Integrasi Papua ke Indonesia Adalah Sah

Kurang lebih 50 tahun silam, Papua Barat secara resmi bergabung ke dalam NKRI setelah lama berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sayangnya masih ada banyak orang Papua yang memermasalahkan integrasi Papua ke dalam NKRI dan menuntut pemisahan Papua dari NKRI. Belum lagi ditambah adanya provokasi-provokasi dari pihak OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang terkadang memutarbalikkan fakta. Integrasi Papua ke wilayah Indonesia adalah sah karena telah disetujui oleh rakyat Papua sendiri dan juga oleh PBB.

Papua dalam Kongres Pemuda

Kongres Pemuda adalah kongres yang diadakan dan dihadiri oleh para pemuda dari berbagai penjuru Hindia Belanda. Kongres Pemuda I diadakan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1926 sedangkan Kongres Pemuda II diadakan pada tahun 1928 tepatnya tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II diselenggarakan dengan tujuan mendorong seluruh pemuda Indonesia bersatu padu mewujudkan Indonesia merdeka sehingga dihasilkanlah Sumpah Pemuda. Dalam kongres kedua inilah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperkenalkan oleh Wage Rudolph Soepratman yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia.

Ada banyak orang Indonesia, terutama mereka yang berasal dari masyarakat asli Papua sendiri, yang tidak mengetahui bahwa ada beberapa pemuda Papua ikut hadir dan menjadi saksi peristiwa bersejarah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penelusuran sejarah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya banyak orang Indonesia tidak dapat mengetahui secara rinci siapa saja yang hadir dalam kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda tersebut. Maka dari itu, hal ini dapat dipakai oleh OPM untuk menyebarkan kebohongan bahwa tidak ada wakil dari Papua dalam peristiwa Sumpah Pemuda.

Ramses Ohee, ketua adat Tobati-Enggros sekaligus ketua Barisan Merah Putih, pernah mengakui bahwa orangtuanya, Poreu Abner Ohee dan Pouw Orpa Pallo, pernah turut menjadi wakil Papua dalam Kongres Pemuda tahun 1928 walau mereka tergabung dalam organisasi Jong Ambon. Berarti dapat disimpulkan bahwa dahulu orang-orang Papua pernah sepakat untuk berikrar bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Masyarakat Papua telah lama menggunakan bahasa Melayu yang kelak menjadi bahasa Indonesia bukan sejak resmi bergabung dengan Indonesia.

Ramses Ohee

Para Pahlawan Indonesia dari Papua

Bagi sebagian besar warga negara Indonesia tentu tidak asing dengan nama-nama Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Jenderal Soedirman, dll. Di satu sisi, masih ada banyak dari antara kita yang tidak mengetahui para pahlawan Indonesia dari Papua. Pemerintah seharusnya memasukkan kisah-kisah kepahlawanan para pejuang kemerdekaan dari Papua ke dalam buku-buku pelajaran sejarah. Selain itu, nama-nama mereka juga seharusnya lebih sering diabadikan untuk nama jalan, gedung, dan lain sebagainya di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di Papua, sehingga dengan begitu perjuangan mereka dapat diketahui dan terus dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua.

Salah satunya adalah Marthen Indey. Marthen Indey adalah mantan anggota polisi Belanda. Putra Papua kelahiran 14 Maret 1912 di Doromena, Hollandia (sekarang Jayapura), ini pernah ditugaskan untuk mengawasi para pejuang kemerdekaan Indonesia yang dibuang ke Digul. Dari sanalah muncul rasa nasionalisme Marthen Indey. Bersama 30 orang temannya, ia merencanakan penangkapan aparat keamanan Belanda. Sayangnya rencana ini tercium oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya ia pun dipindahtugaskan ke daerah terpencil di hulu Sungai Digul. Ketika tentara Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda saat Perang Dunia II, Marthen Indey ikut pergi bersama pemerintahan pengasingan Hindia Belanda menuju Australia. Pada tahun 1944, ia kembali ke tanah air bersamaan dengan datangnya pasukan Sekutu. Bulan Oktober 1946, Marthen Indey mulai menghubungi para tokoh Maluku yang pro kemerdekaan. Karena sering berkomunikasi dengan kelompok pro republik di Ambon, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Semangatnya tak pernah padam. Bulan Januari 1962 ketika Operasi TRIKORA dilancarkan, Marthen Indey menyusun kekuatan gerilya serta membantu penyelamatan anggota-anggota RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) yang diterjunkan untuk membebaskan Papua Barat. Ia pernah membantu menyembunyikan sembilan orang anggota RPKAD yang selamat dari patroli Belanda di rumahnya. Ia kemudian diangkat sebagai anggota MPRS terhitung dari tahun 1963 hingga 1968 setelah Papua Barat resmi bergabung ke dalam wilayah Indonesia. Marthen Indey meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1986 di usia 74 tahun.

Marthen Indey

Silas Ayari Donrai Papare, seorang mantan pegawai pemerintah kolonial Belanda asal Serui, Kepulauan Yapen, ikut memerjuangkan kemerdekaan Papua dengan gigih hingga ia dipenjara di Hollandia karena memengaruhi Batalyon Papua untuk memberontak. Di dalam penjara, pria kelahiran 18 Desember 1918 ini bertemu Dr. Sam Ratulangi dan dari sana ia berkeyakinan bahwa Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia. Setelah dibebaskan dari penjara di Hollandia, ia bersama seorang putra Papua berdarah Tionghoa, Thung Tjing Ek, membentuk PKII (Partai Kemerdekaan Indonesia Irian) pada tahun 1946. Setahun kemudian, Silas Papare bersama beberapa rekannya ditahan karena mengibarkan bendera Merah Putih tetapi ia berhasil melarikan diri dari penjara. Ketika dikejar oleh aparat keamanan Belanda, ia bersama keluarganya meninggalkan Serui, kota kelahirannya, menuju Yogyakarta. Di Yogyakarta, Silas Papare tetap aktif memerjuangkan pembebasan Papua dengan mendirikan Badan Perjuangan Irian. Indonesia dan Belanda akhirnya sepakat untuk bertemu di New York untuk mengakhiri masalah Papua Barat. Putra asli Papua ini ditunjuk sebagai salah satu delegasi Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan Papua Barat ke Indonesia, ia diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi anggota MPRS. Di depan sidang MPRS bulan Maret 1967, Silas Papare berpidato : "Kami orang-orang Papua hanya menghendaki kehidupan yang lebih baik." Hal ini menunjukkan keyakinan kuat Silas Papare bahwa Papua adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Silas Papare menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 7 Maret 1978. Kutipannya yang terkenal adalah "Jangan sanjung aku tetapi teruskanlah perjuanganku."

Silas Ayari Donrai Papare

Kedua pahlawan Indonesia di atas bersama dengan Frans Kaisiepo dan Johannes Abraham Dimara yang juga merupakan putra asli Papua memeroleh penghargaan gelar Pahlawan Nasional. Marthen Indey, Silas Papare, dan Frans Kaisiepo ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tanggal 14 September 1993 oleh Presiden Soeharto sedangkan J. A. Dimara baru ditetapkan pada tanggal 11 November 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya mereka berempat, masih ada banyak pejuang asal bumi Cendrawasih yang memerjuangkan penyatuan Papua ke dalam NKRI seperti Lukas Rumkorem, Stevanus Rumbewas, Petrus Wattebossy, serta Petero Jandi yang dihukum mati oleh pemerintah kolonial, dan lain sebagainya. Beberapa di antara mereka patut menyusul ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Frans Kaisiepo

Johannes Abraham Dimara

Penentuan Pendapat Rakyat

Setelah sekian lama berjuang, Indonesia berhasil membebaskan Papua Barat dari tangan kolonial Belanda. Amerika Serikat sebagai negara pendonor bantuan ekonomi negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II termasuk Belanda kini berbalik mendorong Belanda untuk segera melepaskan Papua Barat. Untuk memenuhi isi New York Agreement tahun 1962 dan mendapatkan persetujuan dari PBB, pemerintah Indonesia harus mengadakan PEPERA (penentuan pendapat rakyat) untuk mengetahui keinginan masyarakat di sana apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri. OPM juga menuduh penyelenggaraan PEPERA tidak demokratis dan tidak sah. Berikut adalah yang sebenarnya terjadi.

Pada tahun 1969, diadakanlah PEPERA yang dilakukan oleh Panitia Sembilan yang telah dilantik oleh DPRD setempat. Panitia ini segera menghubungi para tokoh masyarakat Papua untuk segera bergabung dalam DMP (Dewan Musyawarah PEPERA). PEPERA diikuti oleh 1.026 anggota DMP yang menjadi wakil dari rakyat Papua Barat dari delapan kabupaten. PEPERA dimulai dari Merauke, ujung timur Indonesia, tanggal 14 Juli 1969 hingga terakhir diadakan di Jayapura pada tanggal 4 Agustus 1969. Sebagian besar wakil yang hadir memilih bersatu dengan NKRI. Pelaksanaan PEPERA turut disaksikan utusan dari PBB, utusan dari Australia, serta utusan dari Belanda. Pemerintah Indonesia dengan PBB telah sepakat untuk menggunakan sistem perwakilan bukan sistem one man one vote saat PEPERA mengingat adanya kendala secara geografis dan demografis. Sistem perwakilan itu sendiri juga merupakan wujud dari demokrasi. Dalam budaya Papua sendiri, apabila tokoh adat setempat memilih pilihannya maka pilihan ketua adat akan diikuti oleh masyarakatnya.

Tugu PEPERA di Jayapura

Hasil PEPERA kemudian diserahkan kepada Dr. Fernando Ortiz Sanz (wakil PBB untuk mengawasi PEPERA) untuk dilaporkan pada saat Sidang PBB ke-24 pada tanggal 19 November 1969. Sebanyak 84 negara anggota PBB menyetujui penggabungan Papua Barat ke wilayah Indonesia, hanya 30 negara yang abstain, dan tidak ada satu negara pun yang tidak setuju. Pihak Belanda sendiri menunjukkan sikap menghormati keputusan rakyat Papua Barat. PBB menyatakan bahwa Papua Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia dan dihapus dari daftar dekolonisasi PBB dengan disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB no 2504.

Sekarang kedua provinsi di Papua yakni Papua dan Papua Barat telah memeroleh otonomi khusus. Bantuan dana otonomi khusus yang telah diberikan oleh pemerintah pusat tidaklah kecil. Sudah bukan waktunya lagi untuk memermasalahkan integrasi Papua ke Indonesia. Orang-orang Papua yang tergabung dalam OPM sudah seharusnya menurunkan senjata dan kembali bersama-sama mengerahkan segala potensi untuk membangun Tanah Papua menuju masa depan yang cerah. Integrasi Papua sudah final. Saat ini sudah ada beberapa tokoh OPM yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan memeroleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain Nicolaas Jouwe dan Franzalbert Joku. Biarlah sebutan "Tanah Surga" tetap terus melekat dengan Tanah Papua di mana setiap orang dari berbagai suku bangsa dan agama hidup dalam damai dan hidup berdampingan.

Kebanggaan rakyat Papua terhadap Merah Putih

Masa Integrasi Adalah Masa Terindah bagi Timor Timur

Timor Timur, wilayah yang pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia, kini telah menjadi sebuah negara yang bernama "Timor Leste". Timor Timur awalnya merupakan wilayah jajahan Portugal hingga tahun 1975. Kemudian berintegrasi dengan Indonesia sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat Timor Timur saat itu. Selama Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, rakyat Timor Timur jauh lebih sejahtera dan lebih maju dibandingkan masa penjajahan Portugis dan setelah melepaskan diri dari NKRI. Timor Timur akhirnya lepas dari NKRI setelah diadakan referendum yang penuh kecurangan pada tahun 1999. Saat ini Timor Leste menjadi negara termiskin ke-7 di dunia.

Peta Timor Leste

Bendera Timor Leste

Masa Kolonial Portugis

Bangsa Portugis menjajah Timor Timur selama kurang lebih 450 tahun. Rakyat Timor Timur hidup dalam kemiskinan, sebagian besar rakyat buta huruf, dan penuh diskriminasi bahkan dalam pendiskriminasian penduduk pribumi dilarang menginjak jalan aspal. Sebuah diskriminasi yang dapat dinilai keterlaluan. Hanya ada sedikit sekali lulusan akademi yang dihasilkan bangsa Portugis selama menjajah Timor Timur. Orang-orang pada umumnya hanya tahu Ir. Mario Viegas Carrascalao. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis dan ilmuwan, di tahun 1861 pernah mencatat kondisi kota Dili sebagai pusat administrasi Timor Portugis : "Tempat paling miskin bahkan dibandingkan kota-kota termiskin di Hindia Belanda sekalipun. Tak ada tanda-tanda orang bercocok tanam atau peradaban di sekitarnya." Bisa dikatakan nasib bangsa Indonesia ketika dijajah Belanda lebih beruntung walaupun yang namanya penjajahan selalu tidak enak.

Pemberlakuan pemberian finta (upeti) kepada pemerintah kolonial Portugis menimbulkan kebencian di antara para liurai (raja setempat) dan pernah timbul perlawanan pada tahun 1710. Pemberontakan tahun 1710 ini memaksa orang-orang Portugis memindahkan pusat administrasi kolonialnya dari Lifau ke Dili untuk seterusnya sampai orang-orang Portugis hengkang dari bumi Lorosae pada tahun 1975. Pada tahun 1859, gubernur Timor Portugis Afonso de Castro membuat kebijakan tanam paksa yakni tanaman untuk diekspor khususnya kopi. Kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini menimbulkan perlawanan terhadap penjajah Portugis yang dipimpin oleh para liurai pada tahun 1861. Sistem kerja paksa kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Jose Celestino da Silva dalam bentuk pembangunan jalan. Di tahun 1908, Gubernur da Silva juga mengganti finta dengan pajak kepala.

Perlawanan liurai yang terbesar dan terakhir adalah perlawanan yang dipimpin oleh Dom Boaventura (liurai Manufahi). Dom Boaventura melanjutkan perlawanan ayahnya, Dom Duarte, yang dipaksa menyerah di tahun 1900. Ia mulai mengadakan perlawanan di tahun 1911. Pemerintah kolonial Portugis mengerahkan pasukan pribumi Timor Portugis ditambah pasukan yang didatangkan dari Afrika Timur Portugis (sekarang Mozambik). Perlawanan berhasil ditumpas pada tahun 1912. Diperkirakan 25 ribu orang tewas selama kampanye militer menumpas perlawanan Dom Boaventura. Sang liurai ditangkap dan diasingkan ke Pulau Atauro sampai akhir hidupnya. Kemudian pemerintah Timor Portugis memberikan kewenangan langsung kepada suco (desa) sebagai pemerintahan lokal. Dengan demikian, kekuasaan dan pengaruh para liurai menjadi kecil dan penjajah Portugis dapat mengontrol secara langsung hingga ke pedalaman.

Dom Boaventura dari Manufahi

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga (atau disebut juga Revolusi Anyelir) yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik mulai berdiri di Timor Timur : APODETI, FRETILIN, UDT, TRABALHISTA, KOTA. UDT (Uniao Democratica Timorense) menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. APODETI (Associacao Popular Democratica Timorense) menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. FRETILIN (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente) menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Dua partai kecil lainnya, KOTA (Klibur Oan Timor Aswain) menginginkan pemerintahan tradisional yang fokus pada kepemimpinan liurai sedangkan TRABALHISTA yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali. Secara garis besar, dua partai kecil ini sejalan dengan cita-cita APODETI.

Kerusuhan dan pertumpahan darah merebak ke seluruh bumi Lorosae. Dari sisi kekuatan senjata, FRETILIN merupakan fraksi yang terkuat sebab mendapat dukungan dari pasukan pribumi militer Timor Portugis. Pasukan FRETILIN memberikan perlawanan yang hebat baik terhadap pasukan UDT maupun pasukan APODETI. UDT akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tujuan utamanya memertahankan Timor Timur berada di bawah Portugal dan bersatu dengan APODETI untuk menghadapi FRETILIN. FRETILIN telah membantai puluhan ribu rakyat yang menginginkan Timor Timur bergabung dengan Indonesia termasuk beberapa tokoh APODETI. Gubernur Timor Portugis waktu itu (gubernur terakhir), Mario Lemos Pires, yang seharusnya bertanggung jawab memulihkan ketertiban dan keamanan justru mengevakuasi sebagian besar pasukan Portugis ke Pulau Atauro dan membiarkan koloni Portugal tersebut dalam kekacauan.

Pasukan FRETILIN di tahun 1975

FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan memroklamirkan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. APODETI, UDT, TRABALHISTA, dan KOTA segera mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari NKRI. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araujo (ketua APODETI) dan Francisco Xavier Lopes da Cruz (ketua UDT). Pernyataan sikap politik keempat partai diiringi dengan persiapan pembentukan pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi yang jumlahnya sekitar 40 ribu orang. Dari perbatasan NTT, pasukan yang terdiri dari para pengungsi ini kembali ke Timor Timur dan menyerang kedudukan pasukan FRETILIN secara bergerilya. Tak lama kemudian, TNI datang dan membebaskan Timor Timur dari kebiadaban FRETILIN. Upaya pembebasan itu dikenal dengan nama Operasi Seroja.

Masa Integrasi dengan Indonesia

Gabungan partai yang pro integrasi membentuk PSTT (Pemerintahan Sementara Timor Timur) dan mengangkat Arnaldo dos Reis Araujo sebagai gubernur pertama serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai wakil gubernur. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya UU no. 7 tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik karena provinsi Indonesia lainnya merupakan bekas wilayah jajahan Belanda, Timor Timur merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal. Presiden Soeharto menyebut bersatunya Timor Timur sebagai "kembalinya anak yang hilang".

Berbagai infrastruktur mulai dibangun di provinsi termuda itu, mulai dari jalan beraspal hingga bandara. Bangunan sekolah mulai dari tingkat SD hingga universitas dibangun di Timor Timur. Bandara Komoro (sekarang Bandara Nicolau Lobato) dibangun di Dili sehingga berbagai pesawat dapat mendarat dan terbang ke dan dari Timor Timur. Banyak subsidi dari dana APBN dicurahkan untuk memajukan provinsi termuda ini. GNP per kapita Timor Timur sebesar $1500 semasa integrasi. Presiden Soeharto juga memerintahkan pembangunan patung Kristus Raja yang menjadi ikon pariwisata Timor Timur dan simbol toleransi terhadap umat Katolik. Patung itu menjadi patung Yesus Kristus terbesar kedua di dunia setelah di Rio de Janeiro. Adalah suatu hal yang unik jika salah satu negara mayoritas Muslim terbesar memiliki patung Yesus Kristus terbesar kedua di dunia. Almarhum presiden kedua kita juga memerintahkan pendirian Monumen Integrasi berbentuk liurai dengan borgol yang terputus di kedua tangan untuk memeringati perjuangan heroik rakyat Timor Timur dari penjajahan Portugis hingga bersatu dengan Indonesia.

Patung Kristus Raja

Monumen Integrasi

Para transmigran berdatangan untuk menggerakkan roda perekonomian Timor Timur. Para guru dan dokter didatangkan sehingga tingkat kesehatan dan pendidikan rakyat Timor Timur meningkat dengan cepat dibanding masa kolonial Portugis. Penggunaan bahasa Portugis dihapuskan dan diganti bahasa Indonesia untuk mengintegrasikan masyarakat Timor Timur dengan masyarakat Indonesia lainnya. Namun masyarakat Timor Timur tidak begitu terkejut dengan penggunaan bahasa Indonesia berkat jasa-jasa para tokoh APODETI yang dahulu memromosikan bahasa Indonesia ke masyarakat Timor Timur. Tidak sedikit putra-putri Timor Timur yang melanjutkan studi hingga ke Pulau Jawa khususnya di Yogyakarta. Walaupun pihak separatis terus "menggonggong" menuduh TNI melakukan pembantaian terhadap orang-orang Timor Timur, ternyata ada banyak putra asli Timor Timur yang turut mengabdi menjadi prajurit TNI.

Namun PBB tidak pernah mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Setelah mencairnya Perang Dingin, Amerika Serikat dan Australia yang dahulu mendukung Indonesia untuk segera menyatukan Timor Timur kini menjegal Indonesia dengan berbalik menuduh Indonesia telah menduduki Timor Timur dan melakukan pelanggaran HAM berat. Suatu tindakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Australia dan Portugal membantu perjuangan diplomasi FRETILIN dan CNRT (Conselho Nacional de Resistencia Timorense, partai pecahan FRETILIN) sedangkan Indonesia harus berjuang sendiri. Untungnya ada beberapa negara mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia yaitu negara-negara ASEAN, Argentina, Arab Saudi, Irak, dll. Mengapa Australia dengan begitu munafik mendukung kemerdekaan Timor Timur? Karena Australia ingin menguasai ladang minyak di Celah Timor (Timor Gap). Australia dahulu mendukung proses integrasi Timor Timur ke Indonesia hanya karena takut bahaya komunis akan mencapai garis depan Australia jika Timor Leste merdeka sebab FRETILIN beraliran komunis.

Gerakan separatis semakin kuat dan kekacauan terjadi di seluruh Timor Timur. Untuk itu, ABRI segera membentuk berbagai kelompok milisi pro integrasi yang terdiri dari putra-putra asli Timor Timur. Nama-nama kelompok milisi yang dibentuk : Gadapaksi (Garda muda penegak integrasi), BMP (Besi Merah Putih), Saka, Sera, Mahidi (Mati hidup dengan Indonesia), Makikit, Halilintar, dll. Komando tertinggi kelompok-kelompok milisi tersebut berada di tangan Joao da Silva Tavares selaku panglima PPI (Pejuang Pro Integrasi). Para milisi siap menyerang pemberontak FALINTIL (Forcas Armadas da Libertacao Nacional de Timor Leste, sayap militer CNRT) dan para pendukung kemerdekaan dan menghancurkan tempat-tempat yang dianggap milik para pendukung kemerdekaan demi memertahankan integrasi. Salah satu aksi para milisi yakni mengepung dan menghancurkan rumah seorang tokoh CNRT, Manuel Viegas Carrascalao, sebab selama ini rumah tersebut dipakai untuk menampung 124 pendukung kemerdekaan. Di satu sisi, para pendukung kemerdekaan juga melakukan hal yang sama kepada para pendukung integrasi. Monumen Pancasila di Vikeke tidak luput menjadi salah satu sasaran pengrusakan kelompok pro kemerdekaan. Banyak warga sipil yang mengungsi ke perbatasan NTT untuk menghindari kekerasan yang terjadi di Timor Timur.

Milisi Besi Merah Putih (BMP)

Reruntuhan gedung koramil dan polsek di Metinaro yang dihancurkan kelompok pro kemerdekaan

Setelah rezim Orde Baru jatuh, tahun 1999, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum. Referendum tersebut berada di bawah tanggung jawab UNAMET (United Nations Mission in East Timor) dan dipenuhi dengan berbagai kecurangan. Perekrutan local staff diambil hanya dari orang-orang yang pro kemerdekaan atau yang akan memilih opsi merdeka. Sebagian besar lokasi TPS terletak di dekat pemukiman masyarakat pro kemerdekaan. Para orangtua dan saudara yang memiliki anak atau saudara anggota milisi pro integrasi dilarang memilih. Banyak orangtua yang dipaksa bahkan diancam untuk memilih opsi merdeka. Tanggal 5 Agustus 1999 di Bobonaro, salah seorang anggota UNAMET yang bertugas menerima pendaftaran berkata : "Kedatangan UNAMET hanya untuk bekerjasama dengan FALINTIL, bukan dengan Indonesia." Akibat dari ucapan ini, sempat terjadi keributan dengan pihak pro integrasi. Pernah juga terjadi kejadian di mana beberapa petugas Palang Merah asal Australia ditangkap karena membawa kartu referendum yang opsi merdeka telah dilubangi. Hasilnya 79% memilih merdeka, 21% memilih tetap bersatu dengan otonomi luas. Pertikaian kembali pecah pasca referendum karena para pendukung integrasi merasa kesal atas kecurangan yang terjadi selama referendum. Bagaimanapun Indonesia dengan terpaksa harus mengakui hasil referendum tersebut.

Masa Disintegrasi dari Indonesia

Timor Timur berada di bawah PBB hingga tahun 2002. Tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur resmi diakui kemerdekaannya secara internasional. Timor Timur menjadi sebuah negara dengan nama "Republik Demokratik Timor Leste". Kay Rala Xanana Gusmao menjadi presiden pertama dan Mari Bin Amude Alkatiri menjadi perdana menteri pertama negara itu setelah melepaskan diri dari NKRI tahun 2002.

Walaupun telah merdeka, rakyat Timor Leste tetap hidup dalam kemiskinan bahkan semakin melarat. GNP per kapita yang awalnya $1500 turun drastis menjadi $300. Penggunaan dolar AS sebagai mata uang Timor Leste menyebabkan standar hidup menjadi tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Australia akhirnya berhasil memeroleh keinginannya, ladang minyak Celah Timor. Berdasarkan perjanjian, 80% hasil dari ladang minyak tersebut untuk Australia dan hanya 20% untuk Timor Leste. Harga BBM di Timor Leste sangat mahal sehingga tidak jarang mobil-mobil orang Timor Leste "minum" premium bersubsidi di Timor Barat padahal mereka tidak pantas mendapatkan itu sebab mereka bukan lagi warga negara Indonesia.

Pemerintah Timor Leste menerapkan bahasa Portugis dan bahasa Tetum sebagai bahasa nasional tetapi bahasa Portugis yang lebih diutamakan. Dengan begitu, pemerintah Timor Leste telah "sukses" memundurkan Timor Leste hingga 30 tahun ke belakang. Dalam semalam rakyat Timor Leste menjadi buta bahasa karena pada faktanya hanya kurang dari 3% dari seluruh penduduk Timor Leste yang fasih menggunakan bahasa Portugis. Sebagian besar yang bisa berbahasa Portugis berasal dari generasi tua. Mayoritas penduduk Timor Leste justru fasih berbahasa Indonesia karena selama 24 tahun mereka hidup bersatu dengan Indonesia.

Akibat dari kebijakan bahasa itu, wajah pendidikan Timor Leste turut menjadi bobrok. Sekolah diliburkan selama sembilan bulan hanya untuk memberi kursus bahasa Portugis kepada para guru Timor Leste. Pemerintah juga menawarkan kepada para pelajar beasiswa untuk melanjutkan studi di Portugal. Hasilnya banyak di antara mereka yang gagal dalam studi. Mereka hanya mendapat pelatihan bahasa Portugis selama lima bulan sebelum berangkat ke Portugal. Untuk ujian saringannya saja menggunakan bahasa Indonesia.

Pertikaian antar etnis juga sering terjadi. Pada tanggal 8 Februari 2006, lebih dari 400 pasukan Timor Leste etnis Loro Monu melakukan aksi mogok sebagai aksi protes karena merasa didiskriminasi. Pemerintah memecat sebanyak 594 pasukan etnis Loro Monu. Para prajurit desertir di bawah Mayor Alfredo Alves Reinado segera melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Kerusuhan juga terjadi di seluruh penjuru Timor Leste. Ratusan bangunan dibakar dan dijarah, sementara 20 orang dilaporkan tewas dalam pertikaian antara etnis Loro Monu dan Loro Sa'e. Pemerintah Dili tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut hingga meminta bantuan militer Australia, Portugal, Selandia Baru dan Malaysia tetapi hanya tentara Australia yang datang.

Pasukan PBB pun akhirnya turun tangan menjaga keamanan dan ketertiban di Timor Leste. Tanggal 29 Mei 2006, ratusan orang berdemonstrasi di luar istana presiden sambil meneriakkan yel-yel anti PM Mari Alkatiri karena pemerintahannya dianggap gagal. Di hari yang sama, sebuah gudang pangan milik pemerintah di lain tempat turut dijarah. Pada tanggal 11 Februari 2008, Presiden Jose Manuel Ramos Horta nyaris terbunuh oleh tembakan anak buah Mayor Alfredo Reinado, Amaro da Costa. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya keamanan di Timor Leste. Mayor Alfredo Reinado sendiri tewas beberapa hari kemudian. Tugas pasukan PBB di Timor Leste berakhir pada bulan Desember 2012 dan keamanan dan ketertiban kembali diserahkan kepada pemerintah Timor Leste.

Pasukan Australia di Timor Leste

Bagaimanapun masa terindah atau masa kejayaan Timor Timur bukan pada saat merdeka tetapi pada saat integrasi dengan Indonesia. Mungkin ada banyak orang Timor Leste yang kini tengah merindukan masa-masa integrasi di mana mereka bisa hidup sejahtera. Akankah mereka suatu saat kembali bersatu dengan Ibu Pertiwi? Semoga.