Benarkah Belanda Tidak Menjajah Papua? : Sebuah Analisa atas Argumentasi OPM (Bagian 1)

"Belanda tidak pernah menjajah Papua, Indonesia yang menjajah Papua", demikian salah satu argumentasi yang paling sering saya temui ketika berdebat dengan para simpatisan OPM di media sosial Facebook. Beberapa akun Facebook yang saya ingat pernah mengatakan bahwa Belanda bukan bangsa penjajah, antara lain Catatan dari Papua, Fabiano de Fouw, John Anari, Temar Aya, Mateus Singpanky, dan Papua Putra. Ini adalah salah satu argumentasi paling konyol yang sering dilontarkan oleh para simpatisan OPM. Sebelumnya saya sudah membahas secara singkat argumentasi yang mengatakan bahwa Belanda tidak menjajah Papua. (Baca lebih lanjut : http://mozesadiguna95.blogspot.co.id/2016/03/lima-argumentasi-paling-konyol.html) Akan tetapi, saya sebagai penulis merasa membutuhkan artikel khusus untuk memberikan analisis yang lebih dalam dan tuntas sebagai kritikan atas argumentasi mereka yang satu ini.

Sekarang Anda silakan membuka Google Image dan ketik "Netherlands East Indies map". Gambar-gambar yang ditampilkan tentu tidak semuanya sesuai harapan. Yang harus kita cari adalah peta-peta antik terbitan di bawah tahun 1949. Kalau mau lebih akurat, Anda bisa mencari dengan kata kunci dalam bahasa Belanda "Nederland Indie kaart". Saya tidak menggunakan peta-peta vektor sebagai barang bukti mengingat peta vektor dapat dikarang sesuka hati desainernya. Peta-peta antik akan menggambarkan wilayah Netherlands East Indies atau Hindia Belanda terbentang dari ujung barat Sumatra hingga Papua sebelah barat. Gambar-gambar dari berbagai sumber ini sudah mematahkan argumen mereka yang baik yang mengatakan bahwa Papua tidak pernah menjadi koloni Belanda maupun Papua menjadi koloni yang terpisah dari Hindia Belanda. Papua baru menjadi koloni sendiri setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda tahun 1949 sehingga dalam peta manapun tidak akan pernah ditemukan wilayah koloni Netherlands East Indies berdampingan dengan wilayah koloni Netherlands New Guinea.

Wilayah New Guinea bagian barat diberikan warna yang sama dengan wilayah Hindia Belanda lainnya dan tidak ada garis pemisah di antaranya

Warna-warna yang berbeda menunjukkan provinsi-provinsi di dalam wilayah Hindia Belanda

Luas wilayah Hindia Belanda dibandingkan dengan luas Benua Eropa

Kalau bukan untuk menjajah, untuk apa bangsa Belanda datang ke Tanah Papua? Menurut Catatan dari Papua, Fabiano de Fouw, dan Temar Aya, orang-orang Belanda datang untuk menyebarkan Injil di Tanah Papua. Jika orang-orang Belanda datang hanya untuk menyebarkan Injil, mengapa mereka mendirikan pemukiman untuk orang-orang Belanda, membuka lahan pertanian dan pertambangan, merekrut orang-orang pribumi sebagai prajurit Belanda, dan menjadikan Papua sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Belanda? Ludwig Ingwer Nommensen sebagai seorang misionaris asal Jerman tidak pernah mengklaim wilayah Sumatra bagian utara sebagai koloni Jerman dan rakyat Batak sebagai subjek Kekaisaran Jerman. Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler yang menyebarkan Kabar Keselamatan di Papua juga tidak pernah mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayah Kekaisaran Jerman bahkan diceritakan bahwa mereka terlebih dulu meminta izin kepada sultan Tidore sebelum menginjakkan kaki di Papua. Jadi sudah jelas bahwa orang-orang Belanda datang dengan motivasi 3G (gold, gospel, glory) sama halnya dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya.

Papua Putra mengatakan bahwa Belanda tidak menjajah Papua bahkan bekerjasama melawan Indonesia karena mungkin sama-sama Kristen. Yang membuat rakyat Papua menjadi mayoritas Kristen adalah orang-orang Belanda sendiri. Sebelum orang-orang Belanda datang ke Papua, rakyat Papua di pegunungan semuanya masih menganut animisme dan rakyat Papua di pesisir mayoritas masih beragama Islam. Carl Ottow dan Johann Geissler memang merupakan pelopor penyebaran Injil di Papua tetapi jumlah jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus masih relatif sedikit pada masa pelayanan mereka. Orang-orang Filipina dan Spanyol sama-sama mayoritas beragama Katolik. Akan tetapi, orang-orang Filipina tetap menganggap orang-orang Spanyol sebagai penjajah. Jadi yang mereka terima hanya agama Katolik-nya, bukan orang-orang Spanyol-nya. Lebih parahnya lagi komentar dari Mateus Singpanky yang mengatakan bahwa orang-orang Belanda adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan macam apa yang suka mengadu domba? Bukankah di Alkitab disebutkan bahwa anak-anak yang membawa damai justru yang disebut sebagai "anak-anak Allah"? Jadi mereka ini utusan Tuhan atau utusan Iblis?

Screenshot komentar Mateus Singpanky di salah satu grup di Facebook

Catatan dari Papua juga mengatakan bahwa Indonesia dan Papua tidak bisa bersatu karena perbedaan ras. Jika masalahnya adalah perbedaan ras, bukankah warna kulit orang Belanda jauh lebih kontras dengan orang Papua dibandingkan warna kulit orang Melayu dengan orang Papua? Lagi-lagi dia memberikan jawaban bahwa selama di bawah pemerintahan Belanda orang-orang Papua diperlakukan dengan baik. Lalu dia juga mengatakan selama pemerintahan Belanda di atas Tanah Papua hanya ada satu orang Papua yang tewas dibunuh oleh tentara Belanda. Data dari mana dia bisa mengatakan seperti itu? Tidak hanya sumber data yang tidak jelas dan terkesan hanya karangan dia semata, mental inferioritas juga telah tertanam kuat di benak saudara kita ini.

Para aktivis Papua merdeka seringkali menghubungkan perjuangan mereka dengan perjuangan bangsa-bangsa kulit hitam lainnya. Keberadaan mereka ini sungguh mencederai perjuangan bangsa-bangsa kulit hitam lainnya. Ketika orang-orang Etiopia berjuang mati-matian memertahankan negaranya dari invasi Italia, orang-orang Kenya melancarkan pemberontakan Mau-Mau melawan kolonialisme Inggris, orang-orang kulit hitam Amerika berdemo menuntut hak-hak sipil, eh malah para aktivis Papua merdeka malah hidup enak saat masa kolonial Belanda. Ketika orang-orang Aborigin mengatakan orang-orang kulit putih membantai mereka seperti binatang, orang-orang Kongo menceritakan kekejaman raja Belgia yang suka memotong tangan budaknya, orang-orang Afrika Selatan meneriakkan penghapusan sistem apartheid, eh malah para aktivis Papua merdeka menceritakan betapa baiknya bangsa Belanda. Jadi mereka ini pejuang kemerdekaan sejati atau kolaborator penjajah yang sakit hati?

Para prajurit Etiopia yang siap memertahankan negara mereka dari invasi Italia

Para pemberontak Mau-Mau yang berjuang melawan kolonialisme Inggris di Kenya

Orang-orang Papua (barisan belakang) yang mau berperang bagi ratu Belanda

Lorosae yang Terlupakan : Sebuah Puisi untuk 40 Tahun Integrasi Timor Timur

Empat puluh tahun telah berlalu

Merah Putih tidak lagi berkibar di atasmu

Pemerintahku telah melupakanmu

Kisahmu telah dihapus dari buku sejarahku

Arnaldo Araujo, siapakah dia?

Joao Tavares, masihkah ada yang ingat namanya?

Maafkan nama kalian tidak lagi diingat

Pemerintahku lebih suka mencium pengkhianat

Kisahmu mulai hilang ditiup oleh waktu

Namun aku terus bercerita tanpa jemu

Sebuah kisah yang sangat indah dan berharga

Yang tidak seharusnya dilupakan oleh generasi muda

Ah apa dayaku

Tidak akan ada yang mendengarkan suaraku

Aku hanyalah seorang warga biasa

Yang berjuang demi persatuan Indonesia

Lima Argumentasi Paling Konyol Organisasi Papua Merdeka

Segala sesuatu yang kita yakini dan lakukan tentu memiliki alasan. Hanya orang yang tidak waras yang tidak tahu alasannya mengapa ia berbuat sesuatu. Sebagai contoh, saya makan ayam goreng. Tentu saja ada alasan di balik saya makan ayam goreng. Misalkan saja saya makan ayam goreng karena ayam goreng adalah makanan favorit saya atau bisa jadi saya terpaksa makan ayam goreng karena tidak ada pilihan makanan lain pada saat itu. Begitu pula mengapa saya mendukung NKRI tentu juga ada alasannya. Seringkali kata "debat" dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Padahal melalui debat kita dapat belajar untuk berpikir kritis dan perdebatan membuat pola pikir kita semakin dewasa dan mampu menerima pendapat orang lain. Debat menjadi sesuatu yang negatif ketika debat tersebut telah menjadi debat kusir bahkan sudah bercampur berbagai macam kata makian. Saya sudah sering berdebat dengan para pendukung OPM di media sosial Facebook. Seringkali mereka hanya bisa mencaci maki lawan bicaranya ketika mereka telah terpojokkan. Berikut ini adalah lima argumen OPM yang paling konyol yang paling sering saya temui :

Belanda tidak menjajah Papua

Argumentasi ini dapat langsung menghilangkan rasa simpatik orang-orang Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Papua yang mungkin sempat muncul. Orang-orang Indonesia dapat langsung mengambil kesimpulan bahwa OPM bukanlah pejuang kemerdekaan sejati, melainkan kolaborator penjajah yang sakit hati. Bagi seorang pejuang kemerdekaan sejati, kemerdekaan harus direbut dengan tangan sendiri, bukan menunggu diberi. Tidak ada penjajah yang lebih baik, semua penjajah sama-sama buruk. Pernahkah Anda terpikirkan mengapa Benny Wenda tidak pernah melakukan kampanye Papua merdeka di Etiopia dan Haiti? Selain tidak akan dapat banyak uang karena Etiopia dan Haiti adalah negara miskin, alasannya juga karena kampanye Papua merdeka akan menjadi bahan tertawaan di sana. Etiopia dan Haiti merupakan simbol perlawanan bangsa kulit hitam terhadap penjajahan bangsa kulit putih. Orang-orang Etiopia bangga akan negaranya karena menjadi satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa sedangkan orang-orang Haiti bangga akan negaranya karena menjadi republik kulit hitam pertama di dunia setelah peristiwa Revolusi Haiti yang merupakan pemberontakan budak terbesar kedua dalam sejarah umat manusia setelah pemberontakan Spartacus terhadap Imperium Romawi. Sebenarnya mereka bisa dengan mudah mengatakan "Belanda juga adalah penjajah bagi bangsa Papua" dan memotong sebuah perdebatan. Akan tetapi, mereka malah memilih ngotot membela Belanda bahkan memuji-muji Belanda yang justru berakibat munculnya sikap antipati dari orang-orang Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Papua untuk selama-lamanya.

Pertempuran Vertieres, pertempuran terakhir dalam sejarah Revolusi Haiti

Papua merdeka, Indonesia langsung jatuh miskin

Ini adalah argumentasi orang-orang yang buta geografi. Yang mereka tahu hanya Pulau Papua yang kaya akan sumber daya alam. Lebih lucunya lagi, semua pendatang yang tinggal di Papua mereka sebut sebagai "orang Jawa". Padahal para pendatang tersebut ada bermacam-macam etnis selain Jawa, antara lain Bugis, Bali, Batak, Manado, dan Ambon. Jika Anda masih ingat pelajaran geografi, Anda pasti ingat penjelasan Aceh sebagai provinsi yang kaya akan gas alam, Kalimantan Timur sebagai provinsi yang kaya akan batu bara, dan Bangka Belitung sebagai provinsi yang kaya akan timah. Tambang minyak bumi di luar Papua ada di Cepu, Cirebon, Wonokromo, Tarakan, Palembang, dan Jambi. Tambang emas di luar Papua ada di Batu Hijau, Simau, Tasikmalaya, dan Meulaboh. Toraja, Gayo, dan Flores juga merupakan daerah-daerah penghasil kopi yang telah menembus pasar mancanegara. Belum ditambah industri pariwisata Indonesia yang kini sedang berkembang pesat. Jadi tidak masuk akal jika kita mengatakan Indonesia langsung jatuh miskin begitu Papua lepas dari Indonesia. Kita tidak ingin Papua lepas dari NKRI bukan karena ingin mengeksploitasi kekayaan alamnya tetapi secara historis Papua memang sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Andaikata Pulau Papua setandus Gurun Sahara pun, kita tetap ingin Papua menjadi bagian dari NKRI.

Mata uang kolonial dianggap sebagai mata uang nasional

Mata uang kolonial Belanda yang diklaim OPM sebagai mata uang Papua Barat

Jika ini adalah mata uang Papua Barat, mengapa wajah-wajah yang terpampang adalah wajah orang-orang kulit putih? Mengapa bukan wajah tokoh-tokoh OPM seperti Markus Kaisiepo, Ferry Awom, atau Kelly Kwalik? Jika kita lihat mata uang Filipina, maka yang terpampang di sana adalah wajah Jose Rizal, Emilio Aguinaldo, dan Apolinario Mabini, bukan wajah Ferdinand Magellan atau Raja Felipe II. Jika kita lihat mata uang Amerika Serikat, maka yang terpampang di sana adalah wajah George Washington, Alexander Hamilton, dan Benjamin Franklin, bukan wajah Raja George III. Tentu kalau hal ini disampaikan di depan orang-orang asing, mereka juga pasti tertawa terbahak-bahak. Semua orang langsung tahu lembar uang di atas merupakan mata uang kolonial Belanda di Papua Barat cukup dengan melihat tulisan "Nederlands Nieuw Guinea".

Pernahkah Anda menyebut mata uang ini sebagai mata uang Republik Indonesia?

Indonesia melakukan genosida terhadap penduduk asli Papua

Memangnya apa sih arti dari kata "genosida"? Menurut KBBI, genosida berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Menurut mereka, bukti pemerintah Indonesia melakukan genosida adalah jumlah pertumbuhan penduduk Papua yang terlihat lambat. Menurut mereka seharusnya penduduk asli Papua sudah mencapai 5 juta jiwa bukan 2 juta jiwa karena penduduk Papua Nugini sudah mencapai 5 juta jiwa. Pertanyaannya apakah mereka ini juga sudah menghitung orang-orang Papua yang tinggal di luar Papua? Lagipula tidak bisa bikin banyak anak kok orang lain yang disalahkan? Coba Anda pikirkan, lucu tidak sih kalau ada suami istri yang tidak bisa bikin anak malah ketua RT yang disalahkan? Filep Karma sendiri yang juga menggebu-gebu mengatakan bahwa terjadi genosida di Papua bukannya menikah dengan sesama orang Papua dan bikin anak-anak Papua sebanyak mungkin ternyata malah menikah sama orang Jawa. Sungguh munafik! Kalau memang benar-benar terjadi genosida di Papua, bagaimana bisa yang jadi gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua dan Papua Barat adalah orang-orang asli Papua? Bagaimana bisa ada beberapa orang Papua yang jadi menteri Republik Indonesia? Lebih lucunya lagi, sudah tahu terjadi "genosida" bukannya sembunyi mereka malah bikin akun Facebook dan memasang foto wajahnya sebagai profile picture.

Inikah salah satu bukti adanya genosida?

Kalau benar terjadi genosida, mana mungkin ada orang asli Papua jadi gubernur?

Semua orang asli Papua adalah OPM

OPM ternyata tidak bisa membedakan mana etnis mana organisasi. OAP adalah sebuah etnis sedangkan OPM adalah sebuah organisasi. Sekarang pertanyaan saya apakah semua orang Muslim di Indonesia adalah FPI? Apakah semua orang kulit putih di Amerika Serikat adalah Ku Klux Klan? Jawabannya adalah "tidak". Kita melihat tidak kalah banyak orang-orang Muslim yang membenci FPI dan orang-orang kulit putih yang membenci KKK. Begitu pula dengan orang-orang Papua, pasti ada orang-orang Papua yang membenci OPM. Seperti yang kita ketahui, OPM adalah organisasi yang dibentuk oleh budak-budak Belanda yang sakit hati karena majikan mereka diusir dari Tanah Papua. Mungkin mereka tidak diperbudak secara fisik tetapi mereka diperbudak secara mental oleh Belanda. Buktinya mereka tidak menganggap Belanda sebagai penjajah. Mereka telah dibentuk dengan pemikiran bahwa mereka adalah bangsa inferior sehingga membutuhkan bangsa Belanda untuk memerkenalkan mereka dengan peradaban seolah mereka tidak mampu membangun peradaban dengan kekuatan mereka sendiri. Jika semua orang asli Papua adalah OPM, apakah semua orang Papua suka "mencium pantat" orang Belanda seperti halnya OPM? Ada banyak orang Papua yang tidak mau disuruh "mencium pantat" orang Belanda, beberapa di antaranya adalah Silas Papare, Frans Kaisiepo, Marthen Indey, dan Johannes Dimara. Biasanya para simpatisan OPM hanya bisa mengatakan : "Mereka hanyalah cerita karangan Indonesia." Maka saya juga bisa mengatakan : "Benny Wenda adalah cerita dongeng karangan OPM yaitu seseorang yang punya kekuatan menghipnotis banyak orang dengan gas kentut sehingga mereka mendukung Papua merdeka."

Secara fisik mereka adalah budak tetapi jiwa mereka merdeka

Secara fisik mereka adalah merdeka tetapi jiwa mereka budak

Kisah-Kisah Kekejaman FRETILIN dan INTERFET

Pemberitaan dan penulisan sejarah Timor Timur seringkali tidak berimbang. Militer Indonesia dan kelompok pro integrasi seringkali dianggap melanggar HAM di Timor Timur, sedangkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan dan PBB jarang diekspos. Maka dari itu, penulis ingin membagikan kisah-kisah kekejaman kelompok pro kemerdekaan dan PBB di masa sebelum dan sesudah jajak pendapat. Sebagai penjelasan, UNAMET (United Nations Mission in East Timor) adalah tim dari PBB yang bertugas memersiapkan dan mengawal jalannya referendum sedangkan INTERFET (International Force for East Timor) adalah pasukan perdamaian PBB yang dikirimkan untuk memulihkan ketertiban pasca referendum. Pasukan INTERFET dikomandani oleh Jenderal Sir Peter John Cosgrove dari Australia. Beberapa kisah merupakan kesaksian langsung para korban maupun saksi mata korban dan lainnya merupakan arsip berita yang telah mengalami penyuntingan oleh penulis sehingga lebih rapi dan enak dibaca.

Mayor Jenderal Sir Peter John Cosgrove (kanan) sebagai komandan pasukan INTERFET

Kesaksian Korban dan Saksi Mata

Cristoper Madeyra (32 th), kelahiran Dili, saat ini tinggal di Jakarta (Korban)

Pada tahun 1999 pasca jajak pendapat, korban didatangi oleh satu kendaraan UNAMET berisi kurang lebih empat orang, korban langsung ditangkap dan dibawa ke markas UNAMET di Balibo. Saat berada di markas UNAMET, korban diperlakukan secara tidak manusiawi seperti binatang. Korban dipaksa oleh orang-orang UNAMET untuk bergabung dengan kelompok pro kemerdekaan. Namun korban menolak sehingga mendapat siksaan berupa kepala ditusuk dengan sangkur, kaki kanan ditempel dengan besi panas sehingga mengalami luka bakar, dan pinggang korban disayat dengan sangkur. Karena sudah tidak tahan, korban berusaha melarikan diri tetapi ketahuan sehingga korban ditembak oleh pasukan UNAMET dan mengenai tangan kiri korban.

Martinha (30 th), istri korban, saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Alfonso (26 th), kelahiran Dili)

Pada tanggal 20 September 1999, pasukan INTERFET melakukan penyisiran ke rumah-rumah penduduk di Aimutin, Dili. Saat pasukan berada di rumahnya, korban diperintahkan keluar. Namun korban tidak segera keluar karena tidak terlalu mendengar (tuli) dan tetap mengemas barang untuk eksodus. Korban mengamankan barang-barang bengkel milik Gadapaksi terlebih dahulu dan menyuruh istrinya keluar terlebih dulu. Akhirnya korban dipaksa keluar oleh pasukan INTERFET. Begitu keluar dari rumah, korban langsung diteriaki "mohu" oleh masyarakat. Tidak lama kemudian masyarakat menyiram korban dengan bensin dan membakar korban hidup-hidup di depan istrinya sedangkan pasukan INTERFET yang berada di lokasi kejadian tidak berusaha mencegah aksi massa tersebut.

Isabel Durego (45 th), istri korban, saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Antoni Durego Parera (35 th), kelahiran Dili)

Pada tanggal 8 September 1999, korban bersama keluarga rombongan dua mobil dalam perjalanan Dili ke Atambua dihadang oleh kelompok pro kemerdekaan di daerah Tibar. Korban diturunkan dari mobil dan dianiaya di depan keluarganya. Setelah dianiaya hingga sekarat, rombongan keluarga korban dipaksa segera meninggalkan tempat dan tubuh korban yang sekarat dibiarkan begitu saja di perternakan di daerah Tibar. Beberapa waktu kemudian ditemukan oleh keluarga korban dengan keadaan tinggal kerangka.

Alberto de Jesus Soares (40 th), saat ini tinggal di Atambua (Saksi mata pembunuhan Virgilio Martins dan Apolinario Pinto, keduanya mantan anggota DPRD kabupaten Vikeke)

Pada tanggal 26 September 1999, korban bersama rekannya A. N. Apolinario Pinto serta anak perempuannya umur 9 tahun (sekarang tinggal dengan kerabatnya di Konsulat Timor Leste di Kupang) dengan mobil dalam perjalanan dari Farol menuju Bekora dicegat oleh kelompok pro kemerdekaan di Jembatan Kuluhun. Kedua korban dianiaya dan anaknya dibiarkan pergi. Dalam kondisi tidak berdaya, kedua korban dimasukkan kembali ke dalam mobil selanjutnya korban dibakar hidup-hidup bersama mobilnya. Saksi mata Alberto melihat kejadian tersebut tetapi tidak dapat berbuat banyak karena massa pro kemerdekaan sangat banyak. Pertolongan baru dapat dilakukan setelah massa pro integrasi didatangkan dari Dili untuk melakukan evakuasi.

C. W. Sukarno (60 th), kelahiran Kebumen, pernah menjadi kepala sekolah SLTPN Hatolia, Ermera, saat ini tinggal di Magelang (Korban)

Pada hari Jumat tanggal 5 September 1998, korban mengemban tugas negara sebagai kepala sekolah SLTPN Hatolia, Ermera, dan menetap di perumahan guru Bekora, Dili. Saat akan mengurus yayasan GNOTA ke kepala departemen pendidikan Ermera, sebelum sampai tujuan korban dihadang oleh tiga orang yang mengatasnamakan kelompok FRETILIN dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan menusuk dari belakang sampai tembus perut hingga mengalami tiga luka tusuk di tiga tempat yang terpisah, tangan kanan dipukul dengan besi hingga patah, serta tulang pangkal jari tengah hancur ditindih batu. Korban dituduh sebagai tentara yang suka membunuh orang serta meminta korban menyerahkan pistolnya. Namun korban menjawab bahwa korban adalah bukan seorang tentara melainkan seorang guru dan mempunyai anak dan istri. Sebagai umat Katolik, korban memohon kepada tiga orang tersebut untuk tidak membunuhnya. Korban memersilakan mereka mengambil dompet dan motornya. Namun para pelaku tidak menjawab dan berkata bahwa pelaku akan membunuh korban kemudian pelaku menyeret korban ke sisi jalan sejauh 20 meter serta membuangnya ke jurang sedalam 30 meter. Pelaku melarikan diri dengan membawa uang dan motor tersebut. Setelah sekitar 10 menit tidak sadar, dengan sisa tenaga korban berteriak meminta tolong. Kemudian korban ditolong oleh sopir mikrolet dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Dili. Setelah tiba di rumah sakit, korban mendapatkan perawatan medis. Setelah korban mulai sadar dari hasil perawatan, selanjutnya korban kembali ke rumahnya di Bekora. Kemudian setelah beberapa lama, korban berniat untuk meninggalkan Timor Timur menuju ke Semarang karena merasa trauma dan terancam dengan situasi yang sedang terjadi saat itu.

Abdullah bin Don Duru (38 th), kelahiran Dili, saat ini menetap di Kupang bekerja sebagai pengurus masjid (Korban)

Sekitar bulan Agustus 1999 pada masa kampanye menjelang jajak pendapat, korban berencana akan menghadiri kampanye pro intergrasi. Pada saat dalam perjalanan, korban menyaksikan adik kandungnya diculik oleh kelompok pro kemerdekaan dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke arah Pasar Komoro. Melihat kejadian tersebut, korban berusaha mengejar pelaku sampai masuk ke dalam pasar. Setelah korban masuk ke dalam pasar, semua jalan ditutup sehingga korban terjebak. Pada saat yang bersamaan, puluhan pelaku yang terdiri dari kelompok pro kemerdekaan menganiaya korban dengan sadis sehingga mengalami luka tusuk pada bagian pinggang belakang, luka bacok pada bagian leher, dua ujung jari tangan kiri terpotong, luka pukulan pada tulang hidung, serta menderita luka lain hampir di sekujur tubuhnya. Setelah kejadian tersebut, korban berhasil diselamatkan oleh orang-orang dan kerabat yang masih bersimpati kepadanya untuk dibawa ke rumah sakit. Meskipun korban mengalami luka yang serius, pada saat jajak pendapat korban tetap hadir dan memberikan suaranya meski dengan tandu karena korban tidak mau kehilangan suaranya untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia. Setelah diumumkan bahwa hasil jajak pendapat dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan, korban terpaksa melarikan diri ke Kupang.

Arsip Berita
Pasukan INTERFET Siksa Enam Warga

Pasukan INTERFET asal Australia melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap enam warga yang hendak mengangkut barang-barang ungsian dari kota Dili untuk dibawa menuju ke perbatasan di Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Dari Dili, Minggu (26/9), dilaporkan enam warga itu masing-masing tiga orang berasal dari Atambua dan tiga lainnya anggota milisi Aitarak dari Dili. Tiga warga Atambua yaitu Jonny R. Eden (24), Yani Ndoen (35), dan Luis Seru (36) yang hingga kini masih raib sedangkan ketiga anggota Aitarak adalah Lorenco Gomes (38), Caitano da Silva (38), dan Joao Ximenes (39).

Jonny mengaku, keenam orang itu ditangkap Rabu (22/9) saat hendak mengambil beberapa barang dengan mobil Hiline di markas Aitarak di Kompleks Tropical, Dili. "Saya melihat ada tiga karung berisi mayat dan tampak masih ada darah di tempat itu," ujarnya dan menambahkan, melihat mayat yang dibakar di sekitar Markas Aitarak tetapi identitasnya tidak diketahui. Enam orang tersebut pada sekitar pukul 20:00 dibawa ke Lapangan Tenis Melati kemudian disiksa dan disuruh tidur tertelungkup di tempat itu dengan penjagaan ketat dan todongan senjata. "Di situ saya juga lihat mayat dibungkus dalam satu karung dan dua lainnya tergeletak," katanya. Jonny juga diperlakukan secara kasar, antara lain dipukul dengan popor senapan pada bagian punggung serta ditendangi oleh pasukan INTERFET.

Pada hari Kamis (23/9), keenam orang itu kemudian dibawa ke Stadion Municipal, Dili. Mereka diinterogasi dan disuruh berlutut di atas kotoran manusia serta dijemur pada terik matahari di lapangan selama satu jam. Penangkapan dan penyiksaan dilakukan setelah sejumlah warga pro kemerdekaan memberitahu personel INTERFET bahwa mereka adalah anggota milisi yang telah melakukan pembunuhan. Ketika melakukan penyiksaan, sejumlah personel INTERFET asal Australia menutup tanda nama pada seragamnya dengan lakban berwarna hitam sehingga tidak bisa diketahui identitasnya. "Tetapi jelas dari kulitnya mereka bule dari Australia," katanya.

"No Problem"

Menurut pengakuan Thomas, sekitar satu jam (14:00-15:00 WITA) empat anggota Aitarak yang hendak membebaskan warga pro integrasi yang disandera di Tibar disiksa oleh pasukan INTERFET. Saat itu pula melintas tiga truk TNI dari Ermera yang akan menuju ke Dili. Seorang korban bernama Fernando sempat berteriak meminta pertolongan. Anggota-anggota TNI itu segera turun dari truk dan memerintahkan pasukan INTERFET melepaskan tawanan. "'No problem, no problem', kata orang Australia itu setelah tentara kita perintahkan agar kami dibebaskan," kata Thomas tatkala menirukan jawaban seorang anggota INTERFET asal Australia kepada pimpinan konvoi TNI yang berhenti di tempat tersebut.

Sekitar 20 anggota INTERFET asal Australia berada di Tibar dengan menggunakan tiga mobil milik UNAMET. Sementara sejumlah anggota pro kemerdekaan juga berada di tempat tersebut membantu pasukan PBB untuk mencari dan menangkap warga pro integrasi khususnya anggota PPI. "Mereka bukan sebagai pasukan perdamaian yang harus netral di Timtim tetapi pasukan Australia yang bekerja sama dengan CNRT dan FALINTIL untuk melawan pro integrasi. Kalau pasukan perdamaian, seharusnya mengamankan dua pihak (pro integrasi dan pro kemerdekaan)," kata Thomas.

Zely Ariane : Teroris Wanita yang Mengatasnamakan HAM

Zely Ariane, koordinator kelompok teroris NAPAS

Masih hafalkah Anda kelima sila Pancasila? Masih setiakah Anda terhadap ideologi Pancasila? Pada masa Reformasi ini, kesaktian Pancasila sungguh-sungguh sedang diuji. P4 (Penataran, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) sebagai tombak terdepan dalam program indoktrinasi negara akan ideologi Pancasila justru telah dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Bahkan mungkin kata "indoktrinasi" yang saya pakai di kalimat sebelumnya dipersepsikan secara negatif oleh sebagian pembaca.

Zely Ariane, koordinator NAPAS (National Papua Solidarity), melalui blognya menulis artikel yang berjudul "Penegakan HAM Papua vs NKRI Harga Mati". (Baca lebih lanjut : http://infonapas.blogspot.com/2013/06/penegakan-ham-papua-vs-nkri-harga-mati.html">http://infonapas.blogspot.com/2013/06/penegakan-ham-papua-vs-nkri-harga-mati.html) Artikel aktivis HAM ini sungguh melecehkan doktrin "NKRI harga mati" dan dapat menciptakan kemarahan dari orang-orang Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Itulah alasannya kenapa saya menyebut Zely Ariane sebagai seorang teroris. Ia memang tidak memegang senjata. Akan tetapi, ia berusaha menghancurkan negara ini dengan HAM. Saya akan melampirkan kutipan-kutipan dari artikel tersebut tiap paragraf. Agar mudah dibedakan dan enak dibaca, kutipan dari artikel Zely Ariane saya tulis cetak miring.

Pertama, kelompok-kelompok sejenis ini dibentuk dan dipelihara oleh militer Indonesia. Cara-cara menyebar ancamannyapun dikembangkan serupa. Bayaran maupun tidak, para penggerak aksi tersebut, khususnya para pimpinan lapangan, adalah orang yang cukup 'militan' mengawal isu-isu NKRI harga mati, walau dengan materi penjelasan yang sangat miskin dan acak-acakan, seperti halnya berbagai kelompok paramiliter seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Barisan Merah Putih, dan sejenisnya. Bila kita menyaksikan dokumenter The Act of Killing, hal semacam itu tampak jelas dalam tindakan dan pikiran Pemuda Pancasila, misalnya. Kelompok-kelompok semacam ini dapat tiba-tiba muncul dan beraksi ketika isu-isu terkait perbatasan maupun separatisme muncul ke permukaan.

Zely Ariane melalui tulisan ini sungguh melecehkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Di mata wanita ini, masyarakat Indonesia enggan melakukan aksi bela negara dan hanya militer Indonesia yang bersedia membela negara. Kemudian orang-orang yang punya rasa nasionalisme dan tergabung dalam kelompok Pemuda Pancasila atau Pemuda Panca Marga adalah orang-orang jahat yang suka menyebar ancaman. Bicara The Act of Killing, bukankah orang-orang PKI dulu juga sering menginjak-injak Alquran dan meneriakkan yel-yel "Ganyang sorban!", "Ganyang santri!", dan lain-lain? Apakah orang-orang PKI yang telah melecehkan agama orang lain ini harus dibiarkan saja? Drs. Arukat Djaswadi, ketua Front Anti Komunis Indonesia, menjelaskan bahwa seharusnya yang menjadi tersangka itu justru PKI karena pelaku pelanggaran HAM berat itu awalnya dari sikap makar PKI sedangkan rakyat dan bangsa hanya melakukan pembelaan diri. Beliau yang juga direktur CICS (Centre Indonesia for Community Study) ini menganggap bahwa orang-orang PKI kini sedang menunggangi Komnas HAM untuk "memutihkan" sejarah mereka dan memaksa ormas-ormas lain seperti Pemuda Pancasila dan Gerakan Pemuda Ansor meminta maaf kepada mereka. Lalu bukankah OPM sendiri yang selama ini dibela Zely Ariane dan kawan-kawan juga sering mengancam orang-orang Papua yang dianggap pro NKRI? Lantas di manakah keadilan untuk orang-orang Papua yang masih setia dengan NKRI ini?

Kedua, NKRI harga mati yang menjadi doktrin mereka tidak sama dengan NKRI dan tak sama dengan RI. NKRI harga mati adalah doktrin orde baru yang melanggar hak azasi manusia. Dalam bingkai NKRI harga matilah Soeharto Orde Baru mendalangi pembantaian massal 1 juta manusia tak bersenjata pada 1965-1966, operasi militer di Papua sejak 1969, Timor Leste, dan Aceh. Ratusan ribu orang tak bersenjata menjadi korban yang sampai sekarang tak mendapat keadilan. Sementara NKRI sendiripun sama sekali bukan harga mati karena bentuk negara dapat diubah sesuai kehendak rakyat dan kebaikan seluruh atau mayoritas warganya.

Zely Ariane melalui tulisan ini jelas terlihat buta sejarah. NKRI harga mati adalah doktrin yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Buktinya RIS (Republik Indonesia Serikat) belum genap satu tahun usianya sudah bubar. Sebagian besar masyarakat dari semua negara bagian RIS ingin bersatu dalam naungan NKRI meskipun ada beberapa pemberontakan yang terjadi karena menentang proses peleburan negara-negara bagian bikinan kolonial Belanda ini. Pemberontakan-pemberontakan itupun didalangi oleh KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Kalimat "bentuk negara dapat diubah sesuai kehendak rakyat dan kebaikan seluruh atau mayoritas warganya" menunjukkan bahwa ia tidak paham apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah embrio dari doktrin "NKRI harga mati". Sumpah Pemuda adalah sumpah yang diikrarkan para pemuda dari seluruh penjuru Hindia Belanda bahwa mereka mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh dibuat mainan bahkan banyak orang rela mati demi menjaga sebuah sumpah. Para leluhur kita dulu rela datang jauh-jauh dari berbagai daerah hanya demi merumuskan Sumpah Pemuda. Kalau sekarang kita sebagai generasi muda membiarkan negara kita tercinta Indonesia terpecah belah, generasi muda macam apa kita ini?

Ketiga, eskalasi persoalan Papua di dunia internasional, kegagalan penanganan kesejahteraan Jakarta dan kegagalan pendekatan 'mengindonesiakan Papua' oleh pemerintah era reformasi, membuat pemerintah bukannya mengubah paradigma pendekatan namun justru mengintensifkan kekerasan. Persoalan separatisme, selain karena sebab-sebab historis yang harus didialogkan, juga karena paradigma pemerintah sendiri yang menstigmatisasi orang Papua sebagai separatis dan memenjarakan semua aksi damai tanpa kekerasan yang mengekspresikan kehendak pemisahan diri. Selain itu teror dan tuduhan-tuduhan separatis pada semua orang Papua, yang melawan dan meminta keadilan, oleh pemerintah melalui aparat keamanan, membuat hati dan pikiran orang Papua semakin dekat dengan separatisme, karena pemerintah Indonesia yang ada di hadapan mereka adalah pemerintah yang membunuh dan tak mau dialog. Dengan cara itu telah lebih dari 100.000 orang Papua dibunuh sejak 1969, kemiskinan dan penyakit semakin akut membuat Papua berada pada posisi terendah dalam indeks pembangunan manusia. Sementara Freeport semakin kaya, pejabat pusat dan daerah yang menangani Papua semakin makmur, aparat semakin luas cabang-cabang bisnis legal dan ilegalnya. Itu semua terjadi terus hingga saat ini tanpa kontrol dan penegakan hukum di negeri kaya raya itu.

Papua sudah menjadi Indonesia sejak dulu. Jadi sebenarnya tidak ada istilah "gagal meng-Indonesia-kan Papua". Secara historis, Papua pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, hingga Kesultanan Tidore. Papua sebagai bagian dari Indonesia kembali dikonfirmasi secara nasional dengan adanya beberapa wakil pemuda asal Papua saat peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian dikonfirmasi kembali secara internasional melalui PEPERA tahun 1969 dan disetujui dalam Sidang Umum PBB ke-24 dengan disahkannya Resolusi PBB no. 2504. Pemerintah pusat bukannya tidak peduli terhadap masyarakat di Papua tetapi banyak pejabat daerah di Papua yang korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun Papua. TNI dan POLRI dari dulu hingga hari ini juga masih terus menghimbau orang-orang yang berseberangan secara ideologi untuk segera "bertobat" tanpa menggunakan senjata. Namun jika para separatis berbuat aksi kriminal, sudah sewajarnya TNI maupun POLRI menindak tegas mereka. Di balik konflik yang terjadi di Papua, banyak anggota TNI yang ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan dan kesehatan di Papua. Pemerintah Indonesia tidak menstigma orang-orang Papua sebagai separatis, buktinya sejak zaman Orde Baru selalu ada menteri orang asli Papua dan setiap upacara bendera ketika Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka selalu ada wakil paskibraka dari Papua dan Papua Barat. Malah saya sering kali menemui orang-orang yang simpatik terhadap OPM yang mengatakan bahwa semua orang Papua adalah OPM. Nah sekarang siapa yang bikin stigma terhadap orang-orang Papua?

Perwakilan Front Pemuda Merah Putih mengatakan : "Bila separatisme di Papua didukung maka yang lain juga akan minta sehingga Indonesia akan jadi bubar." Bila demikian, maka sebetulnya kita harus memahami bahwa landasan bernegara kita sudah semakin terkikis. Bukan terkikis karena kurang menghapal Pancasila atau UUD' 45 atau kurang hapal atau merdu menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi karena para penyelenggara negara dan penegak hukum adalah pihak-pihak yang tidak dicintai rakyat, yang semua kebijakannya lebih banyak menguntungkan orang-orang kaya dan korporasi ketimbang orang-orang kebanyakan.

Apalah artinya menghafal Pancasila dan UUD 1945 tetapi tidak memahami isinya? Tentu Zely Ariane tahu apa sila ketiga Pancasila. Namun ia tidak memahami bahkan cenderung ingin menghapuskan sila ketiga. Jadi yang dikatakan oleh pihak Front Pemuda Merah Putih bahwa KontraS pro separatisme memang benar adanya. Maka dari itu, tepatlah jika KontraS dan NAPAS disebut sebagai kelompok teroris yang mengatasnamakan HAM. Bahkan KontraS dan NAPAS dapat dikatakan lebih berbahaya daripada Jemaah Islamiyah, NII (Negara Islam Indonesia), atau Laskar Jihad sebab mereka terlihat innocent dan lebih bersifat persuasif dalam mendoktrin ideologi humanisme radikal kepada masyarakat Indonesia untuk melawan negara.

Para tentara rendahan yang diperintahkan membela NKRI dan mati di Papua adalah korban dari kebijakan represi negara atas nama NKRI yang tak memberi manfaat bagi diri dan keluarganya : gajinya tetap rendah dan anak cucunya tetap tak bisa sekolah tinggi. Demikian pula para pendukung OPM yang marah karena tanahnya diobrak-abrik tanpa mereka pernah dilibatkan untuk bicara, ditanyai pendapatnya, yang anak-anak dan keluarganya, jangankan bersekolah, mencari makan dan mengelola tanah saja tak lagi diberi ruang oleh negara. Keduanya sama-sama korban dari ideologi NKRI Soeharto Orde Baru yang masih menjadi kendaraan politik para Jenderal dan materi doktrin para perwira dan tamtama di sekolah-sekolah militer.

Walaupun gaji mereka rendah, mereka memiliki semangat yang berkobar-kobar menjaga tanah air. Itulah yang seharusnya kita apresiasi dari para prajurit TNI kita. Cara berpikir wanita ini selalu diukur dengan materi. Memang dasar cewek matre! Saya sendiri menulis artikel ini tidak dibayar dan tidak ada yang memberi saya penghargaan. Saya menulis artikel ini karena saya tidak suka negara saya dilecehkan oleh para aktivis HAM pengkhianat negara ini. Sekarang apa kontribusi Zely Ariane terhadap negara ini selain menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia dan TNI?

NKRI harga mati adalah doktrin Orde Baru yang melanggar HAM. Semua instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia tak akan bisa dijalankan selagi doktrin ini tidak disingkirkan. Kita mesti menjadi negara hukum bukan negara kesatuan dengan harga kematian. NKRI harga mati jika terus dibiarkan justru akan menghancurkan landasan berbangsa dan bernegara yang paling hakiki : kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Saya sebagai penulis turut mendukung penegakan HAM di Indonesia. Akan tetapi, saya tidak setuju dengan pembelaan atas nama HAM secara membabi buta. Zely Ariane, Poengky Indarti, dan Haris Azhar adalah orang-orang humanis garis keras. Mereka rela mengorbankan kedaulatan bangsa demi kelompok tertentu. Penegakan HAM harus sesuai dengan Pancasila. Para teroris ini ingin menyingkirkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Doktrin "NKRI harga mati" adalah bagian dari sila ketiga Pancasila. Landasan berbangsa dan bernegara kita adalah Pancasila, bukan kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial versi Zely Ariane. Maka dari itu, omongan Zely Ariane bahwa doktrin "NKRI harga mati" adalah doktrin Orde Baru adalah omongan sampah yang tidak berdasar.

Kecurangan UNAMET dalam Referendum di Timor Timur

Karena pemerintah Indonesia terus-menerus mendapatkan tekanan dari berbagai negara khususnya Australia, Presiden Baharuddin Jusuf Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum di Timor Timur untuk mengetahui apakah rakyat Timor Timur menginginkan Timor Timur tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia atau menjadi sebuah negara sendiri. PM Australia John Howard secara pribadi mendesak Presiden B. J. Habibie melalui sebuah surat untuk segera mengadakan referendum di wilayah bekas koloni Portugal tersebut. Amerika Serikat sebagai salah satu sekutu Australia turut menjatuhkan embargo militer kepada Indonesia. Tanggung jawab referendum tersebut nantinya diserahkan kepada PBB. PBB segera membentuk tim misi dan mengirimkan staf dan pasukan yang sebagian besar berasal dari Australia untuk melaksanakan dan mengawasi referendum di Timor Timur. Data-data kecurangan di bawah diperoleh dari situs milik UNTAS (Uni Timor Aswa'in, organisasi yang menghimpun orang-orang Timor Timur pro integrasi pasca referendum).

Kecurangan dalam Referendum

Misi PBB tersebut diberi nama UNAMET (United Nations Mission in East Timor). UNAMET dibentuk pada tanggal 11 Juni 1999 sebagai kelanjutan dari Perjanjian Tri Partit tanggal 5 Mei 1999. UNAMET menyusun tahap kegiatan referendum sebagai berikut :

1. Tahap pendaftaran (16 Juli hingga 10 Agustus 1999)
2. Tahap kampanye (11 hingga 27 Agustus 1999)
3. Periode tenang (28 hingga 29 Agustus 1999)
4. Tahap pemungutan suara (30 Agustus 1999)
5. Tahap penghitungan suara (31 Agustus hingga 6 September 1999 tetapi kemudian dimajukan hingga 3 September 1999)

Kecurangan-kecurangan yang menonjol sebelum pelaksanaan jajak pendapat :
1. Perekrutan local staff hanya diambil dari kelompok pro kemerdekaan atau masyarakat yang akan memilih opsi merdeka
2. Sebagian besar TPS dari 274 TPS dengan lebih dari 700 bilik suara terletak di dekat pemukiman-pemukiman masyarakat pro kemerdekaan
3. Tanggal 16 Juli 1999 di desa Ritabo kecamatan Maliana kabupaten Bobonaro, tiga anggota UNAMET memaksa masyarakat melepas baju-baju yang bertuliskan pro otonomi dan menurunkan bendera Merah Putih yang masih berkibar di rumah-rumah penduduk
4. Tanggal 20 Juli 1999 di desa Komoro kabupaten Dili, anggota UNAMET beserta para local staff-nya melakukan intimidasi dengan mengizinkan masyarakat mendaftar dengan syarat memilih opsi 2 (opsi merdeka)
5. Tanggal 27 Juli 1999 di desa Bekoli kabupaten Baukau, personel UNAMET no. Ran 303 menjelaskan kepada masyarakat setempat : "Kedatangan UNAMET ke Timor Timur adalah untuk memerdekakan Timor Timur, perang saudara akan terjadi di Timor Timur dan itu adalah biasa bagi negara-negara yang sedang dilanda konflik di dunia manapun."
6. Tanggal 5 Agustus 1999 di kabupaten Ainaro, UNAMET mengizinkan pembentukan dewan mahasiswa tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat
7. Tanggal 5 Agustus 1999 di kabupaten Bobonaro, seorang anggota UNAMET yang sedang menerima pendaftaran mengatakan : "Kedatangan UNAMET hanya untuk bekerjasama dengan FALINTIL, bukan dengan Indonesia."
8. Tanggal 8 Agustus 1999 di surat kabar lokal Timor Timur diberitakan tindakan-tindakan tidak terpuji para personel UNAMET yang memerkosa wanita-wanita Timor Timur
9. Tanggal 14 Agustus 1999 di desa Paragua dan desa Gulolo kabupaten Bobonaro, seorang personel UNAMET bernama Smith bersama rekan-rekannya menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah masyarakat pro otonomi dan mengatakan : "Apabila masyarakat tidak menurunkan bendera Merah Putih yang dikibarkan di rumah masing-masing, maka akan saya sobek dan kalau tidak, akan ada rombongan CNRT di belakang yang akan merobeknya."
10. Tanggal 28 Agustus 1999 di kabupaten Maliana, seorang anggota UNAMET bernama Peter Bartu asal Australia memutarbalikkan berita-berita mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di Maliana hingga menyebabkan ketegangan antara pihak pro kemerdekaan dan pro otonomi

Ada banyak tindakan kecurangan yang terjadi secara terang-terangan pada tanggal 30 Agustus 1999 (hari pemungutan suara). Berdasarkan laporan berbagai pihak, ada 29 macam kecurangan yang terjadi di 89 dari 274 TPS yang tersebar di 13 kabupaten di Timor Timur. Macam-macam pelanggaran tersebut :

Dilakukan oleh UNAMET :
1. Mengintimidasi masyarakat untuk memilik opsi 2 (tercatat 20 pengaduan dari Dili, Suai, dan Ambeno)
2. Memercepat waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara (tercatat 5 pengaduan dari Dili dan Ermera)
3. Sejumlah kartu suara opsi 2 sudah dicoblos dan dipersiapkan tinggal dimasukkan ke kotak suara (tercatat 2 pengaduan dari Dili)
4. Sebelum pemungutan suara dimulai kotak suara tidak dibuka (tercatat 1 pengaduan dari Aileu)
5. Kotak suara telah diisi kartu-kartu suara sebelum pencoblosan dimulai (tercatat 2 pengaduan dari Los Palos)
6. Mengarahkan pemilih buta huruf dan lansia untuk memilih opsi 2 (tercatat 2 pengaduan dari Dili dan Los Palos)
7. Menolak POLRI mengawal kotak-kotak suara sebaliknya menggunakan CNRT untuk mengawal kotak-kotak suara (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
8. CIVPOL (Civilian Police) menahan pemilih dengan alasan tidak jelas (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
9. Memersulit wartawan Indonesia sebaliknya memermudah wartawan asing untuk meliput di TPS (tercatat 1 pengaduan dari Vikeke)
10. Tidak mengizinkan pemantau nasional sebaliknya pemantau internasional dapat dengan mudah mengecek bilik-bilik suara (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
Dilakukan oleh local staff :
1. Memengaruhi bahkan memaksa para pemilih untuk mencoblos opsi 2 (tercatat 17 pengaduan dari Dili, Ermera, Ailiu, Maliana, dan Ainaro)
2. Mencoblos kartu-kartu suara dengan opsi 2 tanpa seizin pemilih (tercatat 3 pengaduan dari Los Palos dan Ermera)
3. Mengantar dan menunjukkan kepada orang-orang tua ke kotak suara untuk mencoblos opsi 2 (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
4. Merampas kartu suara dan pemilih tidak diperbolehkan mencoblos (tercatat 1 pengaduan dari Ermera)
5. Membagikan kartu suara dan membisikkan agar memilih opsi 2 (tercatat 3 pengaduan dari Maliana dan Ambeno)
Dilakukan oleh FALINTIL :
1. Menghadang serta mengintimidasi masyarakat pro otonomi yang akan menuju ke TPS (tercatat 3 pengaduan dari Ermera dan Aileu)
2. Mengintimidasi dari belakang bilik suara untuk memilih opsi 2 (tercatat 2 pengaduan dari Ermera)
3. Show of force dengan menggunakan senjata di sekitar TPS untuk menakuti masyarakat agar memilih opsi 2 (tercatat 1 pengaduan dari Baukau)
Dilakukan oleh warga pro kemerdekaan :
1. Memblokade masyarakat pro otonomi menuju ke TPS (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
2. Menjaga TPS dengan berseragam militer sambil membisikkan untuk memilih opsi 2 (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
3. Mengarahkan / memengaruhi / memaksa memilih opsi 2 (tercatat 9 pengaduan dari Dili, Vikeke, dan Aileu)
4. Menyebarkan isu pelemparan granat agar masyarakat pro otonomi takut ke TPS (tercatat 1 pengaduan dari Suai)
5. Menyerang masyarakat pro otonomi sehingga mengungsi dan tidak memilih (tercatat 1 pengaduan dari Aileu)
Dilakukan oleh mahasiswa pro kemerdekaan :
1. Membagikan kartu suara ke rumah-rumah untuk memilih opsi 2 (tercatat 1 pengaduan dari Dili)
2. Memengaruhi masyarakat untuk mencoblos opsi 2 (tercatat 3 pengaduan dari Vikeke)
Dilakukan oleh turis / wartawan Australia :
1. Membawa satu bundel sampel suara yang opsi 2 telah dicoblos untuk diberikan kepada masyarakat (tercatat 1 pengaduan dari Suai)
Kartu suara salah cetak : tercatat 1 pengaduan dari Baukau

Kartu suara saat referendum

Aksi Protes terhadap PBB

Karena dianggap berpihak kepada pro kemerdekaan, empat kelompok pengunjuk rasa dengan jumlah pengunjuk rasa sekitar 300 orang mendatangi gedung PBB di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta, untuk mendesak agar UNAMET mundur. Keempat kelompok pengunjuk rasa tersebut adalah PERKASA (Perjuangan Kedaulatan Rakyat), PERPENAS (Persatuan Pemuda Nasionalis), FCBL (Forum Cinta Bumi Lorosae), serta HUMANIKA. Di lain pihak, aparat keamanan dari POLRI sudah berjaga-jaga di depan gedung sambil membawa pentung dan tameng untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

Mereka mengadakan aksi demo di depan gedung PBB dengan membawa bunga anggrek dan poster bertuliskan "Ingat!! UNAMET curang", "UNAMET go to hell", "UNAMET war criminal in Indonesia", dll. Ada pula yang melampiaskan kekesalan dengan melemparkan telur busuk ke arah gedung PBB. Beberapa karyawan yang berada di dalam pagar terkena cipratan telur busuk. Para pengunjuk rasa dari kelompok PERKASA juga mengacung-acungkan bambu runcing dengan bendera Merah Putih dipasang di ujungnya sambil berteriak "Usir UNAMET!"

Ketua umum PERKASA Zulkifli Idris Tarigan berorasi di depan gedung PBB dan mengklaim bahwa ia memiliki bukti-bukti kecurangan UNAMET. Hal senada juga disampaikan oleh kelompok PERPENAS. Di lain pihak, dalam unjuk rasa FCBL terdapat sejumlah tokoh pro integrasi seperti Armindo Soares Mariano, Domingos Maria das Dores Soares, dan Fransisco Lopes de Carvalho. Dalam kelompok ini ada beberapa pengunjuk rasa yang menggunakan pakaian adat Timor Timur. "Orang UNAMET sengaja mengalahkan pro otonomi," kata Armindo Soares Mariano sedangkan Fransisco Lopes de Carvalho menuding UNAMET telah memrakarsai berdirinya kantor-kantor CNRT di Timor Timur.

Para Pahlawan Indonesia dari Bumi Lorosae

"Jangan sekali-kali melupakan sejarah!", demikian pesan founding father Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Pesan tersebut tentu tidak asing di setiap telinga orang Indonesia. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya", kutipan ini juga pasti tidak asing bagi kita. Pada tahun 1976, Timor Timur resmi bergabung ke dalam NKRI berdasarkan UU no. 7 tahun 1976. Banyak penduduk asli Timor Timur yang memerjuangkan integrasi Timor Timur ke Indonesia. Namun pemerintah seakan-akan telah melupakan perjuangan mereka. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya penghargaan gelar Pahlawan Nasional kepada satu atau beberapa pejuang integrasi yang telah meninggal, penghapusan satu bab dalam buku mata pelajaran sejarah yang khusus membahas proses integrasi Timor Timur, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib para pengungsi eks Timor Timur yang setia dengan Merah Putih yang kondisinya kian hari kian memrihatinkan. Berikut adalah nama para tokoh yang memerjuangkan maupun memertahankan integrasi Timor Timur ke dalam NKRI :

Jose Manuel Duarte, Salem Musalan Sagran, Germando das Doras Alves da Silva

Ketiga orang ini merupakan tokoh dan saksi hidup peristiwa "Perlawanan Vikeke" yakni pemberontakan rakyat Timor Timur melawan penguasa kolonial Portugis yang dimulai dari wilayah Vikeke. Pemberontakan ini merupakan awal dari keinginan rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1959, rakyat Timor Timur bangkit mengangkat senjata melawan penjajah Portugis serta menjadikan bendera Merah Putih sebagai panji perjuangan. Pemberontakan diawali dengan perebutan senjata dari gudang senjata di Vikeke sebanyak 20 pucuk senjata jenis Croparen. Pemberontakan yang dimulai dari Vikeke ini meluas hingga ke Aileu, Same, dan daerah lainnya. Namun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh Portugal. Ratusan orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh serta 68 orang dibuang ke Afrika Barat Portugis (sekarang Angola) dan Afrika Timur Portugis (sekarang Mozambik). Setelah Timor Timur bergabung dengan Indonesia, Menteri Luar Negeri Ali Alatas berupaya membawa pulang para pejuang pro integrasi yang masih diasingkan di luar negeri. Pada tanggal 10 November 1995, Jose Manuel Duarte, Salem Musalan Sagran, dan Germando das Doras Alves da Silva bersama sepuluh pejuang lainnya memeroleh penghargaan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan Edi Sudradjat.

Arnaldo dos Reis Araujo

Arnaldo dos Reis Araujo

Arnaldo dos Reis Araujo merupakan pendiri partai APODETI (Associacao Popular Democratica Timorense) yang bertujuan untuk menyatukan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Awalnya pria kelahiran Ainaro tanggal 14 Mei 1913 ini adalah seorang peternak. Pada masa Perang Dunia II, Arnaldo Araujo berkolaborasi dengan tentara Jepang untuk mengusir penjajah Portugis. Pada tahun 1974 muncul beberapa partai di Timor Timur yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tiga yang terbesar yakni APODETI, UDT (Uniao Democratica Timorense) yang memertahankan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal, serta FRETILIN (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente) yang menginginkan Timor Timur berdiri sebagai sebuah negara berdaulat. Situasi semakin mencekam di Timor Portugis. FRETILIN dengan bantuan pasukan pribumi militer Timor Portugis terus menyerang APODETI dan UDT sehingga memaksa keduanya untuk bersatu menghadapi serbuan FRETILIN. Puluhan ribu warga sipil yang mendukung integrasi Timor Timur ke Indonesia menjadi korban kebiadaban FRETILIN. Perbatasan Timor Portugis dan NTT dibanjiri pengungsi dari berbagai penjuru Timor Portugis. Pada tahun yang sama, Arnaldo Araujo pergi ke Jakarta untuk meminta dukungan dari para pemimpin Indonesia. Ia kembali ke Timor Timur dan bersama-sama dengan Francisco Xavier Lopes da Cruz (ketua UDT) mengadakan proklamasi tandingan di Balibo untuk menandingi proklamasi kemerdekaan FRETILIN di Dili. Akhirnya ia ditangkap oleh FRETILIN dan disiksa dengan sangat tidak manusiawi. TNI kemudian melancarkan Operasi Flamboyan untuk menyelamatkan tokoh-tokoh Timor Timur pro integrasi termasuk Arnaldo dos Reis Araujo dan melarikan mereka menyeberang perbatasan menuju Timor Barat. Pada tanggal 7 Desember 1975, TNI mulai masuk ke Timor Timur dan berhasil memukul mundur FRETILIN ke hutan. Arnaldo dos Reis Araujo kembali dan menjadi gubernur pertama provinsi Timor Timur. Arnaldo Araujo meninggal di usia 74 tahun pada tanggal 24 Januari 1988.

Jose Fernando Osorio Soares
Jose Fernando Osorio Soares adalah sekretaris jenderal APODETI. Awalnya ia bersama Francisco Xavier do Amaral mendirikan partai ASDT (Associacao Social-Democrata Timorense) yang kelak menjadi FRETILIN. Ada berbagai versi bagaimana akhirnya ia meninggalkan iparnya ini dan ASDT kemudian bersama Arnaldo dos Reis Araujo mendirikan AITI (Associacao para Integracao de Timor na Indonesia) yang kelak menjadi APODETI. Sebagai seorang guru dan pendukung integrasi, Jose Soares memerkenalkan bahasa Indonesia kepada rakyat Timor Timur. Di kemudian hari, sebagian besar rakyat Timor Timur tidak terkejut atau merasa asing dengan bahasa Indonesia berkat jasa seorang Jose Fernando Osorio Soares. Selama 24 tahun bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menyatukan masyarakat Timor Timur dengan masyarakat Indonesia lainnya tanpa menyingkirkan bahasa Tetum sebagai bahasa daerah. Singkat cerita, sang guru bersama wakil ketua UDT Agusto Cesar da Costa Mousinho ditangkap oleh FRETILIN. Terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara sayap sipil FRETILIN yang dipimpin oleh Alarico Fernandes dan Jose Manuel Ramos Horta dengan sayap militer yang dipimpin oleh Rogerio Tiago Lobato. Ramos Horta dan Alarico Fernandes bersedia untuk duduk di meja perundingan karena mereka memiliki kartu truf berupa penahanan wakil ketua UDT dan sekretaris jenderal APODETI sedangkan Rogerio Lobato ingin melanjutkan pertempuran. Hidup dan matinya sang guru kini berada di tangan para pemimpin FRETILIN. Pada malam 27 Juni 1976, Jose Soares bersama beberapa anggota keluarga Soares dan tahanan lainnya dibawa ke atas air terjun di daerah Same oleh pasukan FRETILIN. Dua buah tembakan terdengar disertai suara jeritan para tahanan. "Jangan beri kami kematian yang memalukan seperti ini! Anda lebih baik mengirim kami ke garis depan! Jangan membunuh kami seperti ini. Tolong hentikan!", demikian kata-kata terakhir Jose Fernando Osorio Soares berdasarkan kesaksian Moniz Maia, salah seorang korban yang selamat. Sayangnya belas kasihan tetap tidak datang kepadanya. Jose Fernando Osorio Soares ditikam lalu didorong jatuh ke jurang oleh serdadu FRETILIN.

Joao da Silva Tavares

Joao da Silva Tavares adalah panglima PPI (Pejuang Pro Integrasi) ketika terjadi pergolakan di Timor Timur. Saat itu situasi semakin keruh dan teriakan-teriakan kelompok separatis semakin keras. Karena itu, dibentuklah kelompok-kelompok milisi pro integrasi Timor Timur seperti Gadapaksi, Makikit, Halilintar, dll. Sepuluh sayap milisi yang tersebar di 18 sektor berada di bawah komando Joao da Silva Tavares sebagai panglima PPI. Terjadi pertumpahan darah di seluruh Timor Timur antara kelompok pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan. Para milisi pro integrasi siap bertempur habis-habisan melawan FALINTIL (Forcas Armadas da Libertacao Nacional de Timor Leste) beserta para pendukungnya demi memertahankan Merah Putih tetap berkibar di bumi Lorosae. Perjuangan mereka mengalami tekanan setelah kedatangan pasukan INTERFET (International Force for East Timor) dan kelompok pro kemerdekaan menjadi semakin kuat. Ketika diwawancara oleh seorang wartawan, ia sempat mengatakan : "Orang-orang Timtim pro integrasi tidak takut menghadapi kapal, pesawat, maupun helikopter perang yang canggih yang dikirim pasukan PBB ke Timtim bahkan kami siap bergerilya selama seratus tahun." Setelah Timor Timur lepas dari NKRI, mantan bupati Bobonaro tersebut mengurus nasib para pengungsi dari Timor Timur yang setia dengan Merah Putih ke Timor Barat yang merupakan wilayah Indonesia. Joao Tavares sempat ditawari oleh pemerintah Indonesia sebuah vila mewah di Bogor. Namun ia menolak tawaran tersebut dan memilih tinggal di Atambua dan berbaur dengan para pengungsi. Tanggal 8 Juni 2009, sang panglima tutup usia pada usia ke-78. Mantan wakil panglima PPI Eurico Barros Gomes Guterres meminta pemerintah Indonesia untuk menganugrahkan Joao da Silva Tavares gelar Pahlawan Nasional atas jasa-jasanya memertahankan keutuhan NKRI tetapi permintaan tersebut sampai sekarang belum dipenuhi bahkan cenderung diabaikan.

Upacara pemakaman Joao da Silva Tavares di TMP Seroja (Kupang)

Abilio Jose Osorio Soares

Abilio Jose Osorio Soares

Pria kelahiran Laklubar, Manatuto, pada tanggal 2 Juni 1947 ini merupakan gubernur terakhir provinsi Timor Timur. Berbeda dengan para pendahulunya yakni Guilherme Maria Goncalves (gubernur kedua) dan Mario Viegas Carrascalao (gubernur ketiga) yang memilih menjadi warga negara Timor Leste setelah merdeka, Abilio Soares tetap memilih menjadi warga negara Indonesia sampai hembusan napas terakhir. Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Selama menjabat sebagai gubernur, ia menolong para pengikut FRETILIN yang saling bertikai dengan maksud mereka ditolong dengan diberi pekerjaan dan kehidupan yang layak agar mereka tidak akan kembali bergabung dengan FRETILIN dan mengacau keamanan. Namun ternyata sebagian besar dari mereka merupakan orang-orang yang bermuka dua. Beberapa di antara mereka memakai kesempatan itu untuk membantu gerakan separatis. Sang gubernur mengancam akan memecat pegawai negeri sipil yang ketahuan mendukung kelompok separatis serta memutus beasiswa bagi mahasiswa asal Timor Timur yang mendukung ide Timor Timur merdeka. Gubernur Abilio Soares juga pernah mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar pejuang Timor Timur, Dom Boaventura (liurai Manufahi), menjadi Pahlawan Nasional. Bandara Komoro sempat direncanakan akan diganti nama menjadi Bandara Dom Boaventura. Permusuhan antara kubu pro integrasi dengan kubu pro kemerdekaan semakin memanas. Ia terpaksa mengalihkan sebagian pendapatan daerah bahkan sampai menyumbangkan uangnya sendiri untuk mendanai perjuangan para pejuang pro integrasi memertahankan Merah Putih. Setelah Timor Timur lepas dari Indonesia, Abilio Soares ditahan bahkan nyaris dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Indonesia sendiri karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM berat. Pada tahun 2004, Abilio Soares dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Abilio Jose Osorio Soares menghembuskan napas terakhirnya pada 17 Juni 2007 di Kupang.

Eurico Barros Gomes Guterres

Eurico Barros Gomes Guterres

Pria kelahiran Uatulari, Vikeke, pada tanggal 17 Juli 1971 ini adalah mantan wakil panglima PPI dan kini menjadi ketua umum UNTAS (Uni Timor Aswa'in) yakni organisasi yang menghimpun orang-orang Timor Timur yang memilih tinggal di Indonesia. Awalnya ia adalah seorang yang pro kemerdekaan. Suatu kali ia ditangkap oleh intelijen TNI dengan tuduhan bahwa ia berkomplot untuk membunuh Presiden Soeharto yang akan mengunjungi Dili. Namun peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam hidup Eurico Guterres. Semenjak saat itu, Eurico Guterres berprinsip bahwa integrasi Timor Timur ke Indonesia adalah harga mati. Prabowo Subianto menaruh perhatian pada kemampuan Eurico Guterres sehingga pada tahun 1994 ia merekrut Eurico Guterres sebagai salah satu milisi Gadapaksi. Karena kegigihan dan keaktifannya dalam memerangi FALINTIL dan para pendukung kemerdekaan, karirnya terus melonjak hingga ia menjadi wakil panglima PPI. Setelah Timor Timur lepas dari NKRI, Eurico Guterres meninggalkan harta benda bahkan anak dan istri (karena istri dan anak-anaknya memilih tetap tinggal dan menjadi warga negara Timor Leste) untuk hijrah ke Timor Barat bersama para pengungsi yang setia dengan NKRI. Kecintaannya terhadap Merah Putih semakin diuji ketika ia harus ditahan karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM berat oleh negaranya sendiri. Kemudian ia dibebaskan setelah naik banding hingga ke tingkat MA. Eurico Guterres berada di posisi nomor 1 dalam DPO (daftar pencarian orang) pemerintah Timor Leste. Kini Eurico Barros Gomes Guterres menjabat sebagai ketua umum UNTAS (Uni Timor Aswa'in) untuk memerjuangkan nasib orang-orang Timor Timur di Indonesia.

Octavio A. J. O. Soares

Octavio A. J. O. Soares

Octavio A. J. O. Soares adalah pemuda Timor Timur yang giat mengampanyekan integrasi Timor Timur baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan ia rela meninggalkan cukup lama kuliahnya di Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, demi berkampanye memerjuangkan integrasi. Ia adalah keponakan gubernur terakhir Timor Timur, Abilio Jose Osorio Soares. Pemuda yang memiliki darah campuran Portugis ini sangat geram ketika Jose Manuel Ramos Horta dan Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo akan diberi penghargaan Nobel Perdamaian di Oslo. Bersama dengan Joao Angelo Sousa Mota dan dengan bantuan dana dari Prabowo Subianto, Octavio Soares terbang ke Norwegia untuk berkampanye di sana untuk memerjuangkan integrasi Timor Timur serta memaparkan bukti-bukti pembunuhan oleh Jose Manuel Ramos Horta selama tahun 1974 hingga 1976. Begitu mendarat di Oslo, kedua pemuda tersebut langsung ditangkap karena dianggap akan membunuh Jose Ramos Horta. Mereka ditahan dan diinterogasi selama 10 jam oleh pihak keamanan Norwegia bahkan tidak diberi makan. Akibat dari penangkapan ini, para pemuda Timor Timur pro integrasi berdemo di depan kedutaan besar Norwegia di Jakarta. Norwegia dianggap telah melanggar HAM di negeri mereka sendiri. Kini Octavio Soares memilih fokus pada bidang kesehatan. Ia menetap di Kupang dan mengabdi sebagai seorang dokter serta sebagai dosen di STiKes CHMK.

Sebenarnya masih ada banyak lagi tokoh-tokoh Timor Timur baik yang memerjuangkan maupun yang memertahankan penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI. Namun saya cukup paparkan nama-nama mereka yang perlu Anda ketahui : Hermenegildo Martins, Casimiro Assuncao de Araujo, Evaristo da Costa, Domingos Maria das Dores Soares, Filomeno de Jesus Hornay, dll. Mereka semua patut menjadi panutan bagi kita semua untuk memiliki rasa cinta tanah air. Meskipun tanah kelahiran mereka kini telah menjadi sebuah negara tetapi mereka tetap setia terhadap Indonesia bahkan mereka dapat dikatakan lebih "Merah Putih" daripada kita sendiri. Walaupun sebagian dari mereka telah tiada, jiwa dan semangat mereka akan terus abadi di hati rakyat Indonesia khususnya mereka yang berasal dari Timor Timur.