Demi Keutuhan NKRI, Tiga Kelompok Hadang Demo Separatis Papua di Tiga Kota

Pada tanggal 3 Maret 2017, AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) dan FRI-West Papua (Front Rakyat Indonesia untuk West Papua) mengadakan demonstrasi serentak di tujuh kota di Indonesia sebagai dukungan kepada tujuh negara Pasifik yang membawa isu Papua ke Dewan HAM PBB. Ketujuh negara tersebut yakni Vanuatu, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon. Aksi solidaritas tersebut menyusul pidato dari menteri kehakiman dan pembangunan masyarakat Vanuatu Ronald Kay Warsal yang mewakili tujuh negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan Papua Barat di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34.

Berbeda dengan AMP, FRI-West Papua merupakan organisasi yang terdiri dari orang-orang Indonesia non Papua yang mendukung upaya pemisahan Papua dari NKRI. "Keanggotaan kami orang-orang Indonesia walaupun kami tetap akan bekerjasama dengan orang-orang Papua, dengan organisasi Papua, dari segi mobilisasi massa maupun di dalam informasi, komunikasi," kata juru bicara FRI-West Papua, Surya Anta Ginting, dalam pernyataan pers di kantor LBH, Jakarta. Surya Anta Ginting juga mengajak masyarakat pendatang yang bermukim di Tanah Papua untuk mendukung perjuangan para pendukung kemerdekaan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Demonstrasi serentak yang diadakan di Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Malang, Taliabu, dan Ternate ini tidak berjalan tanpa halangan. Di Jakarta, Yogyakarta, dan Malang, mereka dihadang oleh berbagai kelompok yang siap membela keutuhan NKRI. Berikut adalah kelompok-kelompok yang menghadang demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua tanggal 3 Maret 2017 lalu :

Pemuda Pancasila dan Paksi Katon (Yogyakarta)

"Hidup mahasiswa Papua! Hidup perempuan Papua! Hidup rakyat Papua yang melawan!" teriak salah satu anggota dari FRI-West Papua mengawali orasinya. "Kami, rakyat Indonesia, mendukung penuh kebebasan rakyat Papua untuk merdeka atas tanah mereka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini!" ujar tegas salah satu orator. Teriknya matahari tidak membuat massa orasi lelah dan mereka terus berorasi menyampaikan pendapat mereka di depan massa.

Sejak pagi pukul 07.30 WIB, kepolisian sudah siaga di beberapa titik. Di depan Asrama Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, empat mobil sabhara diparkirkan. Kemudian di Bundaran Universitas Gajah Mada dilengkapi dengan mobil tahanan, motor, serta mobil patroli lalu lintas. Sebelum massa aksi turun ke jalan, polisi terlebih dulu berada di titik kumpul seperti yang diajukan massa aksi kepada kepolisian.

Jumlah massa aksi sekitar 50 sampai 60 orang. Aksi demo dimulai sejak pukul 09.30 WIB membagikan selebaran di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Kemudian massa aksi beranjak menuju Bundaran UGM pada pukul 10.00 WIB. Ketika massa pendemo tiba di Bundaran UGM, sejumlah aparat kepolisian dan massa Pemuda Pancasila dan Paksi Katon telah berada di sana menunggu kedatangan mereka.

Pada pukul 10.09 WIB, Pemuda Pancasila menahan seorang anggota AMP yang sedang sibuk membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Kejadian ini membuat situasi memanas. Namun pihak kuasa hukum LBH Yogyakarta meminta kepada pihak kepolisian untuk mengamankan situasi tersebut. Mahasiswa yang bernama Decki Derek Degei ini juga mengenakan slayer bermotif Bintang Kejora yang merupakan simbol OPM ketika beraksi. Selain selebaran-selebarannya dirampas, Degei sempat terkena pukulan dari beberapa anggota Pemuda Pancasila.

Setelah situasi mulai reda, jalan yang sempat macet beberapa menit mulai lancar. Melalui koordinator aksi, AMP dan FRI-West Papua membacakan pernyataan sikap di Bundaran UGM. Teriakan "Pancasila!" dan "NKRI!" muncul dari massa Pemuda Pancasila untuk menandingi teriakan "Papua merdeka!" dari massa pendemo. Lalu massa aksi diarahkan oleh kepolisian masuk menuju kampus UGM. Aparat kepolisian, Pemuda Pancasila, dan Paksi Katon mengawal massa aksi sampai masuk ke dalam lingkungan kampus UGM.

Massa AMP dan FRI-West Papua berorasi di Bundaran Universitas Gajah Mada

Kepolisian, Pemuda Pancasila, dan Paksi Katon mengawal massa AMP dan FRI-West Papua

Gerakan Mahasiswa Indonesia Timur Bersatu (Jakarta)

Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua berjalan menuju kantor perwakilan PBB di Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik yang meminta penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM dimasukkan dalam sidang PBB," ujar Samsi, koordinator aksi FRI-West Papua di Jakarta, lewat telepon kepada media Jubi.

Frans Nawipa, salah seorang pengunjuk rasa sekaligus aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, mengatakan bahwa pernyataan tujuh negara itu penting untuk memerkuat perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri. "Indonesia telah meratifikasi berbagai aturan hukum internasional tapi kenyataannya nol besar," teriak salah seorang demonstran seperti yang dilaporkan oleh BBC Indonesia.

Para demonstran berjumlah sekitar 50 orang ini sempat dihadang oleh kelompok Gerakan Mahasiswa Indonesia Timur Bersatu yang telah berada lebih dulu di pintu gerbang gedung perwakilan PBB. Sebaliknya mereka meneriakkan tuntutan anti intervensi asing dalam kasus Papua. Mereka menilai pihak asing banyak mengeksploitasi isu separatisme di Papua untuk memecah belah NKRI. Mereka juga meminta masyarakat Papua tidak terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan sekelompok orang yang ingin memisahkan Papua dari NKRI.

Massa AMP dan FRI-West Papua berjalan menuju kantor perwakilan PBB di Jakarta

Sejumlah mahasiswa Indonesia Timur di Jakarta hadang massa pendukung Papua merdeka

Pondok Pesantren Darul Hikmah (Malang)

Lima orang berpakaian serba warna putih berdiri di hadapan puluhan demonstran yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka membawa dua bendera Merah Putih, satu dibentangkan di tangan dan satu dipasang di tiang. Mereka mengaku berasal dari Pondok Pesantren Yayasan Darul Hikmah An-Nawawi, kelurahan Kebonsari, kecamatan Sukun. Mereka bukan para kyai atau ustad melainkan para santri di pondok pesantren tersebut.

Salah satu santri, Hadi Widianto, mengaku aksi mereka berlima untuk menghadang aksi demo dari elemen AMP dan FRI-West Papua. "Aksi ini untuk menghadang aksi mereka," ujar Hadi. Meskipun mereka menghadang, kedua kelompok massa berdiri cukup berjauhan berjarak sekitar tujuh meter. Kelima santri itu hanya membentangkan bendera sambil menghadap massa pendemo AMP dan FRI-West Papua. Kelima santri tidak berorasi walaupun mereka membawa megafon.

Di sisi seberang, para mahasiswa Papua berorasi menyerukan tuntutan mereka. Hingga demonstrasi berakhir, tidak terjadi gesekan dari keduanya. Dalam akhir orasinya, massa pendemo membacakan pernyataan sikapnya, antara lain menuntut PBB dan rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusut tuntas aktor politik yang mendalangi konflik sengketa pilkada Intan Jaya, meminta hak penentuan nasib sendiri dan penutupan Freeport, serta menarik TNI dan POLRI baik organik maupun non organik dari Tanah Papua.

"Karena aksi mereka berpotensi memecah belah NKRI," jawab Hadi singkat saat ditanya tujuan aksi mereka. Hadi menambahkan aksi lima orang santri itu atas intruksi sang kyai. Berdasarkan berita yang dilansir oleh media Duta Masyarakat, aksi dari para santri ini sempat membuat keder massa pendemo yang memilih mengatur jarak dan terus secara bergantian lakukan orasi. Pihak kepolisian tidak mau kecolongan saat dua massa berhadapan dan lakukan penjagaan aksi demo tersebut.

Lima santri hadang massa pendukung Papua merdeka di Malang

Benarkah Belanda Tidak Menjajah Papua? : Sebuah Analisa atas Argumentasi OPM (Bagian 2)

Saat ini kita telah memasuki era globalisasi di mana kehidupan modern telah sedikit banyak menggeser gaya hidup lokal pada sebagian besar masyarakat dunia. Namun apakah Anda menyadari bahwa setiap negara kini tidak hanya berlomba-lomba mengembangkan teknologi tetapi juga berlomba-lomba menggali masa lalu mereka? Berkat kemajuan teknologi informasi, kini kita dapat belajar sejarah hanya dari sebuah layar monitor. Secara tidak langsung romantisme masa lalu pun mulai tumbuh di sejumlah negara. Orang-orang Korea membanggakan masa pemerintahan Raja Sejong, orang-orang Makedonia membanggakan masa pemerintahan Raja Alexander III, orang-orang Italia membanggakan Kekaisaran Roma-nya, dan orang-orang Meksiko membanggakan Kekaisaran Aztek-nya. Bagaimana dengan orang-orang Indonesia? Orang-orang Indonesia membanggakan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kekuatan maritim di Asia. Selain faktor ekonomis untuk meningkatkan industri pariwisata, alasan pemerintah berbagai negara menggali masa lalu mereka adalah faktor psikologis yaitu menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain di dunia bahwa bangsanya telah mengenal peradaban sejak lama dan patut dikagumi oleh bangsa-bangsa lain.

Wilayah Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kekuatan maritim di Asia

Raja Sejong yang menemukan huruf Hangul dan mendorong perkembangan sains dan teknologi di Korea

Raja Alexander III (Alexander Agung) yang menaklukkan Yunani, Asia Kecil, Persia, dan Mesir

Bagaimana dengan romantisme masa lalu OPM? Mereka sangat membanggakan masa kolonial Belanda-nya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gambar-gambar masa kolonial Belanda yang sering mereka tampilkan di media sosial. Sungguh miris ketika sebuah bangsa sangat bangga dengan masa kolonialnya. Ketika bangsa-bangsa lain menganggap masa kolonial sebagai masa kegelapan, OPM justru menganggapnya sebagai masa keemasan. Menurut Fabiano de Fouw, orang-orang Papua zaman dulu adalah orang-orang yang jahat dan suka memakan manusia tetapi mereka berubah menjadi baik setelah menerima Injil. Ia sendiri justru tanpa merasa malu menganggap nenek moyangnya adalah manusia-manusia yang primitif dan tidak mengenal peradaban. Muncul sebuah pertanyaan di benak saya : "Andaikata Papua berhasil lepas dari Republik Indonesia, bagaimana mereka nanti menyusun kurikulum mata pelajaran sejarah Papua Barat?" Maka akan terjadi apa yang saya sebut sebagai "kekosongan sejarah" yang sangat besar dari masa prasejarah hingga abad ke-19. Suatu hari nanti cepat atau lambat akan ada siswa yang bertanya : "Apa yang terjadi di Papua pada abad ke-1 hingga abad ke-18?" Guru-guru sejarah yang sudah dicuciotak oleh OPM tidak akan bisa menjawab kecuali kata "tidak tahu".

Hal ini berbeda dengan sejarah versi NKRI yang menganggap orang-orang Papua telah mengenal peradaban jauh sebelum masuknya Injil. Orang-orang Papua telah mengenal perdagangan, militer, dan pemerintahan sebelum orang-orang Belanda datang. Ini dibuktikan dengan adanya catatan seorang musafir asal Tiongkok yang bernama Chau Yu-kua dan penemuan keramik-keramik kuno asal Tiongkok di dasar laut di sekitar Papua yang menunjukkan telah ada hubungan dagang antara Papua dengan Tiongkok sejak ratusan tahun sebelum masuknya Injil di Tanah Papua. Pulau Papua dikenal oleh para saudagar Tionghoa dengan nama "Tung-ki". Kemudian Antonio de Abreu dan Francisco Serrao asal AL Portugal juga mencatat adanya pasukan asal Papua dalam tentara Kesultanan Tidore pada saat perang antara Kesultanan Tidore yang dibantu bangsa Spanyol melawan Kesultanan Ternate yang dibantu bangsa Portugis. Papua tidak menjadi bagian dari sejarah Indonesia semenjak penyerahan Papua Barat tahun 1963 tetapi sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Gap atau "kekosongan sejarah" Papua versi NKRI jauh lebih kecil dibandingkan versi OPM. Dari sini kita dapat melihat bahwa sejarah Papua versi NKRI lebih berisi dan lebih beradab tanpa menafikan perlunya bukti-bukti sejarah yang mendukung.

Menurut OPM, orang-orang Papua mengenal peradaban berkat kedatangan orang-orang Belanda. Apakah bangsa Tionghoa membutuhkan bangsa lain untuk membangun Tembok Raksasa? Apakah bangsa Mesir membutuhkan bangsa lain untuk membangun piramida? Apakah bangsa Maya membutuhkan bangsa lain untuk mengenal ilmu perbintangan? Apakah bangsa Yunani membutuhkan bangsa lain untuk mengenal ilmu filsafat? Mereka tidak butuh bangsa lain! Akan tetapi, ini tidak berlaku bagi OPM. Jangankan membangun struktur-struktur bangunan yang setara Koloseum atau Angkor Wat, bendera dan lagu kebangsaan saja mereka dibikinkan bangsa Belanda! Dalam salah satu video presentasi Benny Wenda di Youtube terlihat tulisan di slide-nya "Dutch gave Papuans flag and national anthem". Ini sebenarnya yang punya niat untuk bikin negara orang Papua atau orang Belanda? Kalau mereka memang niat untuk bikin negara sendiri, mengapa mereka tidak bikin bendera dan lagu kebangsaan sendiri?

Slide presentasi Benny Wenda ketika menjadi pembicara di Afrika Selatan

John Anari sebagai seorang aktivis Papua merdeka juga suka bernostalgia mengenang masa kolonial Belanda yang menurutnya adalah masa yang indah. Pemimpin WPLO (West Papua Liberation Organization) ini mengklaim bahwa dirinya sebagai pejuang Papua merdeka yang telah menjadi pembicara di tingkat PBB. Pria yang suka memakai topi PVK (Papoea Vrijwilligers Korps, korps sukarelawan bentukan kolonial Belanda yang terdiri dari para pemuda asli Papua) ini juga mengklaim dirinya telah melakukan banyak penelitian. Silakan kalau mau bikin klaim, tidak ada yang melarang. Bahkan ia mau mengklaim dirinya sebagai nabi baru pun juga tidak masalah. Namun ia perlu tahu bahwa setiap klaim harus diuji kebenarannya. John Anari dalam bukunya "Analisis Penyebab Konflik Papua dan Solusinya secara Hukum Internasional" yang diterbitkan di tahun 2011 dalam Bab V : Zaman Penjajahan Jepang dan Perang Dunia II halaman 102 menulis :

"Keharmonisan yang terjadi selama pemerintahan Belanda akhirnya sirna akibat kedatangan Jepang. Akibatnya banyak penduduk asli Papua sangat tidak senang dengan kehadiran bangsa Jepang ini. Walaupun tidak disambut baik oleh warga Papua, Jepang tetap memaksakan rakyat bekerja secara paksa untuk kepentingan mereka sehingga banyak penduduk asli Papua yang dipotong tangannya akibat tidak mau bekerja untuk kepentingan Jepang.

Kenyataan ini sangat berbeda dengan di Jawa yaitu di mana banyak warga Jawa menyambut baik kedatangan Jepang karena mereka sangat anti Belanda akibat penjajahan yang dilakukannya.

Dari hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa bangsa Belanda tidak menjajah bangsa Papua seperti yang dialami bangsa Indonesia."

Benarkah demikian? Pendapat John Anari secara tidak langsung dibantah oleh A. Ibrahim Peyon dengan bukunya yang berjudul "Kolonialisme dan Cahaya Dekolonisasi di Papua Barat". Meskipun saya memiliki sejumlah kritik atas bukunya, bagi saya Ibrahim Peyon adalah pendukung Papua merdeka yang paling pintar yang pernah saya kenal. Pria lulusan Universitas Cenderawasih Jurusan Antropologi tahun 2002 ini berbeda dari sebagian besar simpatisan maupun pemimpin OPM. Dia menganggap bangsa Belanda adalah bangsa penjajah. Pengajar tetap di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih ini mencatat banyak pemberontakan rakyat Papua melawan penjajahan Belanda : pemberontakan Saumira di Pulau Yapen (1925), pemberontakan Wasyari Faidan di Kepulauan Raja Ampat (1931), pemberontakan Wasbesren di Pulau Batanta (1934), pemberontakan Pamai Yakadewa di Hollandia, pemberontakan Angganita Manufandu dan Stevanus Simopiaref di Biak (1938-1943), pemberontakan Zakeus Pakage di Paniai (1954), pemberontakan Marindi di Pulau Kolepom (1959), dll. Jadi tidak benar pernyataan John Anari bahwa hubungan antara pemerintah kolonial Belanda dengan rakyat Papua terjalin harmonis. Selain itu, dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa ternyata seorang pembicara di tingkat PBB mampu dikalahkan oleh seorang antropolog lulusan Universitas Cenderawasih.

Buku "Kolonialisme dan Cahaya Dekolonisasi di Papua Barat" karya A. Ibrahim Peyon

Baiklah, kalau memang Belanda menyejahterakan rakyat Papua dan membangun Papua dengan hati, mengapa mereka tidak berjuang saja untuk menjadikan Papua Barat sebagai bagian dari Kerajaan Belanda kembali? Bukankah menurut mereka sejarah telah membuktikan bahwa rakyat Papua hidup sejahtera di bawah pemerintahan Belanda? Bukankah belum terjamin bahwa rakyat Papua akan hidup sejahtera ketika Papua Barat menjadi negara sendiri? Jika Anda adalah seorang pejuang kemerdekaan sejati, maka memerjuangkan Papua tetap bersama NKRI adalah pilihan yang tepat. Berbeda dari negara-negara tetangganya Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Australia, Indonesia di dalam sejarahnya mengenal apa yang disebut sebagai "perang kemerdekaan" (war of independence). Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil pemberian penjajah, melainkan hasil perjuangan dengan mengorbankan banyak darah. Republik Indonesia adalah negara yang lahir dari semangat persatuan yang dipadukan dengan semangat anti kolonialisme dan imperialisme. Sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah quote hasil pemikiran saya sendiri :

"Perbudakan yang paling mengerikan bukanlah ketika tangan dan kaki kita telah dirantai melainkan ketika pikiran dan hati kita telah dirantai."

- Mozes Adiguna Setiyono -

Benarkah Belanda Tidak Menjajah Papua? : Sebuah Analisa atas Argumentasi OPM (Bagian 1)

"Belanda tidak pernah menjajah Papua, Indonesia yang menjajah Papua", demikian salah satu argumentasi yang paling sering saya temui ketika berdebat dengan para simpatisan OPM di media sosial Facebook. Beberapa akun Facebook yang saya ingat pernah mengatakan bahwa Belanda bukan bangsa penjajah, antara lain Catatan dari Papua, Fabiano de Fouw, John Anari, Temar Aya, Mateus Singpanky, dan Papua Putra. Ini adalah salah satu argumentasi paling konyol yang sering dilontarkan oleh para simpatisan OPM. Sebelumnya saya sudah membahas secara singkat argumentasi yang mengatakan bahwa Belanda tidak menjajah Papua. (Baca lebih lanjut : http://mozesadiguna95.blogspot.co.id/2016/03/lima-argumentasi-paling-konyol.html) Akan tetapi, saya sebagai penulis merasa membutuhkan artikel khusus untuk memberikan analisis yang lebih dalam dan tuntas sebagai kritikan atas argumentasi mereka yang satu ini.

Sekarang Anda silakan membuka Google Image dan ketik "Netherlands East Indies map". Gambar-gambar yang ditampilkan tentu tidak semuanya sesuai harapan. Yang harus kita cari adalah peta-peta antik terbitan di bawah tahun 1949. Kalau mau lebih akurat, Anda bisa mencari dengan kata kunci dalam bahasa Belanda "Nederland Indie kaart". Saya tidak menggunakan peta-peta vektor sebagai barang bukti mengingat peta vektor dapat dikarang sesuka hati desainernya. Peta-peta antik akan menggambarkan wilayah Netherlands East Indies atau Hindia Belanda terbentang dari ujung barat Sumatra hingga Papua sebelah barat. Gambar-gambar dari berbagai sumber ini sudah mematahkan argumen mereka yang baik yang mengatakan bahwa Papua tidak pernah menjadi koloni Belanda maupun Papua menjadi koloni yang terpisah dari Hindia Belanda. Papua baru menjadi koloni sendiri setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda tahun 1949 sehingga dalam peta manapun tidak akan pernah ditemukan wilayah koloni Netherlands East Indies berdampingan dengan wilayah koloni Netherlands New Guinea.

Wilayah New Guinea bagian barat diberikan warna yang sama dengan wilayah Hindia Belanda lainnya dan tidak ada garis pemisah di antaranya

Warna-warna yang berbeda menunjukkan provinsi-provinsi di dalam wilayah Hindia Belanda

Luas wilayah Hindia Belanda dibandingkan dengan luas Benua Eropa

Kalau bukan untuk menjajah, untuk apa bangsa Belanda datang ke Tanah Papua? Menurut Catatan dari Papua, Fabiano de Fouw, dan Temar Aya, orang-orang Belanda datang untuk menyebarkan Injil di Tanah Papua. Jika orang-orang Belanda datang hanya untuk menyebarkan Injil, mengapa mereka mendirikan pemukiman untuk orang-orang Belanda, membuka lahan pertanian dan pertambangan, merekrut orang-orang pribumi sebagai prajurit Belanda, dan menjadikan Papua sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Belanda? Ludwig Ingwer Nommensen sebagai seorang misionaris asal Jerman tidak pernah mengklaim wilayah Sumatra bagian utara sebagai koloni Jerman dan rakyat Batak sebagai subjek Kekaisaran Jerman. Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler yang menyebarkan Kabar Keselamatan di Papua juga tidak pernah mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayah Kekaisaran Jerman bahkan diceritakan bahwa mereka terlebih dulu meminta izin kepada sultan Tidore sebelum menginjakkan kaki di Papua. Jadi sudah jelas bahwa orang-orang Belanda datang dengan motivasi 3G (gold, gospel, glory) sama halnya dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya.

Papua Putra mengatakan bahwa Belanda tidak menjajah Papua bahkan bekerjasama melawan Indonesia karena mungkin sama-sama Kristen. Yang membuat rakyat Papua menjadi mayoritas Kristen adalah orang-orang Belanda sendiri. Sebelum orang-orang Belanda datang ke Papua, rakyat Papua di pegunungan semuanya masih menganut animisme dan rakyat Papua di pesisir mayoritas masih beragama Islam. Carl Ottow dan Johann Geissler memang merupakan pelopor penyebaran Injil di Papua tetapi jumlah jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus masih relatif sedikit pada masa pelayanan mereka. Orang-orang Filipina dan Spanyol sama-sama mayoritas beragama Katolik. Akan tetapi, orang-orang Filipina tetap menganggap orang-orang Spanyol sebagai penjajah. Jadi yang mereka terima hanya agama Katolik-nya, bukan orang-orang Spanyol-nya. Lebih parahnya lagi komentar dari Mateus Singpanky yang mengatakan bahwa orang-orang Belanda adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan macam apa yang suka mengadu domba? Bukankah di Alkitab disebutkan bahwa anak-anak yang membawa damai justru yang disebut sebagai "anak-anak Allah"? Jadi mereka ini utusan Tuhan atau utusan Iblis?

Screenshot komentar Mateus Singpanky di salah satu grup di Facebook

Catatan dari Papua juga mengatakan bahwa Indonesia dan Papua tidak bisa bersatu karena perbedaan ras. Jika masalahnya adalah perbedaan ras, bukankah warna kulit orang Belanda jauh lebih kontras dengan orang Papua dibandingkan warna kulit orang Melayu dengan orang Papua? Lagi-lagi dia memberikan jawaban bahwa selama di bawah pemerintahan Belanda orang-orang Papua diperlakukan dengan baik. Lalu dia juga mengatakan selama pemerintahan Belanda di atas Tanah Papua hanya ada satu orang Papua yang tewas dibunuh oleh tentara Belanda. Data dari mana dia bisa mengatakan seperti itu? Tidak hanya sumber data yang tidak jelas dan terkesan hanya karangan dia semata, mental inferioritas juga telah tertanam kuat di benak saudara kita ini.

Para aktivis Papua merdeka seringkali menghubungkan perjuangan mereka dengan perjuangan bangsa-bangsa kulit hitam lainnya. Keberadaan mereka ini sungguh mencederai perjuangan bangsa-bangsa kulit hitam lainnya. Ketika orang-orang Etiopia berjuang mati-matian memertahankan negaranya dari invasi Italia, orang-orang Kenya melancarkan pemberontakan Mau-Mau melawan kolonialisme Inggris, orang-orang kulit hitam Amerika berdemo menuntut hak-hak sipil, eh malah para aktivis Papua merdeka malah hidup enak saat masa kolonial Belanda. Ketika orang-orang Aborigin mengatakan orang-orang kulit putih membantai mereka seperti binatang, orang-orang Kongo menceritakan kekejaman raja Belgia yang suka memotong tangan budaknya, orang-orang Afrika Selatan meneriakkan penghapusan sistem apartheid, eh malah para aktivis Papua merdeka menceritakan betapa baiknya bangsa Belanda. Jadi mereka ini pejuang kemerdekaan sejati atau kolaborator penjajah yang sakit hati?

Para prajurit Etiopia yang siap memertahankan negara mereka dari invasi Italia

Para pemberontak Mau-Mau yang berjuang melawan kolonialisme Inggris di Kenya

Orang-orang Papua (barisan belakang) yang mau berperang bagi ratu Belanda

Lorosae yang Terlupakan : Sebuah Puisi untuk 40 Tahun Integrasi Timor Timur

Empat puluh tahun telah berlalu

Merah Putih tidak lagi berkibar di atasmu

Pemerintahku telah melupakanmu

Kisahmu telah dihapus dari buku sejarahku

Arnaldo Araujo, siapakah dia?

Joao Tavares, masihkah ada yang ingat namanya?

Maafkan nama kalian tidak lagi diingat

Pemerintahku lebih suka mencium pengkhianat

Kisahmu mulai hilang ditiup oleh waktu

Namun aku terus bercerita tanpa jemu

Sebuah kisah yang sangat indah dan berharga

Yang tidak seharusnya dilupakan oleh generasi muda

Ah apa dayaku

Tidak akan ada yang mendengarkan suaraku

Aku hanyalah seorang warga biasa

Yang berjuang demi persatuan Indonesia

Lima Argumentasi Paling Konyol Organisasi Papua Merdeka

Segala sesuatu yang kita yakini dan lakukan tentu memiliki alasan. Hanya orang yang tidak waras yang tidak tahu alasannya mengapa ia berbuat sesuatu. Sebagai contoh, saya makan ayam goreng. Tentu saja ada alasan di balik saya makan ayam goreng. Misalkan saja saya makan ayam goreng karena ayam goreng adalah makanan favorit saya atau bisa jadi saya terpaksa makan ayam goreng karena tidak ada pilihan makanan lain pada saat itu. Begitu pula mengapa saya mendukung NKRI tentu juga ada alasannya. Seringkali kata "debat" dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Padahal melalui debat kita dapat belajar untuk berpikir kritis dan perdebatan membuat pola pikir kita semakin dewasa dan mampu menerima pendapat orang lain. Debat menjadi sesuatu yang negatif ketika debat tersebut telah menjadi debat kusir bahkan sudah bercampur berbagai macam kata makian. Saya sudah sering berdebat dengan para pendukung OPM di media sosial Facebook. Seringkali mereka hanya bisa mencaci maki lawan bicaranya ketika mereka telah terpojokkan. Berikut ini adalah lima argumen OPM yang paling konyol yang paling sering saya temui :

Belanda tidak menjajah Papua

Argumentasi ini dapat langsung menghilangkan rasa simpatik orang-orang Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Papua yang mungkin sempat muncul. Orang-orang Indonesia dapat langsung mengambil kesimpulan bahwa OPM bukanlah pejuang kemerdekaan sejati, melainkan kolaborator penjajah yang sakit hati. Bagi seorang pejuang kemerdekaan sejati, kemerdekaan harus direbut dengan tangan sendiri, bukan menunggu diberi. Tidak ada penjajah yang lebih baik, semua penjajah sama-sama buruk. Pernahkah Anda terpikirkan mengapa Benny Wenda tidak pernah melakukan kampanye Papua merdeka di Etiopia dan Haiti? Selain tidak akan dapat banyak uang karena Etiopia dan Haiti adalah negara miskin, alasannya juga karena kampanye Papua merdeka akan menjadi bahan tertawaan di sana. Etiopia dan Haiti merupakan simbol perlawanan bangsa kulit hitam terhadap penjajahan bangsa kulit putih. Orang-orang Etiopia bangga akan negaranya karena menjadi satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa sedangkan orang-orang Haiti bangga akan negaranya karena menjadi republik kulit hitam pertama di dunia setelah peristiwa Revolusi Haiti yang merupakan pemberontakan budak terbesar kedua dalam sejarah umat manusia setelah pemberontakan Spartacus terhadap Imperium Romawi. Sebenarnya mereka bisa dengan mudah mengatakan "Belanda juga adalah penjajah bagi bangsa Papua" dan memotong sebuah perdebatan. Akan tetapi, mereka malah memilih ngotot membela Belanda bahkan memuji-muji Belanda yang justru berakibat munculnya sikap antipati dari orang-orang Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Papua untuk selama-lamanya.

Pertempuran Vertieres, pertempuran terakhir dalam sejarah Revolusi Haiti

Papua merdeka, Indonesia langsung jatuh miskin

Ini adalah argumentasi orang-orang yang buta geografi. Yang mereka tahu hanya Pulau Papua yang kaya akan sumber daya alam. Lebih lucunya lagi, semua pendatang yang tinggal di Papua mereka sebut sebagai "orang Jawa". Padahal para pendatang tersebut ada bermacam-macam etnis selain Jawa, antara lain Bugis, Bali, Batak, Manado, dan Ambon. Jika Anda masih ingat pelajaran geografi, Anda pasti ingat penjelasan Aceh sebagai provinsi yang kaya akan gas alam, Kalimantan Timur sebagai provinsi yang kaya akan batu bara, dan Bangka Belitung sebagai provinsi yang kaya akan timah. Tambang minyak bumi di luar Papua ada di Cepu, Cirebon, Wonokromo, Tarakan, Palembang, dan Jambi. Tambang emas di luar Papua ada di Batu Hijau, Simau, Tasikmalaya, dan Meulaboh. Toraja, Gayo, dan Flores juga merupakan daerah-daerah penghasil kopi yang telah menembus pasar mancanegara. Belum ditambah industri pariwisata Indonesia yang kini sedang berkembang pesat. Jadi tidak masuk akal jika kita mengatakan Indonesia langsung jatuh miskin begitu Papua lepas dari Indonesia. Kita tidak ingin Papua lepas dari NKRI bukan karena ingin mengeksploitasi kekayaan alamnya tetapi secara historis Papua memang sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Andaikata Pulau Papua setandus Gurun Sahara pun, kita tetap ingin Papua menjadi bagian dari NKRI.

Mata uang kolonial dianggap sebagai mata uang nasional

Mata uang kolonial Belanda yang diklaim OPM sebagai mata uang Papua Barat

Jika ini adalah mata uang Papua Barat, mengapa wajah-wajah yang terpampang adalah wajah orang-orang kulit putih? Mengapa bukan wajah tokoh-tokoh OPM seperti Markus Kaisiepo, Ferry Awom, atau Kelly Kwalik? Jika kita lihat mata uang Filipina, maka yang terpampang di sana adalah wajah Jose Rizal, Emilio Aguinaldo, dan Apolinario Mabini, bukan wajah Ferdinand Magellan atau Raja Felipe II. Jika kita lihat mata uang Amerika Serikat, maka yang terpampang di sana adalah wajah George Washington, Alexander Hamilton, dan Benjamin Franklin, bukan wajah Raja George III. Tentu kalau hal ini disampaikan di depan orang-orang asing, mereka juga pasti tertawa terbahak-bahak. Semua orang langsung tahu lembar uang di atas merupakan mata uang kolonial Belanda di Papua Barat cukup dengan melihat tulisan "Nederlands Nieuw Guinea".

Pernahkah Anda menyebut mata uang ini sebagai mata uang Republik Indonesia?

Indonesia melakukan genosida terhadap penduduk asli Papua

Memangnya apa sih arti dari kata "genosida"? Menurut KBBI, genosida berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Menurut mereka, bukti pemerintah Indonesia melakukan genosida adalah jumlah pertumbuhan penduduk Papua yang terlihat lambat. Menurut mereka seharusnya penduduk asli Papua sudah mencapai 5 juta jiwa bukan 2 juta jiwa karena penduduk Papua Nugini sudah mencapai 5 juta jiwa. Pertanyaannya apakah mereka ini juga sudah menghitung orang-orang Papua yang tinggal di luar Papua? Lagipula tidak bisa bikin banyak anak kok orang lain yang disalahkan? Coba Anda pikirkan, lucu tidak sih kalau ada suami istri yang tidak bisa bikin anak malah ketua RT yang disalahkan? Filep Karma sendiri yang juga menggebu-gebu mengatakan bahwa terjadi genosida di Papua bukannya menikah dengan sesama orang Papua dan bikin anak-anak Papua sebanyak mungkin ternyata malah menikah sama orang Jawa. Sungguh munafik! Kalau memang benar-benar terjadi genosida di Papua, bagaimana bisa yang jadi gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua dan Papua Barat adalah orang-orang asli Papua? Bagaimana bisa ada beberapa orang Papua yang jadi menteri Republik Indonesia? Lebih lucunya lagi, sudah tahu terjadi "genosida" bukannya sembunyi mereka malah bikin akun Facebook dan memasang foto wajahnya sebagai profile picture.

Inikah salah satu bukti adanya genosida?

Kalau benar terjadi genosida, mana mungkin ada orang asli Papua jadi gubernur?

Semua orang asli Papua adalah OPM

OPM ternyata tidak bisa membedakan mana etnis mana organisasi. OAP adalah sebuah etnis sedangkan OPM adalah sebuah organisasi. Sekarang pertanyaan saya apakah semua orang Muslim di Indonesia adalah FPI? Apakah semua orang kulit putih di Amerika Serikat adalah Ku Klux Klan? Jawabannya adalah "tidak". Kita melihat tidak kalah banyak orang-orang Muslim yang membenci FPI dan orang-orang kulit putih yang membenci KKK. Begitu pula dengan orang-orang Papua, pasti ada orang-orang Papua yang membenci OPM. Seperti yang kita ketahui, OPM adalah organisasi yang dibentuk oleh budak-budak Belanda yang sakit hati karena majikan mereka diusir dari Tanah Papua. Mungkin mereka tidak diperbudak secara fisik tetapi mereka diperbudak secara mental oleh Belanda. Buktinya mereka tidak menganggap Belanda sebagai penjajah. Mereka telah dibentuk dengan pemikiran bahwa mereka adalah bangsa inferior sehingga membutuhkan bangsa Belanda untuk memerkenalkan mereka dengan peradaban seolah mereka tidak mampu membangun peradaban dengan kekuatan mereka sendiri. Jika semua orang asli Papua adalah OPM, apakah semua orang Papua suka "mencium pantat" orang Belanda seperti halnya OPM? Ada banyak orang Papua yang tidak mau disuruh "mencium pantat" orang Belanda, beberapa di antaranya adalah Silas Papare, Frans Kaisiepo, Marthen Indey, dan Johannes Dimara. Biasanya para simpatisan OPM hanya bisa mengatakan : "Mereka hanyalah cerita karangan Indonesia." Maka saya juga bisa mengatakan : "Benny Wenda adalah cerita dongeng karangan OPM yaitu seseorang yang punya kekuatan menghipnotis banyak orang dengan gas kentut sehingga mereka mendukung Papua merdeka."

Secara fisik mereka adalah budak tetapi jiwa mereka merdeka

Secara fisik mereka adalah merdeka tetapi jiwa mereka budak

Kisah-Kisah Kekejaman FRETILIN dan INTERFET

Pemberitaan dan penulisan sejarah Timor Timur seringkali tidak berimbang. Militer Indonesia dan kelompok pro integrasi seringkali dianggap melanggar HAM di Timor Timur, sedangkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan dan PBB jarang diekspos. Maka dari itu, penulis ingin membagikan kisah-kisah kekejaman kelompok pro kemerdekaan dan PBB di masa sebelum dan sesudah jajak pendapat. Sebagai penjelasan, UNAMET (United Nations Mission in East Timor) adalah tim dari PBB yang bertugas memersiapkan dan mengawal jalannya referendum sedangkan INTERFET (International Force for East Timor) adalah pasukan perdamaian PBB yang dikirimkan untuk memulihkan ketertiban pasca referendum. Pasukan INTERFET dikomandani oleh Jenderal Sir Peter John Cosgrove dari Australia. Beberapa kisah merupakan kesaksian langsung para korban maupun saksi mata korban dan lainnya merupakan arsip berita yang telah mengalami penyuntingan oleh penulis sehingga lebih rapi dan enak dibaca.

Mayor Jenderal Sir Peter John Cosgrove (kanan) sebagai komandan pasukan INTERFET

Kesaksian Korban dan Saksi Mata

Cristoper Madeyra (32 th), kelahiran Dili, saat ini tinggal di Jakarta (Korban)

Pada tahun 1999 pasca jajak pendapat, korban didatangi oleh satu kendaraan UNAMET berisi kurang lebih empat orang, korban langsung ditangkap dan dibawa ke markas UNAMET di Balibo. Saat berada di markas UNAMET, korban diperlakukan secara tidak manusiawi seperti binatang. Korban dipaksa oleh orang-orang UNAMET untuk bergabung dengan kelompok pro kemerdekaan. Namun korban menolak sehingga mendapat siksaan berupa kepala ditusuk dengan sangkur, kaki kanan ditempel dengan besi panas sehingga mengalami luka bakar, dan pinggang korban disayat dengan sangkur. Karena sudah tidak tahan, korban berusaha melarikan diri tetapi ketahuan sehingga korban ditembak oleh pasukan UNAMET dan mengenai tangan kiri korban.

Martinha (30 th), istri korban, saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Alfonso (26 th), kelahiran Dili)

Pada tanggal 20 September 1999, pasukan INTERFET melakukan penyisiran ke rumah-rumah penduduk di Aimutin, Dili. Saat pasukan berada di rumahnya, korban diperintahkan keluar. Namun korban tidak segera keluar karena tidak terlalu mendengar (tuli) dan tetap mengemas barang untuk eksodus. Korban mengamankan barang-barang bengkel milik Gadapaksi terlebih dahulu dan menyuruh istrinya keluar terlebih dulu. Akhirnya korban dipaksa keluar oleh pasukan INTERFET. Begitu keluar dari rumah, korban langsung diteriaki "mohu" oleh masyarakat. Tidak lama kemudian masyarakat menyiram korban dengan bensin dan membakar korban hidup-hidup di depan istrinya sedangkan pasukan INTERFET yang berada di lokasi kejadian tidak berusaha mencegah aksi massa tersebut.

Isabel Durego (45 th), istri korban, saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Antoni Durego Parera (35 th), kelahiran Dili)

Pada tanggal 8 September 1999, korban bersama keluarga rombongan dua mobil dalam perjalanan Dili ke Atambua dihadang oleh kelompok pro kemerdekaan di daerah Tibar. Korban diturunkan dari mobil dan dianiaya di depan keluarganya. Setelah dianiaya hingga sekarat, rombongan keluarga korban dipaksa segera meninggalkan tempat dan tubuh korban yang sekarat dibiarkan begitu saja di perternakan di daerah Tibar. Beberapa waktu kemudian ditemukan oleh keluarga korban dengan keadaan tinggal kerangka.

Alberto de Jesus Soares (40 th), saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Virgilio Martins dan Apolinario Pinto, keduanya mantan anggota DPRD kabupaten Vikeke)

Pada tanggal 26 September 1999, korban bersama rekannya A. N. Apolinario Pinto serta anak perempuannya umur 9 tahun (sekarang tinggal dengan kerabatnya di Konsulat Timor Leste di Kupang) dengan mobil dalam perjalanan dari Farol menuju Bekora dicegat oleh kelompok pro kemerdekaan di Jembatan Kuluhun. Kedua korban dianiaya dan anaknya dibiarkan pergi. Dalam kondisi tidak berdaya, kedua korban dimasukkan kembali ke dalam mobil selanjutnya korban dibakar hidup-hidup bersama mobilnya. Saksi mata Alberto melihat kejadian tersebut tetapi tidak dapat berbuat banyak karena massa pro kemerdekaan sangat banyak. Pertolongan baru dapat dilakukan setelah massa pro integrasi didatangkan dari Dili untuk melakukan evakuasi.

C. W. Sukarno (60 th), kelahiran Kebumen, pernah menjadi kepala sekolah SLTPN Hatolia, Ermera, saat ini tinggal di Magelang (Korban)

Pada hari Jumat tanggal 5 September 1998, korban mengemban tugas negara sebagai kepala sekolah SLTPN Hatolia, Ermera, dan menetap di perumahan guru Bekora, Dili. Saat akan mengurus yayasan GNOTA ke kepala departemen pendidikan Ermera, sebelum sampai tujuan korban dihadang oleh tiga orang yang mengatasnamakan kelompok FRETILIN dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan menusuk dari belakang sampai tembus perut hingga mengalami tiga luka tusuk di tiga tempat yang terpisah, tangan kanan dipukul dengan besi hingga patah, serta tulang pangkal jari tengah hancur ditindih batu. Korban dituduh sebagai tentara yang suka membunuh orang serta meminta korban menyerahkan pistolnya. Namun korban menjawab bahwa korban adalah bukan seorang tentara melainkan seorang guru dan mempunyai anak dan istri. Sebagai umat Katolik, korban memohon kepada tiga orang tersebut untuk tidak membunuhnya. Korban memersilakan mereka mengambil dompet dan motornya. Namun para pelaku tidak menjawab dan berkata bahwa pelaku akan membunuh korban kemudian pelaku menyeret korban ke sisi jalan sejauh 20 meter serta membuangnya ke jurang sedalam 30 meter. Pelaku melarikan diri dengan membawa uang dan motor tersebut. Setelah sekitar 10 menit tidak sadar, dengan sisa tenaga korban berteriak meminta tolong. Kemudian korban ditolong oleh sopir mikrolet dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Dili. Setelah tiba di rumah sakit, korban mendapatkan perawatan medis. Setelah korban mulai sadar dari hasil perawatan, selanjutnya korban kembali ke rumahnya di Bekora. Kemudian setelah beberapa lama, korban berniat untuk meninggalkan Timor Timur menuju ke Semarang karena merasa trauma dan terancam dengan situasi yang sedang terjadi saat itu.

Abdullah bin Don Duru (38 th), kelahiran Dili, saat ini menetap di Kupang bekerja sebagai pengurus masjid (Korban)

Sekitar bulan Agustus 1999 pada masa kampanye menjelang jajak pendapat, korban berencana akan menghadiri kampanye pro intergrasi. Pada saat dalam perjalanan, korban menyaksikan adik kandungnya diculik oleh kelompok pro kemerdekaan dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke arah Pasar Komoro. Melihat kejadian tersebut, korban berusaha mengejar pelaku sampai masuk ke dalam pasar. Setelah korban masuk ke dalam pasar, semua jalan ditutup sehingga korban terjebak. Pada saat yang bersamaan, puluhan pelaku yang terdiri dari kelompok pro kemerdekaan menganiaya korban dengan sadis sehingga mengalami luka tusuk pada bagian pinggang belakang, luka bacok pada bagian leher, dua ujung jari tangan kiri terpotong, luka pukulan pada tulang hidung, serta menderita luka lain hampir di sekujur tubuhnya. Setelah kejadian tersebut, korban berhasil diselamatkan oleh orang-orang dan kerabat yang masih bersimpati kepadanya untuk dibawa ke rumah sakit. Meskipun korban mengalami luka yang serius, pada saat jajak pendapat korban tetap hadir dan memberikan suaranya meski dengan tandu karena korban tidak mau kehilangan suaranya untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia. Setelah diumumkan bahwa hasil jajak pendapat dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan, korban terpaksa melarikan diri ke Kupang.

Arsip Berita
Pasukan INTERFET Siksa Enam Warga

Pasukan INTERFET asal Australia melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap enam warga yang hendak mengangkut barang-barang ungsian dari kota Dili untuk dibawa menuju ke perbatasan di Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Dari Dili, Minggu (26/9), dilaporkan enam warga itu masing-masing tiga orang berasal dari Atambua dan tiga lainnya anggota milisi Aitarak dari Dili. Tiga warga Atambua yaitu Jonny R. Eden (24), Yani Ndoen (35), dan Luis Seru (36) yang hingga kini masih raib sedangkan ketiga anggota Aitarak adalah Lorenco Gomes (38), Caitano da Silva (38), dan Joao Ximenes (39).

Jonny mengaku, keenam orang itu ditangkap Rabu (22/9) saat hendak mengambil beberapa barang dengan mobil Hiline di markas Aitarak di Kompleks Tropical, Dili. "Saya melihat ada tiga karung berisi mayat dan tampak masih ada darah di tempat itu," ujarnya dan menambahkan, melihat mayat yang dibakar di sekitar Markas Aitarak tetapi identitasnya tidak diketahui. Enam orang tersebut pada sekitar pukul 20:00 dibawa ke Lapangan Tenis Melati kemudian disiksa dan disuruh tidur tertelungkup di tempat itu dengan penjagaan ketat dan todongan senjata. "Di situ saya juga lihat mayat dibungkus dalam satu karung dan dua lainnya tergeletak," katanya. Jonny juga diperlakukan secara kasar, antara lain dipukul dengan popor senapan pada bagian punggung serta ditendangi oleh pasukan INTERFET.

Pada hari Kamis (23/9), keenam orang itu kemudian dibawa ke Stadion Municipal, Dili. Mereka diinterogasi dan disuruh berlutut di atas kotoran manusia serta dijemur pada terik matahari di lapangan selama satu jam. Penangkapan dan penyiksaan dilakukan setelah sejumlah warga pro kemerdekaan memberitahu personel INTERFET bahwa mereka adalah anggota milisi yang telah melakukan pembunuhan. Ketika melakukan penyiksaan, sejumlah personel INTERFET asal Australia menutup tanda nama pada seragamnya dengan lakban berwarna hitam sehingga tidak bisa diketahui identitasnya. "Tetapi jelas dari kulitnya mereka bule dari Australia," katanya.

"No Problem"

Menurut pengakuan Thomas, sekitar satu jam (14:00-15:00 WITA) empat anggota Aitarak yang hendak membebaskan warga pro integrasi yang disandera di Tibar disiksa oleh pasukan INTERFET. Saat itu pula melintas tiga truk TNI dari Ermera yang akan menuju ke Dili. Seorang korban bernama Fernando sempat berteriak meminta pertolongan. Anggota-anggota TNI itu segera turun dari truk dan memerintahkan pasukan INTERFET melepaskan tawanan. "'No problem, no problem', kata orang Australia itu setelah tentara kita perintahkan agar kami dibebaskan," kata Thomas tatkala menirukan jawaban seorang anggota INTERFET asal Australia kepada pimpinan konvoi TNI yang berhenti di tempat tersebut.

Sekitar 20 anggota INTERFET asal Australia berada di Tibar dengan menggunakan tiga mobil milik UNAMET. Sementara sejumlah anggota pro kemerdekaan juga berada di tempat tersebut membantu pasukan PBB untuk mencari dan menangkap warga pro integrasi khususnya anggota PPI. "Mereka bukan sebagai pasukan perdamaian yang harus netral di Timtim tetapi pasukan Australia yang bekerja sama dengan CNRT dan FALINTIL untuk melawan pro integrasi. Kalau pasukan perdamaian, seharusnya mengamankan dua pihak (pro integrasi dan pro kemerdekaan)," kata Thomas.

Zely Ariane : Teroris Wanita yang Mengatasnamakan HAM

Zely Ariane, koordinator kelompok teroris NAPAS

Masih hafalkah Anda kelima sila Pancasila? Masih setiakah Anda terhadap ideologi Pancasila? Pada masa Reformasi ini, kesaktian Pancasila sungguh-sungguh sedang diuji. P4 (Penataran, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) sebagai tombak terdepan dalam program indoktrinasi negara akan ideologi Pancasila justru telah dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Bahkan mungkin kata "indoktrinasi" yang saya pakai di kalimat sebelumnya dipersepsikan secara negatif oleh sebagian pembaca.

Zely Ariane, koordinator NAPAS (National Papua Solidarity), melalui blognya menulis artikel yang berjudul "Penegakan HAM Papua vs NKRI Harga Mati". (Baca lebih lanjut : http://infonapas.blogspot.com/2013/06/penegakan-ham-papua-vs-nkri-harga-mati.html">http://infonapas.blogspot.com/2013/06/penegakan-ham-papua-vs-nkri-harga-mati.html) Artikel aktivis HAM ini sungguh melecehkan doktrin "NKRI harga mati" dan dapat menciptakan kemarahan dari orang-orang Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Itulah alasannya kenapa saya menyebut Zely Ariane sebagai seorang teroris. Ia memang tidak memegang senjata. Akan tetapi, ia berusaha menghancurkan negara ini dengan HAM. Saya akan melampirkan kutipan-kutipan dari artikel tersebut tiap paragraf. Agar mudah dibedakan dan enak dibaca, kutipan dari artikel Zely Ariane saya tulis cetak miring.

Pertama, kelompok-kelompok sejenis ini dibentuk dan dipelihara oleh militer Indonesia. Cara-cara menyebar ancamannyapun dikembangkan serupa. Bayaran maupun tidak, para penggerak aksi tersebut, khususnya para pimpinan lapangan, adalah orang yang cukup 'militan' mengawal isu-isu NKRI harga mati, walau dengan materi penjelasan yang sangat miskin dan acak-acakan, seperti halnya berbagai kelompok paramiliter seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Barisan Merah Putih, dan sejenisnya. Bila kita menyaksikan dokumenter The Act of Killing, hal semacam itu tampak jelas dalam tindakan dan pikiran Pemuda Pancasila, misalnya. Kelompok-kelompok semacam ini dapat tiba-tiba muncul dan beraksi ketika isu-isu terkait perbatasan maupun separatisme muncul ke permukaan.

Zely Ariane melalui tulisan ini sungguh melecehkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Di mata wanita ini, masyarakat Indonesia enggan melakukan aksi bela negara dan hanya militer Indonesia yang bersedia membela negara. Kemudian orang-orang yang punya rasa nasionalisme dan tergabung dalam kelompok Pemuda Pancasila atau Pemuda Panca Marga adalah orang-orang jahat yang suka menyebar ancaman. Bicara The Act of Killing, bukankah orang-orang PKI dulu juga sering menginjak-injak Alquran dan meneriakkan yel-yel "Ganyang sorban!", "Ganyang santri!", dan lain-lain? Apakah orang-orang PKI yang telah melecehkan agama orang lain ini harus dibiarkan saja? Drs. Arukat Djaswadi, ketua Front Anti Komunis Indonesia, menjelaskan bahwa seharusnya yang menjadi tersangka itu justru PKI karena pelaku pelanggaran HAM berat itu awalnya dari sikap makar PKI sedangkan rakyat dan bangsa hanya melakukan pembelaan diri. Beliau yang juga direktur CICS (Centre Indonesia for Community Study) ini menganggap bahwa orang-orang PKI kini sedang menunggangi Komnas HAM untuk "memutihkan" sejarah mereka dan memaksa ormas-ormas lain seperti Pemuda Pancasila dan Gerakan Pemuda Ansor meminta maaf kepada mereka. Lalu bukankah OPM sendiri yang selama ini dibela Zely Ariane dan kawan-kawan juga sering mengancam orang-orang Papua yang dianggap pro NKRI? Lantas di manakah keadilan untuk orang-orang Papua yang masih setia dengan NKRI ini?

Kedua, NKRI harga mati yang menjadi doktrin mereka tidak sama dengan NKRI dan tak sama dengan RI. NKRI harga mati adalah doktrin orde baru yang melanggar hak azasi manusia. Dalam bingkai NKRI harga matilah Soeharto Orde Baru mendalangi pembantaian massal 1 juta manusia tak bersenjata pada 1965-1966, operasi militer di Papua sejak 1969, Timor Leste, dan Aceh. Ratusan ribu orang tak bersenjata menjadi korban yang sampai sekarang tak mendapat keadilan. Sementara NKRI sendiripun sama sekali bukan harga mati karena bentuk negara dapat diubah sesuai kehendak rakyat dan kebaikan seluruh atau mayoritas warganya.

Zely Ariane melalui tulisan ini jelas terlihat buta sejarah. NKRI harga mati adalah doktrin yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Buktinya RIS (Republik Indonesia Serikat) belum genap satu tahun usianya sudah bubar. Sebagian besar masyarakat dari semua negara bagian RIS ingin bersatu dalam naungan NKRI meskipun ada beberapa pemberontakan yang terjadi karena menentang proses peleburan negara-negara bagian bikinan kolonial Belanda ini. Pemberontakan-pemberontakan itupun didalangi oleh KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Kalimat "bentuk negara dapat diubah sesuai kehendak rakyat dan kebaikan seluruh atau mayoritas warganya" menunjukkan bahwa ia tidak paham apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah embrio dari doktrin "NKRI harga mati". Sumpah Pemuda adalah sumpah yang diikrarkan para pemuda dari seluruh penjuru Hindia Belanda bahwa mereka mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh dibuat mainan bahkan banyak orang rela mati demi menjaga sebuah sumpah. Para leluhur kita dulu rela datang jauh-jauh dari berbagai daerah hanya demi merumuskan Sumpah Pemuda. Kalau sekarang kita sebagai generasi muda membiarkan negara kita tercinta Indonesia terpecah belah, generasi muda macam apa kita ini?

Ketiga, eskalasi persoalan Papua di dunia internasional, kegagalan penanganan kesejahteraan Jakarta dan kegagalan pendekatan 'mengindonesiakan Papua' oleh pemerintah era reformasi, membuat pemerintah bukannya mengubah paradigma pendekatan namun justru mengintensifkan kekerasan. Persoalan separatisme, selain karena sebab-sebab historis yang harus didialogkan, juga karena paradigma pemerintah sendiri yang menstigmatisasi orang Papua sebagai separatis dan memenjarakan semua aksi damai tanpa kekerasan yang mengekspresikan kehendak pemisahan diri. Selain itu teror dan tuduhan-tuduhan separatis pada semua orang Papua, yang melawan dan meminta keadilan, oleh pemerintah melalui aparat keamanan, membuat hati dan pikiran orang Papua semakin dekat dengan separatisme, karena pemerintah Indonesia yang ada di hadapan mereka adalah pemerintah yang membunuh dan tak mau dialog. Dengan cara itu telah lebih dari 100.000 orang Papua dibunuh sejak 1969, kemiskinan dan penyakit semakin akut membuat Papua berada pada posisi terendah dalam indeks pembangunan manusia. Sementara Freeport semakin kaya, pejabat pusat dan daerah yang menangani Papua semakin makmur, aparat semakin luas cabang-cabang bisnis legal dan ilegalnya. Itu semua terjadi terus hingga saat ini tanpa kontrol dan penegakan hukum di negeri kaya raya itu.

Papua sudah menjadi Indonesia sejak dulu. Jadi sebenarnya tidak ada istilah "gagal meng-Indonesia-kan Papua". Secara historis, Papua pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, hingga Kesultanan Tidore. Papua sebagai bagian dari Indonesia kembali dikonfirmasi secara nasional dengan adanya beberapa wakil pemuda asal Papua saat peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian dikonfirmasi kembali secara internasional melalui PEPERA tahun 1969 dan disetujui dalam Sidang Umum PBB ke-24 dengan disahkannya Resolusi PBB no. 2504. Pemerintah pusat bukannya tidak peduli terhadap masyarakat di Papua tetapi banyak pejabat daerah di Papua yang korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun Papua. TNI dan POLRI dari dulu hingga hari ini juga masih terus menghimbau orang-orang yang berseberangan secara ideologi untuk segera "bertobat" tanpa menggunakan senjata. Namun jika para separatis berbuat aksi kriminal, sudah sewajarnya TNI maupun POLRI menindak tegas mereka. Di balik konflik yang terjadi di Papua, banyak anggota TNI yang ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan dan kesehatan di Papua. Pemerintah Indonesia tidak menstigma orang-orang Papua sebagai separatis, buktinya sejak zaman Orde Baru selalu ada menteri orang asli Papua dan setiap upacara bendera ketika Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka selalu ada wakil paskibraka dari Papua dan Papua Barat. Malah saya sering kali menemui orang-orang yang simpatik terhadap OPM yang mengatakan bahwa semua orang Papua adalah OPM. Nah sekarang siapa yang bikin stigma terhadap orang-orang Papua?

Perwakilan Front Pemuda Merah Putih mengatakan : "Bila separatisme di Papua didukung maka yang lain juga akan minta sehingga Indonesia akan jadi bubar." Bila demikian, maka sebetulnya kita harus memahami bahwa landasan bernegara kita sudah semakin terkikis. Bukan terkikis karena kurang menghapal Pancasila atau UUD' 45 atau kurang hapal atau merdu menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi karena para penyelenggara negara dan penegak hukum adalah pihak-pihak yang tidak dicintai rakyat, yang semua kebijakannya lebih banyak menguntungkan orang-orang kaya dan korporasi ketimbang orang-orang kebanyakan.

Apalah artinya menghafal Pancasila dan UUD 1945 tetapi tidak memahami isinya? Tentu Zely Ariane tahu apa sila ketiga Pancasila. Namun ia tidak memahami bahkan cenderung ingin menghapuskan sila ketiga. Jadi yang dikatakan oleh pihak Front Pemuda Merah Putih bahwa KontraS pro separatisme memang benar adanya. Maka dari itu, tepatlah jika KontraS dan NAPAS disebut sebagai kelompok teroris yang mengatasnamakan HAM. Bahkan KontraS dan NAPAS dapat dikatakan lebih berbahaya daripada Jemaah Islamiyah, NII (Negara Islam Indonesia), atau Laskar Jihad sebab mereka terlihat innocent dan lebih bersifat persuasif dalam mendoktrin ideologi humanisme radikal kepada masyarakat Indonesia untuk melawan negara.

Para tentara rendahan yang diperintahkan membela NKRI dan mati di Papua adalah korban dari kebijakan represi negara atas nama NKRI yang tak memberi manfaat bagi diri dan keluarganya : gajinya tetap rendah dan anak cucunya tetap tak bisa sekolah tinggi. Demikian pula para pendukung OPM yang marah karena tanahnya diobrak-abrik tanpa mereka pernah dilibatkan untuk bicara, ditanyai pendapatnya, yang anak-anak dan keluarganya, jangankan bersekolah, mencari makan dan mengelola tanah saja tak lagi diberi ruang oleh negara. Keduanya sama-sama korban dari ideologi NKRI Soeharto Orde Baru yang masih menjadi kendaraan politik para Jenderal dan materi doktrin para perwira dan tamtama di sekolah-sekolah militer.

Walaupun gaji mereka rendah, mereka memiliki semangat yang berkobar-kobar menjaga tanah air. Itulah yang seharusnya kita apresiasi dari para prajurit TNI kita. Cara berpikir wanita ini selalu diukur dengan materi. Memang dasar cewek matre! Saya sendiri menulis artikel ini tidak dibayar dan tidak ada yang memberi saya penghargaan. Saya menulis artikel ini karena saya tidak suka negara saya dilecehkan oleh para aktivis HAM pengkhianat negara ini. Sekarang apa kontribusi Zely Ariane terhadap negara ini selain menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia dan TNI?

NKRI harga mati adalah doktrin Orde Baru yang melanggar HAM. Semua instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia tak akan bisa dijalankan selagi doktrin ini tidak disingkirkan. Kita mesti menjadi negara hukum bukan negara kesatuan dengan harga kematian. NKRI harga mati jika terus dibiarkan justru akan menghancurkan landasan berbangsa dan bernegara yang paling hakiki : kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Saya sebagai penulis turut mendukung penegakan HAM di Indonesia. Akan tetapi, saya tidak setuju dengan pembelaan atas nama HAM secara membabi buta. Zely Ariane, Poengky Indarti, dan Haris Azhar adalah orang-orang humanis garis keras. Mereka rela mengorbankan kedaulatan bangsa demi kelompok tertentu. Penegakan HAM harus sesuai dengan Pancasila. Para teroris ini ingin menyingkirkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Doktrin "NKRI harga mati" adalah bagian dari sila ketiga Pancasila. Landasan berbangsa dan bernegara kita adalah Pancasila, bukan kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial versi Zely Ariane. Maka dari itu, omongan Zely Ariane bahwa doktrin "NKRI harga mati" adalah doktrin Orde Baru adalah omongan sampah yang tidak berdasar.