan dan pertumpahan darah merebak ke seluruh bumi Lorosae. Dari sisi kekuatan senjata, FRETILIN merupakan fraksi yang terkuat sebab mendapat dukungan dari pasukan pribumi militer Timor Portugis. Pasukan FRETILIN memberikan perlawanan yang hebat baik terhadap pasukan UDT maupun pasukan APODETI. UDT akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tujuan utamanya memertahankan Timor Timur berada di bawah Portugal dan bersatu dengan APODETI untuk menghadapi FRETILIN. FRETILIN telah membantai puluhan ribu rakyat yang menginginkan Timor Timur bergabung dengan Indonesia termasuk beberapa tokoh APODETI. Gubernur Timor Portugis waktu itu (gubernur terakhir), Mario Lemos Pires, yang seharusnya bertanggung jawab memulihkan ketertiban dan keamanan justru mengevakuasi sebagian besar pasukan Portugis ke Pulau Atauro dan membiarkan koloni Portugal tersebut dalam kekacauan.

Pasukan FRETILIN di tahun 1975

FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan memroklamirkan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. APODETI, UDT, TRABALHISTA, dan KOTA segera mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari NKRI. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araujo (ketua APODETI) dan Francisco Xavier Lopes da Cruz (ketua UDT). Pernyataan sikap politik keempat partai diiringi dengan persiapan pembentukan pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi yang jumlahnya sekitar 40 ribu orang. Dari perbatasan NTT, pasukan yang terdiri dari para pengungsi ini kembali ke Timor Timur dan menyerang kedudukan pasukan FRETILIN secara bergerilya. Tak lama kemudian, TNI datang dan membebaskan Timor Timur dari kebiadaban FRETILIN. Upaya pembebasan itu dikenal dengan nama Operasi Seroja.

Masa Integrasi dengan Indonesia
Gabungan partai yang pro integrasi membentuk PSTT (Pemerintahan Sementara Timor Timur) dan mengangkat Arnaldo dos Reis Araujo sebagai gubernur pertama serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai wakil gubernur. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya UU no. 7 tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik karena provinsi Indonesia lainnya merupakan bekas wilayah jajahan Belanda, Timor Timur merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal. Presiden Soeharto menyebut bersatunya Timor Timur sebagai "kembalinya anak yang hilang".

Berbagai infrastruktur mulai dibangun di provinsi termuda itu, mulai dari jalan beraspal hingga bandara. Bangunan sekolah mulai dari tingkat SD hingga universitas dibangun di Timor Timur. Bandara Komoro (sekarang Bandara Nicolau Lobato) dibangun di Dili sehingga berbagai pesawat dapat mendarat dan terbang ke dan dari Timor Timur. Banyak subsidi dari dana APBN dicurahkan untuk memajukan provinsi termuda ini. GNP per kapita Timor Timur sebesar $1500 semasa integrasi. Presiden Soeharto juga memerintahkan pembangunan patung Kristus Raja yang menjadi ikon pariwisata Timor Timur dan simbol toleransi terhadap umat Katolik. Patung itu menjadi patung Yesus Kristus terbesar kedua di dunia setelah di Rio de Janeiro. Adalah suatu hal yang unik jika salah satu negara mayoritas Muslim terbesar memiliki patung Yesus Kristus terbesar kedua di dunia. Almarhum presiden kedua kita juga memerintahkan pendirian Monumen Integrasi berbentuk liurai dengan borgol yang terputus di kedua tangan untuk memeringati perjuangan heroik rakyat Timor Timur dari penjajahan Portugis hingga bersatu dengan Indonesia.

Patung Kristus Raja

Monumen Integrasi

Para transmigran berdatangan untuk menggerakkan roda perekonomian Timor Timur. Para guru dan dokter didatangkan sehingga tingkat kesehatan dan pendidikan rakyat Timor Timur meningkat dengan cepat dibanding masa kolonial Portugis. Penggunaan bahasa Portugis dihapuskan dan diganti bahasa Indonesia untuk mengintegrasikan masyarakat Timor Timur dengan masyarakat Indonesia lainnya. Namun masyarakat Timor Timur tidak begitu terkejut dengan penggunaan bahasa Indonesia berkat jasa-jasa para tokoh APODETI yang dahulu memromosikan bahasa Indonesia ke masyarakat Timor Timur. Tidak sedikit putra-putri Timor Timur yang melanjutkan studi hingga ke Pulau Jawa khususnya di Yogyakarta. Walaupun pihak separatis terus "menggonggong" menuduh TNI melakukan pembantaian terhadap orang-orang Timor Timur, ternyata ada banyak putra asli Timor Timur yang turut mengabdi menjadi prajurit TNI.

Namun PBB tidak pernah mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Setelah mencairnya Perang Dingin, Amerika Serikat dan Australia yang dahulu mendukung Indonesia untuk segera menyatukan Timor Timur kini menjegal Indonesia dengan berbalik menuduh Indonesia telah menduduki Timor Timur dan melakukan pelanggaran HAM berat. Suatu tindakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Australia dan Portugal membantu perjuangan diplomasi FRETILIN dan CNRT (Conselho Nacional de Resistencia Timorense, partai pecahan FRETILIN) sedangkan Indonesia harus berjuang sendiri. Untungnya ada beberapa negara mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia yaitu negara-negara ASEAN, Argentina, Arab Saudi, Irak, dll. Mengapa Australia dengan begitu munafik mendukung kemerdekaan Timor Timur? Karena Australia ingin menguasai ladang minyak di Celah Timor (Timor Gap). Australia dahulu mendukung proses integrasi Timor Timur ke Indonesia hanya karena takut bahaya komunis akan mencapai garis depan Australia jika Timor Leste merdeka sebab FRETILIN beraliran komunis.

Gerakan separatis semakin kuat dan kekacauan terjadi di seluruh Timor Timur. Untuk itu, ABRI segera membentuk berbagai kelompok milisi pro integrasi yang terdiri dari putra-putra asli Timor Timur. Nama-nama kelompok milisi yang dibentuk : Gadapaksi (Garda muda penegak integrasi), BMP (Besi Merah Putih), Saka, Sera, Mahidi (Mati hidup dengan Indonesia), Makikit, Halilintar, dll. Komando tertinggi kelompok-kelompok milisi tersebut berada di tangan Joao da Silva Tavares selaku panglima PPI (Pejuang Pro Integrasi). Para milisi siap menyerang pemberontak FALINTIL (Forcas Armadas da Libertacao Nacional de Timor Leste, sayap militer CNRT) dan para pendukung kemerdekaan dan menghancurkan tempat-tempat yang dianggap milik para pendukung kemerdekaan demi memertahankan integrasi. Salah satu aksi para milisi yakni mengepung dan menghancurkan rumah seorang tokoh CNRT, Manuel Viegas Carrascalao, sebab selama ini rumah tersebut dipakai untuk menampung 124 pendukung kemerdekaan. Di satu sisi, para pendukung kemerdekaan juga melakukan hal yang sama kepada para pendukung integrasi. Monumen Pancasila di Vikeke tidak luput menjadi salah satu sasaran pengrusakan kelompok pro kemerdekaan. Banyak warga sipil yang mengungsi ke perbatasan NTT untuk menghindari kekerasan yang terjadi di Timor Timur.

Milisi Besi Merah Putih (BMP)

Reruntuhan gedung koramil dan polsek di Metinaro yang dihancurkan kelompok pro kemerdekaan

Setelah rezim Orde Baru jatuh, tahun 1999, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum. Referendum tersebut berada di bawah tanggung jawab UNAMET (United Nations Mission in East Timor) dan dipenuhi dengan berbagai kecurangan. Perekrutan local staff diambil hanya dari orang-orang yang pro kemerdekaan atau yang akan memilih opsi merdeka. Sebagian besar lokasi TPS terletak di dekat pemukiman masyarakat pro kemerdekaan. Para orangtua dan saudara yang memiliki anak atau saudara anggota milisi pro integrasi dilarang memilih. Banyak orangtua yang dipaksa bahkan diancam untuk memilih opsi merdeka. Tanggal 5 Agustus 1999 di Bobonaro, salah seorang anggota UNAMET yang bertugas menerima pendaftaran berkata : "Kedatangan UNAMET hanya untuk bekerjasama dengan FALINTIL, bukan dengan Indonesia." Akibat dari ucapan ini, sempat terjadi keributan dengan pihak pro integrasi. Pernah juga terjadi kejadian di mana beberapa petugas Palang Merah asal Australia ditangkap karena membawa kartu referendum yang opsi merdeka telah dilubangi. Hasilnya 79% memilih merdeka, 21% memilih tetap bersatu dengan otonomi luas. Pertikaian kembali pecah pasca referendum karena para pendukung integrasi merasa kesal atas kecurangan yang terjadi selama referendum. Bagaimanapun Indonesia dengan terpaksa harus mengakui hasil referendum tersebut.

Masa Disintegrasi dari Indonesia
Timor Timur berada di bawah PBB hingga tahun 2002. Tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur resmi diakui kemerdekaannya secara internasional. Timor Timur menjadi sebuah negara dengan nama "Republik Demokratik Timor Leste". Kay Rala Xanana Gusmao menjadi presiden pertama dan Mari Bin Amude Alkatiri menjadi perdana menteri pertama negara itu setelah melepaskan diri dari NKRI tahun 2002.

Walaupun telah merdeka, rakyat Timor Leste tetap hidup dalam kemiskinan bahkan semakin melarat. GNP per kapita yang awalnya $1500 turun drastis menjadi $300. Penggunaan dolar AS sebagai mata uang Timor Leste menyebabkan standar hidup menjadi tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Australia akhirnya berhasil memeroleh keinginannya, ladang minyak Celah Timor. Berdasarkan perjanjian, 80% hasil dari ladang minyak tersebut untuk Australia dan hanya 20% untuk Timor Leste. Harga BBM di Timor Leste sangat mahal sehingga tidak jarang mobil-mobil orang Timor Leste "minum" premium bersubsidi di Timor Barat padahal mereka tidak pantas mendapatkan itu sebab mereka bukan lagi warga negara Indonesia.

Pemerintah Timor Leste menerapkan bahasa Portugis dan bahasa Tetum sebagai bahasa nasional tetapi bahasa Portugis yang lebih diutamakan. Dengan begitu, pemerintah Timor Leste telah "sukses" memundurkan Timor Leste hingga 30 tahun ke belakang. Dalam semalam rakyat Timor Leste menjadi buta bahasa karena pada faktanya hanya kurang dari 3% dari seluruh penduduk Timor Leste yang fasih menggunakan bahasa Portugis. Sebagian besar yang bisa berbahasa Portugis berasal dari generasi tua. Mayoritas penduduk Timor Leste justru fasih berbahasa Indonesia karena selama 24 tahun mereka hidup bersatu dengan Indonesia.

Akibat dari kebijakan bahasa itu, wajah pendidikan Timor Leste turut menjadi bobrok. Sekolah diliburkan selama sembilan bulan hanya untuk memberi kursus bahasa Portugis kepada para guru Timor Leste. Pemerintah juga menawarkan kepada para pelajar beasiswa untuk melanjutkan studi di Portugal. Hasilnya banyak di antara mereka yang gagal dalam studi. Mereka hanya mendapat pelatihan bahasa Portugis selama lima bulan sebelum berangkat ke Portugal. Untuk ujian saringannya saja menggunakan bahasa Indonesia.

Pertikaian antar etnis juga sering terjadi. Pada tanggal 8 Februari 2006, lebih dari 400 pasukan Timor Leste etnis Loro Monu melakukan aksi mogok sebagai aksi protes karena merasa didiskriminasi. Pemerintah memecat sebanyak 594 pasukan etnis Loro Monu. Para prajurit desertir di bawah Mayor Alfredo Alves Reinado segera melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Kerusuhan juga terjadi di seluruh penjuru Timor Leste. Ratusan bangunan dibakar dan dijarah, sementara 20 orang dilaporkan tewas dalam pertikaian antara etnis Loro Monu dan Loro Sa'e. Pemerintah Dili tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut hingga meminta bantuan militer Australia, Portugal, Selandia Baru dan Malaysia tetapi hanya tentara Australia yang datang.

Pasukan PBB pun akhirnya turun tangan menjaga keamanan dan ketertiban di Timor Leste. Tanggal 29 Mei 2006, ratusan orang berdemonstrasi di luar istana presiden sambil meneriakkan yel-yel anti PM Mari Alkatiri karena pemerintahannya dianggap gagal. Di hari yang sama, sebuah gudang pangan milik pemerintah di lain tempat turut dijarah. Pada tanggal 11 Februari 2008, Presiden Jose Manuel Ramos Horta nyaris terbunuh oleh tembakan anak buah Mayor Alfredo Reinado, Amaro da Costa. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya keamanan di Timor Leste. Mayor Alfredo Reinado sendiri tewas beberapa hari kemudian. Tugas pasukan PBB di Timor Leste berakhir pada bulan Desember 2012 dan keamanan dan ketertiban kembali diserahkan kepada pemerintah Timor Leste.

Pasukan Australia di Timor Leste

Bagaimanapun masa terindah atau masa kejayaan Timor Timur bukan pada saat merdeka tetapi pada saat integrasi dengan Indonesia. Mungkin ada banyak orang Timor Leste yang kini tengah merindukan masa-masa integrasi di mana mereka bisa hidup sejahtera. Akankah mereka suatu saat kembali bersatu dengan Ibu Pertiwi? Semoga.

Kisah-Kisah Kekejaman FRETILIN dan INTERFET

Pemberitaan dan penulisan sejarah Timor Timur seringkali tidak berimbang. Militer Indonesia dan kelompok pro integrasi seringkali dianggap melanggar HAM di Timor Timur, sedangkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan dan PBB jarang diekspos. Maka dari itu, penulis ingin membagikan kisah-kisah kekejaman kelompok pro kemerdekaan dan PBB di masa sebelum dan sesudah jajak pendapat. Sebagai penjelasan, UNAMET (United Nations Mission in East Timor) adalah tim dari PBB yang bertugas memersiapkan dan mengawal jalannya referendum sedangkan INTERFET (International Force for East Timor) adalah pasukan perdamaian PBB yang dikirimkan untuk memulihkan ketertiban pasca referendum. Pasukan INTERFET dikomandani oleh Jenderal Sir Peter John Cosgrove dari Australia. Beberapa kisah merupakan kesaksian langsung para korban maupun saksi mata korban dan lainnya merupakan arsip berita yang telah mengalami penyuntingan oleh penulis sehingga lebih rapi dan enak dibaca.


Mayor Jenderal Sir Peter John Cosgrove (kanan) sebagai komandan pasukan INTERFET

Kesaksian Korban dan Saksi Mata
Cristoper Madeyra (32 th), kelahiran Dili, saat ini tinggal di Jakarta (Korban)
Pada tahun 1999 pasca jajak pendapat, korban didatangi oleh satu kendaraan UNAMET berisi kurang lebih empat orang, korban langsung ditangkap dan dibawa ke markas UNAMET di Balibo. Saat berada di markas UNAMET, korban diperlakukan secara tidak manusiawi seperti binatang. Korban dipaksa oleh orang-orang UNAMET untuk bergabung dengan kelompok pro kemerdekaan. Namun korban menolak sehingga mendapat siksaan berupa kepala ditusuk dengan sangkur, kaki kanan ditempel dengan besi panas sehingga mengalami luka bakar, dan pinggang korban disayat dengan sangkur. Karena sudah tidak tahan, korban berusaha melarikan diri tetapi ketahuan sehingga korban ditembak oleh pasukan UNAMET dan mengenai tangan kiri korban.

Martinha (30 th), istri korban, saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Alfonso (26 th), kelahiran Dili)
Pada tanggal 20 September 1999, pasukan INTERFET melakukan penyisiran ke rumah-rumah penduduk di Aimutin, Dili. Saat pasukan berada di rumahnya, korban diperintahkan keluar. Namun korban tidak segera keluar karena tidak terlalu mendengar (tuli) dan tetap mengemas barang untuk eksodus. Korban mengamankan barang-barang bengkel milik Gadapaksi terlebih dahulu dan menyuruh istrinya keluar terlebih dulu. Akhirnya korban dipaksa keluar oleh pasukan INTERFET. Begitu keluar dari rumah, korban langsung diteriaki "mohu" oleh masyarakat. Tidak lama kemudian masyarakat menyiram korban dengan bensin dan membakar korban hidup-hidup di depan istrinya sedangkan pasukan INTERFET yang berada di lokasi kejadian tidak berusaha mencegah aksi massa tersebut.

Isabel Durego (45 th), istri korban, saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Antoni Durego Parera (35 th), kelahiran Dili)
Pada tanggal 8 September 1999, korban bersama keluarga rombongan dua mobil dalam perjalanan Dili ke Atambua dihadang oleh kelompok pro kemerdekaan di daerah Tibar. Korban diturunkan dari mobil dan dianiaya di depan keluarganya. Setelah dianiaya hingga sekarat, rombongan keluarga korban dipaksa segera meninggalkan tempat dan tubuh korban yang sekarat dibiarkan begitu saja di perternakan di daerah Tibar. Beberapa waktu kemudian ditemukan oleh keluarga korban dengan keadaan tinggal kerangka.

Alberto de Jesus Soares (40 th), saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Virgilio Martins dan Apolinario Pinto, keduanya mantan anggota DPRD kabupaten Vikeke)
Pada tanggal 26 September 1999, korban bersama rekannya A. N. Apolinario Pinto serta anak perempuannya umur 9 tahun (sekarang tinggal dengan kerabatnya di Konsulat Timor Leste di Kupang) dengan mobil dalam perjalanan dari Farol menuju Bekora dicegat oleh kelompok pro kemerdekaan di Jembatan Kuluhun. Kedua korban dianiaya dan anaknya dibiarkan pergi. Dalam kondisi tidak berdaya, kedua korban dimasukkan kembali ke dalam mobil selanjutnya korban dibakar hidup-hidup bersama mobilnya. Saksi mata Alberto melihat kejadian tersebut tetapi tidak dapat berbuat banyak karena massa pro kemerdekaan sangat banyak. Pertolongan baru dapat dilakukan setelah massa pro integrasi didatangkan dari Dili untuk melakukan evakuasi.

C. W. Sukarno (60 th), kelahiran Kebumen, pernah menjadi kepala sekolah SLTPN Hatolia, Ermera, saat ini tinggal di Magelang (Korban)
Pada hari Jumat tanggal 5 September 1998, korban mengemban tugas negara sebagai kepala sekolah SLTPN Hatolia, Ermera, dan menetap di perumahan guru Bekora, Dili. Saat akan mengurus yayasan GNOTA ke kepala departemen pendidikan Ermera, sebelum sampai tujuan korban dihadang oleh tiga orang yang mengatasnamakan kelompok FRETILIN dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan menusuk dari belakang sampai tembus perut hingga mengalami tiga luka tusuk di tiga tempat yang terpisah, tangan kanan dipukul dengan besi hingga patah, serta tulang pangkal jari tengah hancur ditindih batu. Korban dituduh sebagai tentara yang suka membunuh orang serta meminta korban menyerahkan pistolnya. Namun korban menjawab bahwa korban adalah bukan seorang tentara melainkan seorang guru dan mempunyai anak dan istri. Sebagai umat Katolik, korban memohon kepada tiga orang tersebut untuk tidak membunuhnya. Korban memersilakan mereka mengambil dompet dan motornya. Namun para pelaku tidak menjawab dan berkata bahwa pelaku akan membunuh korban kemudian pelaku menyeret korban ke sisi jalan sejauh 20 meter serta membuangnya ke jurang sedalam 30 meter. Pelaku melarikan diri dengan membawa uang dan motor tersebut. Setelah sekitar 10 menit tidak sadar, dengan sisa tenaga korban berteriak meminta tolong. Kemudian korban ditolong oleh sopir mikrolet dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Dili. Setelah tiba di rumah sakit, korban mendapatkan perawatan medis. Setelah korban mulai sadar dari hasil perawatan, selanjutnya korban kembali ke rumahnya di Bekora. Kemudian setelah beberapa lama, korban berniat untuk meninggalkan Timor Timur menuju ke Semarang karena merasa trauma dan terancam dengan situasi yang sedang terjadi saat itu.

Abdullah bin Don Duru (38 th), kelahiran Dili, saat ini menetap di Kupang bekerja sebagai pengurus masjid (Korban)
Sekitar bulan Agustus 1999 pada masa kampanye menjelang jajak pendapat, korban berencana akan menghadiri kampanye pro intergrasi. Pada saat dalam perjalanan, korban menyaksikan adik kandungnya diculik oleh kelompok pro kemerdekaan dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke arah Pasar Komoro. Melihat kejadian tersebut, korban berusaha mengejar pelaku sampai masuk ke dalam pasar. Setelah korban masuk ke dalam pasar, semua jalan ditutup sehingga korban terjebak. Pada saat yang bersamaan, puluhan pelaku yang terdiri dari kelompok pro kemerdekaan menganiaya korban dengan sadis sehingga mengalami luka tusuk pada bagian pinggang belakang, luka bacok pada bagian leher, dua ujung jari tangan kiri terpotong, luka pukulan pada tulang hidung, serta menderita luka lain hampir di sekujur tubuhnya. Setelah kejadian tersebut, korban berhasil diselamatkan oleh orang-orang dan kerabat yang masih bersimpati kepadanya untuk dibawa ke rumah sakit. Meskipun korban mengalami luka yang serius, pada saat jajak pendapat korban tetap hadir dan memberikan suaranya meski dengan tandu karena korban tidak mau kehilangan suaranya untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia. Setelah diumumkan bahwa hasil jajak pendapat dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan, korban terpaksa melarikan diri ke Kupang.


Arsip Berita
Pasukan INTERFET Siksa Enam Warga
Pasukan INTERFET asal Australia melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap enam warga yang hendak mengangkut barang-barang ungsian dari kota Dili untuk dibawa menuju ke perbatasan di Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Dari Dili, Minggu (26/9), dilaporkan enam warga itu masing-masing tiga orang berasal dari Atambua dan tiga lainnya anggota milisi Aitarak dari Dili. Tiga warga Atambua yaitu Jonny R. Eden (24), Yani Ndoen (35), dan Luis Seru (36) yang hingga kini masih raib sedangkan ketiga anggota Aitarak adalah Lorenco Gomes (38), Caitano da Silva (38), dan Joao Ximenes (39).

Jonny mengaku, keenam orang itu ditangkap Rabu (22/9) saat hendak mengambil beberapa barang dengan mobil Hiline di markas Aitarak di Kompleks Tropical, Dili. "Saya melihat ada tiga karung berisi mayat dan tampak masih ada darah di tempat itu," ujarnya dan menambahkan, melihat mayat yang dibakar di sekitar Markas Aitarak tetapi identitasnya tidak diketahui. Enam orang tersebut pada sekitar pukul 20:00 dibawa ke Lapangan Tenis Melati kemudian disiksa dan disuruh tidur tertelungkup di tempat itu dengan penjagaan ketat dan todongan senjata. "Di situ saya juga lihat mayat dibungkus dalam satu karung dan dua lainnya tergeletak," katanya. Jonny juga diperlakukan secara kasar, antara lain dipukul dengan popor senapan pada bagian punggung serta ditendangi oleh pasukan INTERFET.

Pada hari Kamis (23/9), keenam orang itu kemudian dibawa ke Stadion Municipal, Dili. Mereka diinterogasi dan disuruh berlutut di atas kotoran manusia serta dijemur pada terik matahari di lapangan selama satu jam. Penangkapan dan penyiksaan dilakukan setelah sejumlah warga pro kemerdekaan memberitahu personel INTERFET bahwa mereka adalah anggota milisi yang telah melakukan pembunuhan. Ketika melakukan penyiksaan, sejumlah personel INTERFET asal Australia menutup tanda nama pada seragamnya dengan lakban berwarna hitam sehingga tidak bisa diketahui identitasnya. "Tetapi jelas dari kulitnya mereka bule dari Australia," katanya.

"No Problem"
Menurut pengakuan Thomas, sekitar satu jam (14:00-15:00 WITA) empat anggota Aitarak yang hendak membebaskan warga pro integrasi yang disandera di Tibar disiksa oleh pasukan INTERFET. Saat itu pula melintas tiga truk TNI dari Ermera yang akan menuju ke Dili. Seorang korban bernama Fernando sempat berteriak meminta pertolongan. Anggota-anggota TNI itu segera turun dari truk dan memerintahkan pasukan INTERFET melepaskan tawanan. "'No problem, no problem', kata orang Australia itu setelah tentara kita perintahkan agar kami dibebaskan," kata Thomas tatkala menirukan jawaban seorang anggota INTERFET asal Australia kepada pimpinan konvoi TNI yang berhenti di tempat tersebut.

Sekitar 20 anggota INTERFET asal Australia berada di Tibar dengan menggunakan tiga mobil milik UNAMET. Sementara sejumlah anggota pro kemerdekaan juga berada di tempat tersebut membantu pasukan PBB untuk mencari dan menangkap warga pro integrasi khususnya anggota PPI. "Mereka bukan sebagai pasukan perdamaian yang harus netral di Timtim tetapi pasukan Australia yang bekerja sama dengan CNRT dan FALINTIL untuk melawan pro integrasi. Kalau pasukan perdamaian, seharusnya mengamankan dua pihak (pro integrasi dan pro kemerdekaan)," kata Thomas.